%0 Generic
%A FIONA SALFADILA HASAN, 1212011125
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2016
%F eprints:21488
%I FAKULTAS HUKUM
%T PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PEMBERATAN  PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI  (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps)
%U http://digilib.unila.ac.id/21488/
%X ABSTRAK        Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dapat  dijatuhi pemberatan pidana sesuai dengan Pasal 52 KUHP yaitu pemberatan  karena jabatan. Dalam kasus ini terdakawa I Nyoman Budi Permadi dijatuhi  pidana dua kali lipat dari tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu 15 Tahun penjara.  Permasalahan didalam penelilitian ini adalah Apakah yang menjadi pertimbangan  hakim dalam menjatuhkan pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana  korupsi (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps).  Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis  normatif dan yuridis empiris. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini  adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan melakukan  wawancara terhadap Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas  IA Tanjung Karang, dan kalangan akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas  Hukum Universitas Lampung. Data sekunder diperoleh dari studi pustaka.  Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa  Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemberatan pidana terhadap pelaku  tindak pidana korupsi adalah berdasarkan aspek yuridis yaitu keterangan saksi,  keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Aspek non-yuridis yaitu  mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa diantaranya adalah  terdakwa tidak mendukung upaya penyelenggaraan Negara yang baik dan bersih  serta bebas dari korupsi, uang yang sudah dinikmati untuk berfoya-foya, dan  terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan uang negara tersebut walaupun  telah diperingatkan berkali-kali dalam persidangan. Hal yang meringankan  terdakwa adalah terdakwa mengakui perbuatannya.  Fiona Salfadila Hasan  Adapun saran yang diberikan penulis yaitu sebaiknya hakim lain dalam memutus  perkara pidana khususnya perkara tindak pidana korupsi dapat meniru jejak hakim  Achmad Paten Sili, yaitu hakim dapat bersikap tegas untuk menjatuhkan hukuman  yang berat kepada terpidana korupsi seperti pada kasus ini. Sehingga diharapkan  dengan adanya putusan ini dapat memberikan efek jera dikemudian hari bagi  terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.  Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pemberatan Pidana, Korupsi.