title: UPAYA HUKUM TERHADAP TERDAKWA YANG LEPAS  DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM  (Studi Putusan Nomor 913/Pid.B/2014/PN.Tjk)
creator: Della Viska, 1212011087
subject:  
description: Setiap pelaku tindak pidana penggelapan diancam pidana paling lama empat tahun  sesuai dengan ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (KUHP), tetapi pada kenyataannya Majelis Hakim memutus lepas Faisol Bin  Suhaimi yang didakwa melakukan tindak pidana penggelapan pembelian rumput  laut dalam Perkara Nomor 913/Pid.B/2014/PN.Tjk. Permasalahan dalam  penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah upaya hukum terhadap terdakwa yang  lepas dari segala tuntutan hukum pada Putusan Nomor 913/Pid.B/2014/ PN.Tjk?  (2) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari  segala tuntutan hukum pada Putusan Nomor 913/Pid.B/2014/ PN.Tjk?  Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data  terdiri dari data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dari Jaksa pada  Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung  Karang dan Akademisi pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila.  Analisis data menggunakan analisis kualitatif.  Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Upaya hukum terhadap terdakwa yang lepas  dari segala tuntutan hukum pada Studi Putusan Nomor 913/Pid.B/2014/ PN.Tjk.  yang dapat dilaksanakan adalah kasasi yang dalam pengajuannya disertai dengan  alasan-alasan, tujuan dan tenggat waktu oleh Jaksa kepada Mahkamah Agung.  Tujuan kasasi adalah agar penegak hukum lebih berhati-hati dalam menyelesaikan  suatu perkara dan untuk memperbaiki putusan hakim yang dirasakan kurang  memenuhi kepentingan korban. (2) Dasar pertimbangan hakim dalam  menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum perkara tindak pidana  penggelapan uang dalam Putusan Nomor: 913/Pid.B/2014/PN.Tjk adalah  pertimbangan bahwa tidak terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana  penggelapan uang sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, baik  primair maupun sekunder. Perbuatan terdakwa terbukti sebagaimana didakwakan  oleh penuntut umum namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana  melainkan sebagai hubungan keperdataan maka oleh karenanya terdakwa  dilepaskan dari segala tuntutan hukum.  Saran penelitian ini adalah: (1) Majelis hakim yang menangani tindak pidana  penggelapan uang di masa yang akan datang diharapkan untuk  mempertimbangkan kepentingan korban dalam menjatuhkan putusan (2)  Masyarakat hendaknya meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian terhadap  kemungkinan adanya tindak pidana penggelapan.  Kata Kunci: Upaya Hukum, Terdakwa, Lepas dari Segala Tuntutan Hukum
publisher: FAKULTAS HUKUM
date: 2016-02-29
type: Skripsi
type: NonPeerReviewed
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/21469/1/ABSTRAK.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/21469/2/SKRIPSI%20FULL.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/21469/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
identifier:   Della Viska, 1212011087  (2016) UPAYA HUKUM TERHADAP TERDAKWA YANG LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (Studi Putusan Nomor 913/Pid.B/2014/PN.Tjk).  FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.     
relation: http://digilib.unila.ac.id/21469/