The repository administrator has not yet configured an RDF license.
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PENYALURAN RASKIN DESA SUKADAMAI NATAR LAMPUNG (STUDI KASUS PERKARA NO.18/Pid.Tpk/2013/PNTK)
Korban kejahatan korupsi adalah rakyat. Salah satu contohnya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa dalam penyaluran raskin Desa Sukadamai Kecamatan Natar yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri kelas IA Tanjung Karang. Permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah analisis penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi terhadap penyaluran raskin Desa Sukadamai Kecamatan Natar Lampung dalam putusan perkara NO.18/Pid.Tpk/2013/PNTK mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam penyaluran raskin Desa Sukadamai Kecamatan Natar Lampung serta prospek penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah penegakan hukum yang tebang pilih secara parsial terhadap para pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama (dealneming). Akan tetapi karena alasan-alasan tertentu hanya Kepala Desa Sukadamai sendirian selaku penjual raskin yang diproses dan disidangkan sebagai pelaku tindak pidana. Sedangkan pelaku lain yaitu selaku pembeli raskin yang nyata nyata juga adalah pelaku tindak pidana berdasarkan pasal 55 KUH Pidana tidak diproses seolah olah misterius dan kebal hukum. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undanganan dan literatur serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan undang undang tindak pidana korupsi. Selanjutnya pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan peneliti untuk mengetahui lebih jauh mengenai penegakan hukum pelaku tindak pidana korupsi terhadap penyaluran raskin dan prospek penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum tindak pidana korupsi penyaluran raskin di Desa Sukadamai Kecamatan Natar Lampung masih berlaku tebang pilih dan parsial. Tidak semua pelaku Korupsi terindikasi secara bersama-sama di proses secara hukum berdasarkan pasal 55 KUHP. Kata Kunci adalah Analisis Penegakan Hukum Korupsi Raskin
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PENYALURAN RASKIN DESA SUKADAMAI NATAR LAMPUNG (STUDI KASUS PERKARA NO.18/Pid.Tpk/2013/PNTK) (File PDF)
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PENYALURAN RASKIN DESA SUKADAMAI NATAR LAMPUNG (STUDI KASUS PERKARA NO.18/Pid.Tpk/2013/PNTK) (Other)
HTML Summary of #2287 ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PENYALURAN RASKIN DESA SUKADAMAI NATAR LAMPUNG (STUDI KASUS PERKARA NO.18/Pid.Tpk/2013/PNTK)
Hukum Pidana
KZ Law of Nations