creators_name: Muhammad Yunus, ALMIYATI
type: thesis
datestamp: 2014-07-14 03:21:27
lastmod: 2014-07-14 03:21:27
metadata_visibility: show
title: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM KASUS SUAP
SESUAI PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KASUS PERKARA PDS-05/LIWA/12/2011)
ispublished: pub
subjects: K1
subjects: KZ
full_text_status: restricted
abstract: Perlindungan hukum terhadap pelapor dalam tindak pidana korupsi sangatlah
penting, mengingat untuk mengungkap tersangka dalam kasus suap sangatlah sulit tanpa
ada keterlibatan dan keterbukaan dari si pemberi, namun disisi lain pemberi merasa takut
untuk mengungkapkan kasus suap tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah:
Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap saksi dan bagaimanakah status dalam kasus
suap sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Perkara PDS-05/Liwa/12/2011).
Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis
empiris. Narasumber atau informan penelitian ini terdiri dari tiga orang Jaksa, satu orang
Hakim, dan satu orang Pengacara. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi
pustaka (library research) dan studi lapangan (field research). Data selanjutnya di analisis
secara deskriptif kualitatif dan menarik kesimpulan dengan cara induktif.
Hasil penelitian bahwa saksi memperoleh perlindungan hukum sesuai ketentuan
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi/Korban dan Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat
dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. Saksi yang membantu polisi dalam pengungkapan kasus suap tidak tepat
dikatakan Whistle Blowers akan tetapi sebagai orang yang berpartisipasi mengungkap
kasus suap dan terhadap saksi tersebut tidak dapat dikenakan tuntutan sesuai Pasal 5
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Saran agar dibuatkan undang-undang khusus yang lebih spesifik pengaturannya
mengenai perlindungan dan penafsiran berkenaan dengan Whistle Blowers, Justice
Collaborator dan peran serta masyarakat agar terciptanya kepastian hukum dan
meningkatkan peran kepolisian dan LPSK dalam perlindungan saksi dan korban,
mengingat peran saksi adalah sebagai alat bukti di dalam hukum acara pidana dalam
mencari kebenaran materiil.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Saksi, Tindak Pidana Korupsi
date: 2014-05-17
date_type: published
institution: UNIVERSITAS LAMPUNG
department: FAKULTAS HUKUM
thesis_type: masters
related_url_type: pub
citation:   Muhammad Yunus, ALMIYATI  (2014) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM KASUS SUAP SESUAI PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PERKARA PDS-05/LIWA/12/2011).  Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.   
document_url: http://digilib.unila.ac.id/2270/1/COVER%20DALAM.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/2270/2/ABSTRAK.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/2270/3/LEMBAR%20PERSETUJUAN.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/2270/4/LEMBAR%20PENGESAHAN.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/2270/5/LEMBAR%20PERNYATAAN.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/2270/6/DAFTAR%20ISI.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/2270/7/BAB%20I.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/2270/8/Bab%20II.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/2270/9/Bab%20III.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/2270/10/BAB%20IV.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/2270/11/BAB%20V.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/2270/12/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf