TY  - GEN
CY  - UNIVERSITAS LAMPUNG
ID  - eprints21488
UR  - http://digilib.unila.ac.id/21488/
A1  - FIONA SALFADILA HASAN, 1212011125
Y1  - 2016/02/29/
N2  - ABSTRAK



Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dapat
dijatuhi pemberatan pidana sesuai dengan Pasal 52 KUHP yaitu pemberatan
karena jabatan. Dalam kasus ini terdakawa I Nyoman Budi Permadi dijatuhi
pidana dua kali lipat dari tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu 15 Tahun penjara.
Permasalahan didalam penelilitian ini adalah Apakah yang menjadi pertimbangan
hakim dalam menjatuhkan pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana
korupsi (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps).
Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis
normatif dan yuridis empiris. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini
adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan melakukan
wawancara terhadap Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas
IA Tanjung Karang, dan kalangan akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas
Hukum Universitas Lampung. Data sekunder diperoleh dari studi pustaka.
Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemberatan pidana terhadap pelaku
tindak pidana korupsi adalah berdasarkan aspek yuridis yaitu keterangan saksi,
keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Aspek non-yuridis yaitu
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa diantaranya adalah
terdakwa tidak mendukung upaya penyelenggaraan Negara yang baik dan bersih
serta bebas dari korupsi, uang yang sudah dinikmati untuk berfoya-foya, dan
terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan uang negara tersebut walaupun
telah diperingatkan berkali-kali dalam persidangan. Hal yang meringankan
terdakwa adalah terdakwa mengakui perbuatannya.
Fiona Salfadila Hasan
Adapun saran yang diberikan penulis yaitu sebaiknya hakim lain dalam memutus
perkara pidana khususnya perkara tindak pidana korupsi dapat meniru jejak hakim
Achmad Paten Sili, yaitu hakim dapat bersikap tegas untuk menjatuhkan hukuman
yang berat kepada terpidana korupsi seperti pada kasus ini. Sehingga diharapkan
dengan adanya putusan ini dapat memberikan efek jera dikemudian hari bagi
terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.
Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pemberatan Pidana, Korupsi.
PB  - FAKULTAS HUKUM
TI  - PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PEMBERATAN
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps)
AV  - restricted
ER  -