<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENSIUNAN PEGAWAI BANK\r\nRAKYAT INDONESIA ATAS PESANGON, PENGHARGAAN MASA KERJA\r\nDAN PENGGANTIAN HAK DI PROVINSI LAMPUNG"^^ . "PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk merupakan salah satu bank milik\r\npemerintah terbesar di indonesia yang menjamin hak pensiunan pekerjanya. Hak\r\natas pensiun telah di atur di dalam Pasal 167 Undang-Undang Nomor 13 Tahun\r\n2003 tentang Ketenagakerjaan di antaranya pesangon, penghargaan masa kerja\r\ndan penggantian hak, PT BRI Persero Tbk telah mengimplementasikan\r\nperhitungan dari Pasal 167 UU Ketenagakerjaan ke dalam SK Direksi BRI Nokep\r\n883-DIR/KPS/10/2012 untuk menjamin hak atas pesangon, penghargaan masa\r\nkerja dan penggantian hak, akan tetapi telah terjadi perselisihan antara pensiunan\r\nBRI dengan pihak BRI, pensiunan BRI berpendapat bahwa pensiunan BRI belum\r\nmendapat haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 167 ayat (3) UU\r\nKetenagakerjaan.\r\nPermasalahan yang diteliti adalah bagaimana Pengaturan Perlindungan Hukum\r\ndalam pemberian Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Penggantian Hak\r\nterhadap pensiunan pegawai BRI di Provinsi Lampung dan apa faktor\r\npenghambatnya.\r\nMetode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris yang\r\nbersumber dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data berdasarkan\r\nstudi kepustakaan dan studi lapangan. Setelah data dikumpulkan, penulis\r\nmelakukan pengolahan data dan dianalisis secara deskriptif kuantitatif.\r\nHasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan SK Direksi BRI Nokep 883-\r\nDIR/KPS/10/2012 sebagai dasar pemberian hak pensiun bagi pekerja PT BRI\r\nPersero Tbk adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 167 UU\r\nKetenagakerjaan karena didalam Pasal 167 ayat (3) dijelaskan bahwa apabila\r\npengusaha telah mengikutsertakan pekerja dalam program pensiun yang iuran\r\natau preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja, maka yang diperhitungkan\r\ndengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi atau iurannya dibayar oleh\r\npengusaha sedangkan PT BRI Persero Tbk hanya mengimplementasikan Pasal\r\n167 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan sehingga hal ini mengakibatkan adanya\r\nkesalah pahaman bahwa iuran program pensiun menjadi beban PT BRI Persero\r\nTbk seratus persen. Berdasarkan fakta yang ada, pekerja pada masa hubungan\r\nkerja sedang berlangsung telah membayarkan iuran atau premi program pensiun.\r\nTidak ada kejelasan mengenai besaran persentase iuran yang dibayarkan oleh PT\r\nBRI Persero Tbk kepada pensiunan BRI, inilah yang menjadi faktor penghambat\r\npensiunan BRI dalam memperoleh hak pensiun diantaranya pesangon,\r\npenghargaan masa kerja dan penggantian hak. Peran Dinas Tenaga Kerja dan\r\nTransmigrasi Provinsi Lampung adalah sebagai penengah dalam menyelesaikan\r\nperselisihan antara pensiunan BRI dengan PT BRI Persero Tbk. Saran dari penulis\r\nsebaiknya PT BRI Persero Tbk merevisi SK Direksi BRI Nokep 883-\r\nDIR/KPS/10/2012 agar tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 167 ayat (3)\r\nUU Ketenagakerjaan.\r\nKata kunci: Perlindungan Hukum, Pensiunan Pegawai BRI, Pesangon,\r\nPenghargaan Masa Kerja dan Penggantian Hak\r\nLEGAL PROTECTION OF EMPLOYEE PENSIONS BANK RAKYAT\r\nINDONESIA TO THE SEVERANCE, AWARDS FOR WORK AND\r\nREPLACEMENT OF RIGHTS IN THE PROVINCE OF LAMPUNG\r\n\r\nPT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk is one of the largest governmentowned\r\nbank in Indonesia which guarantees the right of retired workers. The right\r\nto pension has been set down in Article 167 of Law Number 13 Year 2003 on\r\nEmployment of which severance, gratuity and compensation, PT BRI Persero Tbk\r\nhas implemented the calculation of Article 167 of the Manpower Law into SK\r\nDirectors of BRI Nokep 883- DIR / KPS / 10/2012 to guarantee the right to\r\nseverance, gratuity and compensation, but there has been a dispute between retired\r\nBRI with the BRI, retired BRI found retired BRI not received their rights in\r\naccordance with the provisions of Article 167 paragraph (3) Labor Law.\r\nThe problems studied are how the Legal Protection settings in the provision of\r\nSeverance, Gratuity and Replacement Rights to retired employees of BRI in\r\nLampung and what inhibiting factors.\r\nThe method used in this research is normative empirical data sourced from\r\nprimary and secondary data. The data collection is based on a literature study and\r\nfield study. Once the data is collected, the author perform data processing and\r\nanalyzed descriptively quantitatively.