The repository administrator has not yet configured an RDF license.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM KASUS SUAP SESUAI PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PERKARA PDS-05/LIWA/12/2011)
Perlindungan hukum terhadap pelapor dalam tindak pidana korupsi sangatlah penting, mengingat untuk mengungkap tersangka dalam kasus suap sangatlah sulit tanpa ada keterlibatan dan keterbukaan dari si pemberi, namun disisi lain pemberi merasa takut untuk mengungkapkan kasus suap tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap saksi dan bagaimanakah status dalam kasus suap sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Perkara PDS-05/Liwa/12/2011). Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber atau informan penelitian ini terdiri dari tiga orang Jaksa, satu orang Hakim, dan satu orang Pengacara. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka (library research) dan studi lapangan (field research). Data selanjutnya di analisis secara deskriptif kualitatif dan menarik kesimpulan dengan cara induktif. Hasil penelitian bahwa saksi memperoleh perlindungan hukum sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi/Korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Saksi yang membantu polisi dalam pengungkapan kasus suap tidak tepat dikatakan Whistle Blowers akan tetapi sebagai orang yang berpartisipasi mengungkap kasus suap dan terhadap saksi tersebut tidak dapat dikenakan tuntutan sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Saran agar dibuatkan undang-undang khusus yang lebih spesifik pengaturannya mengenai perlindungan dan penafsiran berkenaan dengan Whistle Blowers, Justice Collaborator dan peran serta masyarakat agar terciptanya kepastian hukum dan meningkatkan peran kepolisian dan LPSK dalam perlindungan saksi dan korban, mengingat peran saksi adalah sebagai alat bukti di dalam hukum acara pidana dalam mencari kebenaran materiil. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Saksi, Tindak Pidana Korupsi
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM KASUS SUAP SESUAI PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PERKARA PDS-05/LIWA/12/2011) (File PDF)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM KASUS SUAP SESUAI PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PERKARA PDS-05/LIWA/12/2011) (Other)
HTML Summary of #2270 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM KASUS SUAP SESUAI PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PERKARA PDS-05/LIWA/12/2011)
Hukum Pidana
KZ Law of Nations