%0 Generic
%A HANNA FEBRI ARIESKA , 1216011042
%C FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
%D 2016
%F eprints:22491
%I UNIVERSITAS LAMPUNG
%T FAKTOR PENDUKUNG DAN KENDALA IMPLEMENTASI  PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR  6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  (Studi kasus di desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan)
%U http://digilib.unila.ac.id/22491/
%X Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan factor pendukung dan  kendala implementasi pemberdayaan masyarakat dalam undang-undang nomor 6  tahun 2014 Tentang Desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik  penentuan informan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sehingga  informan didalam penelitian ini berjumlah 5 orang yaitu aparat desa seperti kepala  desa, sekretaris desa, bendahara desa, ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat,  Ketua Daban Permusyawarahan desa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan  maka diperoleh hasil bahwa di desa Hajimena telah melaksanakan undang-undang  nomor 6 tahun 2014 tentang desasesuai dengan yang diperintahkan. Dalam  undang-undang tersebut ada dana desa yang turun sebesar 300 juta rupiah, namun  dana desa tidak hanya terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD) saja, namun namun  terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan  Belanja Negara, serta pendapatan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Di  desa Hajimena juga ada pemberdayaan masyarakat seperti yang diterangkan  dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, namun pemberdayaan  masyarakat yang ada tidak aktif. Implementasi pemberdayaan masyarakat yang  ada di desa Hajimena dituangkan atau direalisasikan dalam pembangunan  berbentuk seperti hotmik, paving blok, jalan cor rabat, talut penahan tanah,  drainase, plat beton, dan sabes. Adapun factor pendukung pemberdayaan  masyarakat seperti fasilitas yang memadai dan pendanaan untuk program atau  kegiatan. Sedangkan factor kendalanya adalah kondisi penduduk, kurangnya  partisipasi masyarakat, dan ketergantungan terhadap program pemerintah seperti  PNPM.  Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  tentang desa    abstract    This study aims to identify and explain the supporting factors and abstacles in the  implemation of community empowermen Law no. 6 of 2014 on village. This  research using qualitative methods. Tehnique of determining the informan so in  this study are 5 peopleat village official; such as village head, village secretary,  village treasure, chairman of community development organization and the  chairman of the body parley village. Based on research concudted the obtained  result that village has implemented hajimena village law no.6 of 2016 on village  as the are directed. In the legislation the is the village fund, which fell by 300  million, however the fund doesn’t only consist of the allocation of fund as the  village but consist of budget revenue ansd expenditure, state budget aswell asw  income of the village owned enterprise. Implementation of of existing community  empowermen in village hajimena poured of realized in the construction of such  paving block, road cast rebates, talut retaining soil, drainage, concrete slab and  sabes. While the constraint factor is the condition of the population its lack of  community participation and dependence on government programs such as  PNPM.  Keyword : Community Empowerment, Law no.6 of 2014 on Village