title: TINDAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KAPAL ASING YANG  MELAKUKAN ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PENGELOLAAN  PERIKANAN INDONESIA
creator: Belardo Prasetya Mega Jaya, 1212011066
subject: KZ Law of Nations
description: Banyaknya Praktik illegal fishing yang terjadi di Indonesia, membuat Pemerintah  mengambil tindakan yang tegas dalam menegakkan hukumnya. Namun tindakan  yang diambil di Indonesia adalah tindakan kontroversial. Oleh karena itu  penelitian ini bertujuan: (1) Untuk menguji dan menganalisis apakah tindakan  penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan illegal fishing di Wilayah  Pengelolaan Perikanan Indonesia sesuai dengan hukum internasional dan hukum  nasional; (2) Untuk Menjelaskan bagaimana prosedur penegakan hukumnya.  Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menegakkan hukumnya dengan  membakar dan/atau menenggelamkan setiap kapal asing yang melakukan illegal  fishing di wilayah perairan Indonesia. Tindakan tersebut didasarkan pada Pasal 2  UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa setiap negara pantai mempunyai  kedaulatan di wilayah Perairan Indonesia. Maka berdasarkan ketentuan tersebut,  Indonesia mempunyai kedaulatan untuk menetapkan peraturan nasionalnya, yaitu  Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, yang menyatakan  bahwa Indonesia dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau  penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti  permulaan yang cukup. Namun tindakan tersebut adalah tindakan yang  kontroversial serta bertentangan dengan sistem peradilan pidana Indonesia. Maka  pada perkembangannya, tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal  berbendara asing dilakukan sesuai dengan sistem peradilan pidana, yaitu  berdasarkan proses peradilan terlebih dahulu dan dilakukan berdasarkan putusan  hakim yang berkekuatan hukum tetap. Sedangkan penegakan hukum di Zona  Ekonomi Eksklusif Indonesia dilakukan berdasarkan Pasal 73 UNCLOS 1982,  yaitu akan dikenakan sanksi administrasi dan harus membayar uang jaminan yang  layak untuk kemudian awak kapal beserta kapalnya akan dideportasi ke negara  asalnya.  Kata Kunci : Penegakan Hukum, Illegal Fishing, Perairan Indonesia, Wilayah  Pengelolaan Perikanan Indonesia    THE LAW ENFORCEMENT TOWARDS FOREIGN VESSELS  WHICH DID ILLEGAL FISHING IN INDONESIA'S FISHERIES  MANAGEMENT AREAS  Many illegal fishing practices that occurred in Indonesia, make the government  taking firm action to enforce the law. However, it was a controversial act.  Therefore, the aims of the research are : (1) to examine and to analyze whether the  enforcement of foreign vessels which did illegal fishing in Indonesia's Fisheries  Management Areas is in appropriate with the international law and the national  law; (2) to explain how the procedure of law enforcement. This research used  normative legal research. The result shows that Indonesia has enforced the law by  burning and/or sinking every foreign vessel which did illegal fishing in  Indonesian sea. That action was according to Article 2 United Nations Convention  on the Law of The Sea 1982 which regulate that every coastal state has  sovereignty to enforce the law and determine the national regulation in its national  sea area. Therefore, Indonesia has a sovereignty to determine the national  regulation, that is The law Number 45 year 2009 concerning Fishery. According  to that regulation, Indonesia could do the special action by burning and/or sinking  the foreign vessels based on the preliminary evidence. However, it act was  contoversial and contradict act with criminal justice system. Then, on its  development, the actions of burning and/or sinking of foreign vessels was  according to litigation and verdict that has legal binding inline with criminal  justice system. Whereas the law enforcement in Indonesian Exclusive Economic  Zone was according to Article 73 UNCLOS 1982 which would be punished by  administrative sanctions and should pay a reasonable bond afterward the vessel
publisher: FAKULTAS HUKUM
date: 2016-03-11
type: Skripsi
type: NonPeerReviewed
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/21785/1/ABSTRAK%20%28ABSTRACT%29.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/21785/2/SKRIPSI%20FULL.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/21785/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
identifier:   Belardo Prasetya Mega Jaya, 1212011066  (2016) TINDAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KAPAL ASING YANG MELAKUKAN ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN INDONESIA.  FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.     
relation: http://digilib.unila.ac.id/21785/