%A 1212011087 Della Viska
%T UPAYA HUKUM TERHADAP TERDAKWA YANG LEPAS
DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM
(Studi Putusan Nomor 913/Pid.B/2014/PN.Tjk)
%X Setiap pelaku tindak pidana penggelapan diancam pidana paling lama empat tahun
sesuai dengan ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP), tetapi pada kenyataannya Majelis Hakim memutus lepas Faisol Bin
Suhaimi yang didakwa melakukan tindak pidana penggelapan pembelian rumput
laut dalam Perkara Nomor 913/Pid.B/2014/PN.Tjk. Permasalahan dalam
penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah upaya hukum terhadap terdakwa yang
lepas dari segala tuntutan hukum pada Putusan Nomor 913/Pid.B/2014/ PN.Tjk?
(2) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari
segala tuntutan hukum pada Putusan Nomor 913/Pid.B/2014/ PN.Tjk?
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data
terdiri dari data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dari Jaksa pada
Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung
Karang dan Akademisi pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila.
Analisis data menggunakan analisis kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Upaya hukum terhadap terdakwa yang lepas
dari segala tuntutan hukum pada Studi Putusan Nomor 913/Pid.B/2014/ PN.Tjk.
yang dapat dilaksanakan adalah kasasi yang dalam pengajuannya disertai dengan
alasan-alasan, tujuan dan tenggat waktu oleh Jaksa kepada Mahkamah Agung.
Tujuan kasasi adalah agar penegak hukum lebih berhati-hati dalam menyelesaikan
suatu perkara dan untuk memperbaiki putusan hakim yang dirasakan kurang
memenuhi kepentingan korban. (2) Dasar pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum perkara tindak pidana
penggelapan uang dalam Putusan Nomor: 913/Pid.B/2014/PN.Tjk adalah
pertimbangan bahwa tidak terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana
penggelapan uang sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, baik
primair maupun sekunder. Perbuatan terdakwa terbukti sebagaimana didakwakan
oleh penuntut umum namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana
melainkan sebagai hubungan keperdataan maka oleh karenanya terdakwa
dilepaskan dari segala tuntutan hukum.
Saran penelitian ini adalah: (1) Majelis hakim yang menangani tindak pidana
penggelapan uang di masa yang akan datang diharapkan untuk
mempertimbangkan kepentingan korban dalam menjatuhkan putusan (2)
Masyarakat hendaknya meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian terhadap
kemungkinan adanya tindak pidana penggelapan.
Kata Kunci: Upaya Hukum, Terdakwa, Lepas dari Segala Tuntutan Hukum
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2016
%I FAKULTAS HUKUM
%L eprints21469