title: ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  PERKARA NOMOR 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk
creator: Clara Vestiavica, 1212011077
subject:  
description: Tindak pidana korupsi adalah suatu kejahatan yang luar biasa (extra-ordinary  crime), upaya pemberantasannya tidak dapat dilakukan secara biasa tetapi dengan  cara yang luar biasa dilakukan dengan cara-cara khusus, langkah-langkah yang  tegas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat, khususnya  pemerintah dan aparat penegak hukum. Permasalahan penelitian ini adalah  bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 16/Pid.Sus-  TPK/2015/PN.Tjk dan apakah hal-hal yang meringankan dalam putusan nomor  16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk.  Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normative dan yuridis  empiris. Jenis data menggunakan data primer dan data sekunder. Narasumber  penelitian terdiri dari Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa pada  Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas  Hukum Universitas Lampung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.  Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan : (1) Pertimbangan hakim dalam  memutus perkara nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjkyaitu berdasarkan teori  keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan  kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, antara  lain adanya keseimbangan antara perbuatan terdakwa dengan ketentuan Pasal 3  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun  2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang  Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. (2) Hal-hal yang meringankan dalam  putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk yaitu terdakwa turut serta  melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sesuai  dengan perannya masing-masing, yaitu terdakwa telah dibujuk untuk membuat  laporan hasil kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan,  yaitu terdapat kekurangan volume yang terpasang sehingga menyimpang dari  bestek teknis yang telah ditentukan dalam kontrak.  Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Pengawasan terhadap pengadaan barang  dan jasa di Provinsi Lampung lebih ditingkatkan lagi dengan adanya kerjasama  yang baik antara pemerintah, masyarakat maupun aparat penegak hukum. (2)  Hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi untuk lebih konsisten  dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan cara lebih  cermat dan tepat dalam menjatuhkan putusan terhadap pihak-pihak yang terlibat  baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mempermudah terlaksananya  tindak pidana tersebut sesuai dengan berat atau ringannya kesalahan yang  dilakukan oleh pelaku.  Kata Kunci: Analisis, Putusan Hakim, Korupsi
publisher: FAKULTAS HUKUM
date: 2016-04-06
type: Skripsi
type: NonPeerReviewed
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/21715/1/ABSTRAK.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/21715/2/SKRIPSI%20FULL.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/21715/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
identifier:   Clara Vestiavica, 1212011077  (2016) ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PERKARA NOMOR 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk.  FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.     
relation: http://digilib.unila.ac.id/21715/