@misc{eprints21715,
           month = {April},
           title = {ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
PERKARA NOMOR 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk},
          author = {1212011077 Clara Vestiavica},
         address = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
       publisher = {FAKULTAS HUKUM},
            year = {2016},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/21715/},
        abstract = {Tindak pidana korupsi adalah suatu kejahatan yang luar biasa (extra-ordinary
crime), upaya pemberantasannya tidak dapat dilakukan secara biasa tetapi dengan
cara yang luar biasa dilakukan dengan cara-cara khusus, langkah-langkah yang
tegas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat, khususnya
pemerintah dan aparat penegak hukum. Permasalahan penelitian ini adalah
bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 16/Pid.Sus-
TPK/2015/PN.Tjk dan apakah hal-hal yang meringankan dalam putusan nomor
16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk.
Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normative dan yuridis
empiris. Jenis data menggunakan data primer dan data sekunder. Narasumber
penelitian terdiri dari Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa pada
Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas
Hukum Universitas Lampung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan : (1) Pertimbangan hakim dalam
memutus perkara nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjkyaitu berdasarkan teori
keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan
kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, antara
lain adanya keseimbangan antara perbuatan terdakwa dengan ketentuan Pasal 3
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. (2) Hal-hal yang meringankan dalam
putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk yaitu terdakwa turut serta
melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sesuai
dengan perannya masing-masing, yaitu terdakwa telah dibujuk untuk membuat
laporan hasil kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan,
yaitu terdapat kekurangan volume yang terpasang sehingga menyimpang dari
bestek teknis yang telah ditentukan dalam kontrak.
Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Pengawasan terhadap pengadaan barang
dan jasa di Provinsi Lampung lebih ditingkatkan lagi dengan adanya kerjasama
yang baik antara pemerintah, masyarakat maupun aparat penegak hukum. (2)
Hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi untuk lebih konsisten
dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan cara lebih
cermat dan tepat dalam menjatuhkan putusan terhadap pihak-pihak yang terlibat
baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mempermudah terlaksananya
tindak pidana tersebut sesuai dengan berat atau ringannya kesalahan yang
dilakukan oleh pelaku.
Kata Kunci: Analisis, Putusan Hakim, Korupsi}
}