title: KOMPETENSI HAKIM PRAPERADILAN DALAM MEMUTUS PERKARA  PENETAPAN TERSANGKA T INDAK PIDANA KORUPSI  (Studi Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Praperadilan/2015/PN.Kbu)
creator: RIZKI ANANDA N., 1212011293
subject:  
description: Penetapan tersangka merupakan objek baru bagi praperadilan melalui Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Seseorang yang ditetapkan sebagai  tersangka tindak pidana korupsi apabila ia merasa tidak melakukan perbuatan  tersebut maka dapat mengajukan permohonan praperadilan. Seperti dalam kasus  penetapan tersangka Rachmad Hartono yang terjadi di Kotabumi Kabupaten  Lampung Utara. Kompetensi hakim praperadilan dalam hal ini sangat diperlukan  dalam memutus suatu permohonan yang telah diajukan. Adapun permasalahan dalam  penulisan skripsi ini adalah : (1) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam  memutus perkara penetapan tersangka tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan  Praperadilan No. 1/Pid.Praperadilan/2015/PN.Kbu ? (2) Apakah Putusan Praperadilan  No. 1/Pid.Praperadilan/2015/PN.Kbu mengenai perkara sah/tidaknya penetapan  tersangka telah memenuhi rasa keadilan ?  Pendekatan yang digunakan penulis adalah yuridis normatif dan yuridis empiris,  sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.  Penelitian dilakukan dengan studi lapangan melalui wawancara dengan narasumber  dari Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi dan Akademisi Hukum Pidana Fakultas  Hukum Universitas Lampung. Selain wawancara, pengumpulan data juga dilakukan  melalui studi pustaka, dan studi lapangan. Pengolahan data dengan cara editing dan  menguraikan hasil penelitian secara sistematis sehingga memperoleh arti dan  kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut.  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam  penetapan Rachmad Hartono sebagai tersangka tidak didukung 2 (dua) alat bukti  yang cukup sebagaimana Pasal 183 KUHAP jo Pasal 184 KUHAP, Majelis Hakim di  Pengadilan Negeri Kotabumi mempertimbangkan hasil uji labkrim telah terbukti  bahwasannya tanda tangan Rachmad Hartono dipalsukan oleh oknum lain. Hakim  dalam hal ini tepat menerima permohonan praperadilan Rachmad Hartono. Melihat  dalam Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Praperadilan/2015/PN.Kbu, praperadilan  sebatas menentukan sah atau tidaknya suatu penetapan tersangka tersebut dan cukup  adil bagi pemohon apabila permohonan yang ia ajukan dikabulkan oleh hakim.  Bahwa hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak hanya mempertimbangkan  kepentingan hukum saja dalam putusan perkara yang dihadapinya tersebut,  melainkan juga harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi semua pihak agar terwujud adanya kepastian dan kemanfaatan hukum. Terbukti  bahwa kompetensi hakim praperadilan dalam memutus perkara penetapan tersangka  tindak pidana korupsi sudah tidak diragukan lagi.  Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam kasus  penetapan tersangka Rachmad Hartono oleh penyidik Polri yang tidak didukung  dengan adanya alat bukti yang cukup maka penulis memberikan saran kepada aparat  penegak hukum khususnya penyidik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya,  sebelum menetapkan seseorang menjadi tersangka sebaiknya terpenuhi terlebih  dahulu 2 (dua) alat bukti yang cukup. Hal ini demi menjaga kredibilitas aparat  penegak hukum dalam menentukan sikap sebelum terjadinya kesalahan yang  merenggut hak seseorang.  Kata Kunci: Kompetensi Hakim, Praperadilan, Penetapan Tersangka, Korupsi
publisher: FAKULTAS HUKUM
date: 2016-04-13
type: Skripsi
type: NonPeerReviewed
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/21941/1/ABSTRAK.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/21941/2/SKRIPSI%20FULL.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/21941/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
identifier:   RIZKI ANANDA N., 1212011293  (2016) KOMPETENSI HAKIM PRAPERADILAN DALAM MEMUTUS PERKARA PENETAPAN TERSANGKA T INDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Praperadilan/2015/PN.Kbu).  FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.     
relation: http://digilib.unila.ac.id/21941/