TY  - GEN
CY  - UNIVERSITAS LAMPUNG
ID  - eprints22690
UR  - http://digilib.unila.ac.id/22690/
A1  - VIVI ADISTA, 1212011352
Y1  - 2016/05/18/
N2  - Penerangan jalan umum (PJU) merupakan salah satu pelayanan Pemerintah
Daerah yang digunakan untuk kepentingan umum. Pengelolaan PJU sepenuhnya
wewenang Pemda melalui Dinas Kebersihan & Pertamanan Kota Bandar
Lampung. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2008
menjelaskan tugas pokok dan fungsi bidang PJU yaitu melaksanakan
pemeliharaan pengawasan PJU, dan melaksanakan koordinasi dengan instansi lain
yang berhubungan dengan bidang tugasnya. Banyak terjadi PJU yang masuk
kategori ilegal karena instalasi pemasangan dilakukan tanpa izin. Kondisi ini
mengakibatkan kerugian PT. PLN Tanjung Karang karena beban listrik yang
dipakai tidak dibayarkan dan membawa dampak bahaya kebakaran. Berdasarkan
latar belakang, permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah peran
Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam penertiban penerangan jalan umum di
kota Bandar Lampung? (2) Apa sajakah faktor pendukung dan faktor penghambat
dalam penertiban penerangan jalan umum di kota Bandar Lampung?
Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan oleh penelitian normatif
empiris yaitu menginventaris dan mengkaji dokumen dokumen hokum dan karya
tulis lainnya serta penerapannyapada peristiwa hukum. Selain itu, melalui
penelitian langsung terhadap objek penelitian dengan wawancara terbuka terhadap
informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
Hasil penelitian ini adalah Peran Disbertam pada Penertiban PJU, membuat
Kebijakan Rencana Aksi Perubahan melalui sosialisasi dengan surat edaran
Nomor:671/401/IV.30/VII/2014 tentang Prosedur Pemasangan Lampu
Penerangan Jalan Umum. Pengawasan untuk PJU yang dipasang oleh Pemda dan
mendata jumlah PJU illegal yang akan ditertibkan oleh PT PLN serta
menghimbau untuk masyarakat yang ingin memasang secara swadaya
diperbolehkan dengan cara membeli daya kepada PT. PLN dan meminta izin
kepada Disbertam. Koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan PT PLN yang
salah satunya mengenai pembelian daya PJU. Faktor Pendukung pada penertiban
PJU ini adalah perlunya izin yang dilakukan sesuai prosedur yang benar.
Sedangkan Faktor Penghambat dalam penertiban PJU ini yaitu keengganan
masyarakat melakukan koordinasi kepada Disbertam relatif kecil, anggaran PJU
dari Pemerintah Daerah juga belum maksimal.
Kata kunci: Peran, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Penertiban,
Penerangan Jalan Umum
THE ROLE OF THE DEPARTMENT OF HYGIENE AND LANDSCAPER IN
CURBING PUBLIC STREET LIGHTING IN THE CITY OF BANDAR
LAMPUNG

Public street lighting is one of the Ministry of local government that are used for the
benefit of the public. The management of the local government authority entirely
through public street lighting Office Hygiene & Bandar Lampung City Landscaping.
The Mayor of Bandar Lampung regulations number 14 in 2008 describes basic tasks
and functions areas supervisory maintenance performing public street lighting, and
implement the coordination with other agencies related to the field of duty. A lot
happened public street lighting enters the category of illegal because installation is
done without permission. This condition resulted in losses of PT. PLN Cape Coral
because of the electrical load used is not paid and bring the impact of the fire hazard.
Based on the background, problems in this study are: (1) how is the role of the
Department of hygiene and Landscaper in curbing public street lighting in the city of
Bandar Lampung? (2) what are the factors restricting factor and supporter in curbing
public street lighting in the city of Bandar Lampung?
Approach the problem in this research was conducted by the research of normative
empirical, namely menginventaris and reviewing documents and other papers law and
penerapannyapada legal events. In addition, through direct research towards the
object of research with interviews open to the informant-related issues that are
examined.
The results of this research is the role of Disbertam in Curbing public street lighting,
create a policy action plan changes through socializing with circular letter number:
671/401/IV.30/VII/30/2014 regarding street lighting Lamps Installation Procedure.
Supervision for the public street lighting installed by local government and record
number of illegal that will be controlled public street lighting by PT PLN and
appealed to the public who want to install are non allowed by purchasing power to PT
PLN and ask for permission to the service of cleanliness and landscaping.
Coordination between local governments with PT PLN, one of which about purchase
power public street lighting. Factor endowments on curbing this is the need for the
permission is done according the correct procedure. While the Barrier Factors in
curbing the public street lighting reluctance the community coordination to perform
service of cleanliness and landscaping is relatively small, the budget of the local
government is also public street lighting hasn't been fullest.
Key words: role, Office Janitorial and Landscaping, street lighting, Public
Reform
PB  - FAKULTAS HUKUM
TI  - PERAN DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DALAM PENERTIBAN
PENERANGAN JALAN UMUM DI KOTA BANDAR LAMPUNG
AV  - restricted
ER  -