%0 Thesis
%9 Masters
%A Hamdi, 1422011039
%B Fakultas Hukum
%D 2016
%F eprints:21618
%I Universitas Lampung
%T PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA   
%U http://digilib.unila.ac.id/21618/
%X ABSTRAK     Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) merupakan bagian dari siklus logistik Pengelolaan BMN yang dimulai dari perencanaan dan pengadaan sampai dengan penghapusan. Penggunaan BMN ditandai dengan adanya suatu Keputusan Pengelola Barang terkait Penetapan Status terhadap BMN yang digunakan oleh Kementerian/Lembaga untuk penyelenggaraan tugas dan fungsinya.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji regulasi Penetapan Status Penggunaan BMN dalam peraturan perundang-perundangan yang berlaku, serta pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan BMN di Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil lapangan dengan melakukan wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber yang berhubungan dengan permasalahan.   Hasil penelitian menunjukkan bahwa Regulasi Penetapan Status Penggunaan BMN sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang.  Pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan BMN di Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu belum optimal karena masih sedikit BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya. Optimalisasi BMN melalui pemanfaatan dalam rangka penerimaan negara melalui PNBP bukan merupakan tujuan utama, tetapi penggunaan BMN yang optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang lebih diutamakan. Diimplementasikannya Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara diharapkan dapat mendukung pengelolaan BMN khususnya terkait pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan BMN.     Kata kunci: Barang Milik Negara, Penetapan Status, Penggunaan BMN    ABSTRACT    State-Owned Assets (SOA) utilization is a part of the logistics cycle of SOA Management started from planning and procurement toremoval process. It ischaracterized by a state assets manager pronouncement related to SOA Usage Status Determination used by Ministry/Agency for task implementation and functions.  This study aimsto assess the regulation of SOA Usage Status Determination in the legislations in force, as well as the implementation of SOA Usage Status Determination in Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu. This research study uses empirical normative approach with a qualitative approach using primary data obtained from the field by conducting interviews and secondary data obtained from various sources related to the problem.  The resultshowed thatSOA Usage Status Determination Regulation in line with those mandated by Government Regulation Number 27, 2014 concerning Management of State and Regional Assetshas been regulated in Minister of FinanceRegulation Number 246/PMK.06/2014 concerning Procedures for the Implementation of State Assets Utilization and Minister of Finance Regulation Number 41/PMK.06/2015 on Delegation of Certain Authority and Responsibility From State Assets Manager To State Assets User.  The implementation of SOA Usage Status Determination in Kanwil DJKNLampung danBengkulu is not yet optimal because a little number of SOA status been defined. SOA optimizationthrough utilization in order to gain state’s revenue through non-tax revenue is not the main goal, but the optimal use of SOA in order to support the implementation of the tasks and functions of Ministry/Agency. The implementation of State Asset Management Information System applicationwas expected to support SOA management, especially related to supervision and control in the implementation of SOA Usage Status Determination.    Keywords: State-Owned Assets,Usage Status Determination,SOA Utilization.