title: HAK KONSTITUSIONAL JAMINAN KESEHATAN, DALAM PELAKSANAAN PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN (BPJS) DALAM PERSPEKTIF HUKUM
creator: DEKA NANDA PRAKOSO, 1212011086
subject: KZ Law of Nations
description: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep sistem Jaminan Kesehatan Nasional sebagai pemenuhan hak konstitusional kesehatan masyarakat Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan meneliti sistem jaminan kesehatan nasional melalui peraturan perundang-undanganya. Data yang dianalisis merupakan data sekunder yang berupa doktrin atau pendapat ahli hukum ketatanegaraan, dan buku-buku, termasuk jurnal ilmiah, data primer berupa UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh dianalisis secara deduktif dan diteliti dengan menggunakan penelitian sistematik hukum dan taraf hierarki peraturan perundang-undangan yang telah diinventarisasikan. Penelitian ini menemukan bahwa pertama, penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional oleh badan Penyelenggara jaminan sosial (BPJS) menggunakan sistem asuransi yang menjadikan faktor ekonomi masyarakat menjadi indikator masyarakat dalam memenuhi hak kontitusional kesehatannya Kedua, instrumen yang menghambat dalam pemenuhan hak konstitusional kesehatan. Dimana, adanya sanksi administatif yang tidak memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan.    Kata Kunci : Jaminan Kesehatan Nasional, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Hak Konstitusional Kesehatan.    CONSTITUTIONAL RIGHT TO HEALTH IN IMPLEMENTATION PROGREAM OF SOCIAL SECURITY ADMINISTRATOR (BPJS) IN PERSPEKTIF OF THE LAW    This study aims to determine the concept of the National Health Insurance system as the fulfillment of the constitutional rights of Indonesian health. These studies employ the juridical normative approach, by researching national health security system through legislation. The data is analyzed secondary data such as doctrine or constitutional law expert opinion, and books, including scientific journals, primary data in the form of UUD 1945 and the laws. Data were analyzed deductively and examined using a systematic study of law and the level of the hierarchy of legislation that have been inventoried . This study found that the first, the implementation of national health insurance by social security administrator (BPJS) using the insurance system that makes community economic factors as indicators of society in meeting a constitutional right to health. Secondly, the instruments that impede the fulfillment of the constitutional right to health. Where, An administrative sanction does not provide legal certainty in the administration of social security health    Keywords: National Healthcare, social security, the governing body and the constitutional rights of health.
publisher: FAKULTAS HUKUM
date: 2016-06-17
type: Skripsi
type: NonPeerReviewed
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/22932/1/ABSTRAK%20%28ABSTRACT%29.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/22932/2/SKRIPSI%20FULL.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/22932/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
identifier:   DEKA NANDA PRAKOSO, 1212011086  (2016) HAK KONSTITUSIONAL JAMINAN KESEHATAN, DALAM PELAKSANAAN PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN (BPJS) DALAM PERSPEKTIF HUKUM.  FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.     
relation: http://digilib.unila.ac.id/22932/