%A 1112011358 Tri Fajar Nugroho
%T PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU PENGEDAR
NARKOTIKA
%X Merajalelanya peredaran narkotika di Indonesia saat ini negara kita sedang
mengalami darurat terhadap peredaran narkotika yang amat sangat
menghawatirkan di kalangan masyarakat khusus nya di lingkungan anak muda
saat ini. Presiden Republik Indonesia Jokowi dengan tegas menyatakan dan
mendukung pemberian sanksi pidana mati terhadap pelaku pengedar narkotika,
dan pidana mati di berikan kepada pelaku pengedar narkotika bertujuan
memberikan efek jera kepada masyarakat yang cendrung berpotensi mengedarkan
narkotika dan tentunya nuntuk mengurangi peredaran narkotika di Indonesia.
Berdasarkan uraian tersebut yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini
yaitu: (1)Mengapa Perlu penjatuhan pidana mati terhadap pelaku pengedar
narkotika dan (2)Apakah Faktor penghambat eksekusi pidana mati terhadap
pelaku pengedar narkotika
Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif didukung dengan
yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder,
pengumpulan data dengan studi pustaka dan wawancara. Sedangkan pengolahan
data melalui tahap pemeriksaan data, seleksi data, klasifikasi data, dan
sistematisasi data. Data yang sudah disajikan dalam bentuk uraian, dibahas dan
dianalisis secara deskriptif kualitatif, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis diketahui bahwa : (1)
Perlu penjatuhan pidana mati terhadap pelaku pengedar narkotika, untuk
menimbulkan efek jera terhadap pelaku peredaran Narkotika, diatur mengenai
pemberatan sanksi pidana, dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara
20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati.(2)
Faktor penghambat eksekusi pidana mati terhadap pelaku pengedar narkotika,
Faktor yang mempengaruhi tertundanya pelaksanaan hukuman mati adalah terkait
dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini pengajuan Peninjauan
Kembali (PK) dan pengajuan Grasi karena sudah jelas dalam aturan hukum yang
ada di Indonesia Pasal 268 ayat (3) disebutkan bahwa;?Permintaan peninjauan
kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja?Peninjauan
Kembali (PK) merupakan upaya hukum tertinggi, dimana tidak ada upaya hukum
lagi di atas Peninjauan Kembali (PK)
Adapun saran penulis agar semakin ditingkatkannya pengawasan terhadap
peredaran narkotika khususnya pemberantasan terhadap pelaku pengedar
Narkotika, Perlunya penambahan peralatan atau fasilitas yang digunakan dalam
proses penangkapan dan penyidikan, agar dalam pemeriksaan terhadap pelaku
pengedar dapat berjalan secara maksimal dalam melengkapi berkas persidangan
dan perlu sanksi tegas dan penerapan yang adil dalam pemberian sanksi pidana
mati bagi pelaku pengedar narkotika agar tercapai nya penerapan Undang ?
undang No 35 tahun 2009
Kata Kunci :Pidana Mati, Pengedar Narkotika

ACTORS ON OFF CRIMINAL PUNISHMENT DRUG DEALERS

Rampant drug trafficking in Indonesia at this time we are experiencing state of
emergency against narcotics extremely worrying among the people of her
specialty in the environment of young people today. President of the Republic of
Indonesia Jokowi firmly stated and support the provision of criminal sanctions
against the perpetrators of drug dealers to death, and the death penalty given to the
perpetrators of drug dealers aim to give deterrent effect to the community that
tends potentially distribute narcotics and of course nto reduce drug trafficking in
Indonesia. Based on these descriptions are at issue in this thesis are: (1) Why
Does the imposition of the death penalty against offenders and drug dealers (2) Is
the inhibiting factors executions against perpetrators of drug dealers
The approach used is a matter of normative juridical supported by empirical
jurisdiction. The data used are primary data and secondary data collection with the
literature study and interviews. While processing the data through the process of
examining the data, data selection, data classification and systematization of data.
The data has been presented in narrative form, discussed and analyzed
descriptively and qualitatively, to then be deduced.
Based on the research that has been done the authors note that: (1) Before the
imposition of capital punishment against perpetrators of drug dealers, for deterrent
effect against perpetrators of trafficking of narcotics, set the weighting of criminal
sanctions, in the form of criminal special minimum, imprisonment of 20 (twenty)
years, life imprisonment, or the death penalty. (2) factors inhibiting the execution
of capital punishment against perpetrators of drug dealers, factors affecting the
delay in execution is related to the legislation in this case filings Review (PK) and
filing clemency because obviously in the rule of law in Indonesia Article 268
paragraph (3) states that: "the demand for reconsideration of a decision can only
be made one time only" review (PK) is the efforts of the supreme law, in which
there is no remedy again top Review (PK)
Tri Fajar Nugroho
The author's suggestion that more and increased surveillance of drug trafficking in
particular the fight against the perpetrators dealers of narcotics, Need for
additional equipment or facilities used in the process of arrest and investigation,
so that the examination of the offender dealers can run optimally in completing
the trial transcript and the need to firm sanctions and the application of fair in
granting sanction the death penalty for drug dealers in order to achieve its
implementation Act - Act No. 35 of 2009
Keywords: Dead Criminal, Narcotics
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2016
%I FAKULTAS HUKUM
%L eprints21649