<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN HAK UTAMA\r\nPENGGUNA JALAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG"^^ . "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 134 menjelaskan tentang hak utama\r\npengguna jalan termasuk konvoi dan dijelaskan pada Pasal 135 yang berbunyi\r\nkendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134\r\nharus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia pengawalan\r\ndilakukan untuk mengurangi potensi timbulnya kecelakaan lalu lintas yang\r\ntentunya sangat membahayakan iring-iringan itu sendiri dan juga pengguna jalan\r\nlain diluar iring-iringan konvoi hal ini merupakan tugas kepolisian untuk\r\nmelayani masyarakat. Tetapi faktanya dalam penerapannya banyak masyarakat\r\nyang belum mengerti fungsi dari pengawalan tersebut.\r\nPermasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan\r\nkepolisian dalam penerapan hak utama pengguna jalan di Kota Bandar\r\nLampungdan apa faktor penghambat.kebijakan kepolisian dalam penerapan hak\r\nutama pengguna jalan di Kota Bandar Lampung.\r\nMetode pendekatan dalam penelitian dilakukan secara normatif empiris melalui\r\nstudi kepustakaan kemudian melalui penelitian langsung terhadap objek penelitian\r\ndengan cara observasi dan wawancara terhadap responden yang berhubungan\r\ndengan masalah yang diteliti.\r\nHasil pembahasan dalam penelitian ini adalah bahwa bentuk kebijakan yang\r\nditerapkan kepolisian dalam hak utama pengguna jalan dalam hal ini konvoi\r\npolisi mempunyai kebijakan untuk mempertimbangkan menerima atau tidaknya\r\npermohonan pengawalan yang diajukan oleh pemohon. Kepolisian dalam\r\nmelakukan kebijakan untuk mempertimbangkan permohonan pengawalan adalah\r\nmelihat dari apakah kegiatan konvoi itu dinilai positif atau negative dan faktor\r\npenghambat kebijakan kepolisian dalam penerapan hak utama pengguna jalan di\r\nKota Bandar Lampung, ialah dari masyarakat itu sendiri, karena kurangnya\r\npemahaman masyarakat tentang hukum dan kurangnya kesadaran masyarakat\r\ndalam berlalu lintas.\r\nSaran dalam pnelitian ini adalah sebaiknya pihak kepolisian memberi kriteria\r\nterhadap kegiatan konvoi seperti apa yang dapat diberi pengawalan oleh\r\nkepolisian, agar tidak terjadinya ketidak pastian hukum.\r\nKata kunci : Kebijakan, Kepolisian, Hak Utama Pengguna Jalan.\r\n\r\nPOLICE POLICY IN THE APPLICATION OF MAIN ROAD USERS IN\r\nBANDAR LAMPUNG\r\n\r\nAct No. 22 of 2009 Section 134 describes the main rights of road users including\r\nconvoy and described in Article 135, which reads vehicles get priority right\r\nreferred to in Article 134 must be controlled by the Indonesian National Police\r\nofficers escort made to reduce the potential for accidents which is very dangerous\r\nto cross the motorcade itself and also other road users outside the motorcade\r\nconvoy it was a duty of the police to serve the public. But the fact is in practice a\r\nlot of people who do not understand the function of control.\r\nThe problem was how to implement the right policies in major police road users\r\nin Bandar Lampungdan what police penghambat.kebijakan factor in the\r\napplication of the main rights of road users in the city of Bandar Lampung.\r\nThe method of normative empirical research conducted through literature and\r\nthrough direct observation of the research object by observation and interviews\r\nwith respondents in relation to the problems examined.\r\nResults of this research is that the policy applied in the main police road users in\r\nthis case a police convoy's policy is to consider whether or not to accept the\r\napplication submitted by the applicant regulation. Police in the conduct of policy\r\nto consider the application of the regulation is to see whether the convoy was\r\nconsidered positive or negative. and police policy limiting factor in the application\r\nof the main rights of road users in the city of Bandar Lampung, is from the people\r\nthemselves, due to lack of public understanding of the law. And lack of public\r\nawareness in traffic.\r\nSuggestions in this research is the police should provide the criteria against which\r\nthe convoy as it can be given by a police escort, to prevent the occurrence of legal\r\nuncertainty.\r\nKeywords: Policy, Police, Right Main Road Users."^^ . "2016-02-29" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . "1212011203"^^ . "MIRA ASMARA"^^ . "1212011203 MIRA ASMARA"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN HAK UTAMA\r\nPENGGUNA JALAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK (ABSTRACT).pdf"^^ . . . "KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN HAK UTAMA\r\nPENGGUNA JALAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (File PDF)"^^ . . . "KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN HAK UTAMA\r\nPENGGUNA JALAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN HAK UTAMA\r\nPENGGUNA JALAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN HAK UTAMA\r\nPENGGUNA JALAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN HAK UTAMA\r\nPENGGUNA JALAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN HAK UTAMA\r\nPENGGUNA JALAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN HAK UTAMA\r\nPENGGUNA JALAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN HAK UTAMA\r\nPENGGUNA JALAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN HAK UTAMA\r\nPENGGUNA JALAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN HAK UTAMA\r\nPENGGUNA JALAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN HAK UTAMA\r\nPENGGUNA JALAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN HAK UTAMA\r\nPENGGUNA JALAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN HAK UTAMA\r\nPENGGUNA JALAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN HAK UTAMA\r\nPENGGUNA JALAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN HAK UTAMA\r\nPENGGUNA JALAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN HAK UTAMA\r\nPENGGUNA JALAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN HAK UTAMA\r\nPENGGUNA JALAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #21403 \n\nKEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN HAK UTAMA \nPENGGUNA JALAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG\n\n" . "text/html" . . . "JS Local government Municipal government"@en . . . "KZ Law of Nations"@en . .