@misc{eprints21445,
           month = {Maret},
           title = {ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN
LIMBAH BAHAN BERACUN BERBAHAYA
(Studi Putusan No.119/Pid/2012/PT.TK)},
          author = {1212011371 Yuni Pera Utami},
         address = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
       publisher = {FAKULTAS HUKUM},
            year = {2016},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/21445/},
        abstract = {Bahan beracun berbahaya merupakan salah satu komoditi strategis di dalam
pembangunan tidak dapat dipungkiri bahwa ketersediaan bahan beracun
berbahaya di dalam negeri merupakan hal yang amat penting dan bahkan mutlak.
Oleh karena itu, pelaku penyalahgunaan pengangkutan bahan beracun berbahaya
harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini termasuk dalam
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur pada UU Nomor 32
tahun 2009. Permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah
penegakan hukum pidana pelaku tindak pidana pengangkutan B3 dan Apakah
penegakan hukum pidana pelaku tindak pidana pengangkutan B3 sudah
berorientasi untuk mewujudkan aspek keadilan.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara
yuridis normatif dan pendekatan secara yurisid empiris. Jenis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari observasi di
lapangan dan sekunder yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan
bahan-bahan hukum.
Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini adalah penegakan hukum
terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan limbah bahan beracun berbahaya di
rasa kurang tepat karena pasal yang di berikan kepada terdakwa kurang tepat jika
di lihat dari kondisi barang bukti yang sama sekali tidak mencemari lingkungan.
Penegakan hukum tersebut belum berorientasi mewujudkan aspek keadilan, tiga
nilai dasar dalam berlakunya hukum dimasyarakat dijelaskan melalui tiga
persoalan keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum. Dari sisi aspek filosofis itu
keadilan, sosiologis kemanfaatan/ kegunaan, kemudian sisi yuridis mengenai
kepastian hukum. Belum berorientasi pada aspek keadilan karena berbasis aspek
sosial atau ekonomi yang diintervensi oleh hukum dan penegakan hukumnya tidak
berimbang, tidak dilakukan perlakuan yang sama terhadap pelaku yang sama.
Pelaku yang sudah melakukan pencemaran B3 dan pelaku yang tidak mempunyai
Yuni Pera Utami
dokumen adminitrasi tetapi belum melakukan pencemaran lingkungan seharusnya
tidak dihukum sama seperti pelaku yang sudah mencemarkan lingkungan.
Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan limbah bahan
beracun berbahaya masih belum menunjukan aspek keadilan, seharusnya penegak
hukum harus mengetahui benar aturan hukum yang dipakai agar terjadi keadilan
dalam memutuskan suatu perkara. Penegak hukum harus banyak melihat
padangan hukum dari sisi lain sehingga penegakan hukum yang dijalankan dapat
lebih optimal, sehingga bisa lebih tanggap lagi dalam menyikapi kasus-kasus
serupa yang mungkin akan terjadi dikemudian hari.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pengangkutan Limbah B3

ANALYSIS OF CRIME LAW TRANSPORT OF HAZARDOUS TOXIC
WASTES
( Study of Decision 119 / Pid / 2012 / PT.TK )
By
Yuni pera utami
Law enforcement is a process remedies, upright or the functioning of legal norms
significantly as a code of conduct in traffic or legal relations in the society and
state. The problems that exist in this study is How the criminal law enforcement
criminal transportation of B3 and Is criminal law enforcement criminal
transporting B3 is already oriented to realize the aspect of justice
Approach to the problem which is used in this research is normative juridical
approach and empirical approach yurisid . Data used in this study are primary data
obtained directly from observations in the field and the secondary is obtained by
performing a literature study of legal materials
The results of research and discussion in this study is the enforcement of the
criminal law against the transport of toxic materials hazardous waste in a sense
less precise because the article is given to the defendant is less appropriate if in
view of the condition of the evidence did not pollute the environment. Law
enforcement has not been oriented to realize the justice aspect, the three basic
values of the rule of law in society is described through three issues of justice,
expediency, legal certainty. From the side of the philosophical aspects of justice,
sociological usefulness / usability, then the juridical side of the rule of law. Yet
oriented aspects of justice as based on social or economic aspects of the
intervention by the law and impartial enforcement of the law is, not carried out the
same treatment to the same actors. Agents who are already polluting B3 and
actors who do not have administrative documents but have not polluting the
environment should not be punished as offenders who already pollute the
environment.
Law enforcement against criminal transportation of hazardous toxic wastes has
yet to aspects of justice , law enforcement should have to know the true rule of
law that is used to enable the fairness in deciding a case. Law enforcers should be
a lot of views on the legal view of the other side so that law enforcement can run
optimally, so they can be more responsive in dealing with similar cases that might
occur in the future .
Keywords : Law Enforcement , Actor , Transportation B3}
}