\r\nThe results showed that the position of SK Directors of BRI Nokep 883-DIR /\r\nKPS / 10/2012 as a basis for granting pension rights for workers of PT BRI\r\nPersero Tbk is contrary to the provisions of Article 167 of the Manpower Law for\r\nin Article 167 paragraph (3) explained that if the employer has include workers in\r\npension plan contributions or premiums paid by employers and workers, then\r\ncalculated the severance pay that pension premiums or whose contributions are\r\npaid by employers, while PT BRI Persero Tbk simply implementing Article 167\r\nparagraph (1) and (2) labor Law so that it resulted in the misunderstanding that\r\ncontribution pension plan becomes a burden Persero Tbk PT BRI hundred\r\npercent. Based on available facts, the worker during the ongoing employment\r\nrelationship has paid dues or pension plan premiums. There is no clarity regarding\r\nthe percentage of contributions paid by PT BRI Persero Tbk to pensioners BRI,\r\nwhich is the limiting factor in obtaining the BRI retiree pension rights including\r\nseverance, gratuity and compensation. The role of the Office of Manpower and\r\nTransmigration Lampung province is as a mediator in the dispute between retired\r\nBRI with PT BRI Persero Tbk. Suggestions from authors should PT BRI Persero\r\nTbk revises SK Directors BRI Nokep 883-DIR / KPS / 10/2012 so as not to\r\nconflict with the provisions of Article 167 paragraph (3) Labor Law.\r\nKeywords: Legal Protection, Retired employees of BRI, Severance, Gratuity and\r\nReplacement Rights"^^ . "2016-02-29" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . "1112011321"^^ . "Rochmat Nurul Fajar"^^ . "1112011321 Rochmat Nurul Fajar"^^ . . . . . . "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENSIUNAN PEGAWAI BANK\r\nRAKYAT INDONESIA ATAS PESANGON, PENGHARGAAN MASA KERJA\r\nDAN PENGGANTIAN HAK DI PROVINSI LAMPUNG (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENSIUNAN PEGAWAI BANK\r\nRAKYAT INDONESIA ATAS PESANGON, PENGHARGAAN MASA KERJA\r\nDAN PENGGANTIAN HAK DI PROVINSI LAMPUNG (File PDF)"^^ . . . "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENSIUNAN PEGAWAI BANK\r\nRAKYAT INDONESIA ATAS PESANGON, PENGHARGAAN MASA KERJA\r\nDAN PENGGANTIAN HAK DI PROVINSI LAMPUNG (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENSIUNAN PEGAWAI BANK\r\nRAKYAT INDONESIA ATAS PESANGON, PENGHARGAAN MASA KERJA\r\nDAN PENGGANTIAN HAK DI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENSIUNAN PEGAWAI BANK\r\nRAKYAT INDONESIA ATAS PESANGON, PENGHARGAAN MASA KERJA\r\nDAN PENGGANTIAN HAK DI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENSIUNAN PEGAWAI BANK\r\nRAKYAT INDONESIA ATAS PESANGON, PENGHARGAAN MASA KERJA\r\nDAN PENGGANTIAN HAK DI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENSIUNAN PEGAWAI BANK\r\nRAKYAT INDONESIA ATAS PESANGON, PENGHARGAAN MASA KERJA\r\nDAN PENGGANTIAN HAK DI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENSIUNAN PEGAWAI BANK\r\nRAKYAT INDONESIA ATAS PESANGON, PENGHARGAAN MASA KERJA\r\nDAN PENGGANTIAN HAK DI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENSIUNAN PEGAWAI BANK\r\nRAKYAT INDONESIA ATAS PESANGON, PENGHARGAAN MASA KERJA\r\nDAN PENGGANTIAN HAK DI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENSIUNAN PEGAWAI BANK\r\nRAKYAT INDONESIA ATAS PESANGON, PENGHARGAAN MASA KERJA\r\nDAN PENGGANTIAN HAK DI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENSIUNAN PEGAWAI BANK\r\nRAKYAT INDONESIA ATAS PESANGON, PENGHARGAAN MASA KERJA\r\nDAN PENGGANTIAN HAK DI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENSIUNAN PEGAWAI BANK\r\nRAKYAT INDONESIA ATAS PESANGON, PENGHARGAAN MASA KERJA\r\nDAN PENGGANTIAN HAK DI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENSIUNAN PEGAWAI BANK\r\nRAKYAT INDONESIA ATAS PESANGON, PENGHARGAAN MASA KERJA\r\nDAN PENGGANTIAN HAK DI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENSIUNAN PEGAWAI BANK\r\nRAKYAT INDONESIA ATAS PESANGON, PENGHARGAAN MASA KERJA\r\nDAN PENGGANTIAN HAK DI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENSIUNAN PEGAWAI BANK\r\nRAKYAT INDONESIA ATAS PESANGON, PENGHARGAAN MASA KERJA\r\nDAN PENGGANTIAN HAK DI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENSIUNAN PEGAWAI BANK\r\nRAKYAT INDONESIA ATAS PESANGON, PENGHARGAAN MASA KERJA\r\nDAN PENGGANTIAN HAK DI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENSIUNAN PEGAWAI BANK\r\nRAKYAT INDONESIA ATAS PESANGON, PENGHARGAAN MASA KERJA\r\nDAN PENGGANTIAN HAK DI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENSIUNAN PEGAWAI BANK\r\nRAKYAT INDONESIA ATAS PESANGON, PENGHARGAAN MASA KERJA\r\nDAN PENGGANTIAN HAK DI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #21420 \n\nPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENSIUNAN PEGAWAI BANK \nRAKYAT INDONESIA ATAS PESANGON, PENGHARGAAN MASA KERJA \nDAN PENGGANTIAN HAK DI PROVINSI LAMPUNG\n\n" . "text/html" . . . "KZ Law of Nations"@en . .