title: PERSEPSI PEMERINTAH DESA TERHADAP IMPLEMENTASI  UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  (Studi di Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur)
creator: DEVI RETNOWATI, (1216011032)
subject: HM Sociology
description: Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi pemerintah desa terhadap  implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, untuk  mengetahui model pemerdayaan yang digunakan dalam Undang-undang Nomor 6  Tahun 2014 tentang desa dan untuk mengetahui harapan dari  diimplementasikannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.  Hasil dari penelitian ini adalah Pemberlakuan Undang-undang Nomor 6 Tahun  2014 tentang desa membawa perubahan struktur pemerintahan yang ada di desa,  dimana pemerintah desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan menjalankan  sendiri rumah tangga desanya, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan desa.  Pengelolaan keuangan desa perlu dilakukan oleh Kepala Desa dan dilakukan  pengawasan oleh BPD dan mengikutsertakan masyarakat desa. Harapan dari  implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah  diakuinya eksistensi desa, penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur  dengan jelas, desa mendapat kucuran dana milyaran rupiah dari APBN, Penguatan  Fungsi Badan Pemusyawaratan Rakyat (BPD), dana desa berperan untuk  mewujudkan swasembada pangan dan perlibatan masyarakat dalam pemantauan  dan pengawasan pembangunan desa.  Kata Kunci : Persepsi Pemerintah Desa, Implementasi Undang-undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa      ABSTRAK BAHASA INGGRIS    The purpose of this study was to determine the perception of village government  on the implementation of Law No. 6 of 2014 about the village, to know the  empowerment model that is used in Law No. 6 of 2014 about the village and to  know the expectations of the implementation of Law No. 6 of 2014 about the  village.  Results from this study was enactment of Law No. 6 of 2014 about the the village  bring change governance structures in the village, where the village government  be given the authority to manage and run their own village household, including  in the management of village finances. Management of village finances needs to  be done by the village chief and supervision by the BPD and the involve the  villagers. Expectations from the implementation of Law No. 6 of 2014 about the  village is to recognize the existence of the village, the village chief and village  officials income is clearly regulated, the village received funding billions of  rupiah from the national budget(APBN), Strengthening the function of the  People's Consultative Agency (BPD), village funds contribute to achieve food selfsufficiency  and the involvement of the public in monitoring and supervision of  rural development.  Keyword: Perceptions of village government, implementation of Law No. 6 of  2014 about the village
publisher: FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
date: 2016-04-04
type: Skripsi
type: NonPeerReviewed
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/21699/1/ABSTRAK%20%28ABSTRACT%29.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/21699/2/SKRIPSI%20FULL.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/21699/3/SKRIPSI%20TANPA%20PEMBAHASAN.pdf
identifier:   DEVI RETNOWATI, (1216011032)  (2016) PERSEPSI PEMERINTAH DESA TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi di Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur).  FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.     
relation: http://digilib.unila.ac.id/21699/