The repository administrator has not yet configured an RDF license.
ANALISIS PENERAPAN PASAL 3 UUPTPK TERHADAP SWASTA (Studi Perkara Nomor : 27/Pid/TPK/2012/PN.TK)
Tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh orang perorangan atau pejabat instansi tertentu atau oleh penyelenggara negara melainkan meluas hingga mencapai pada masyarakat di luar fungsi pemerintahan. Contohnya dalam perkara korupsi yang merupakan subjek tindak pidananya dari golongan pihak swasta, yaitu dalam perkara Evi meita pimpinan UD. Mitra Soya yang ditunjuk oleh Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus sebagai distributor penyalur kedelai bersubsidi di kabupaten Tanggamus tahun 2008�� Permasalahan dalam penelitian ini antara lain bagaimanakah Analisis Penerapan Pasal 3 UUPTPK Terhadap Swasta dan mengapa terjadi hambatan dalam Penerapan Pasal 3 UUPTPK Terhadap Swasta. Metode penelitian yang digunakan dalam membahas permasalahan penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris sedangkan sumber dan jenis data berupa data primer dan data sekunder. Selanjutnya, Penentuan Narasumber dan Sample dalam penelitian ini dipilih secara Purposive Sample. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis penerapan pasal 3 uuptpk terhadap swasta harus didasarkan pada Unsur-Unsur tindak pidana korupsi yang telah diatur dalam pasal 3, Selain itu Bahwa Perbuatan Terdakwa harus memenuhi Unsur-Unsur Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hasil Penelitian yang telah dilakukan mengungkapkan bahwa Penyalahgunaan Kewenangan yang dilakukan Evi Meita, Karena Evi Meita dalam Membagikan Kupon subsidi kedelai tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Teknis yaitu bertentangan dengan Peraturan Dirjen IKM Nomor : 31/IKM/PER/5/2008. Adapun mengapa terjadi hambatan dalam penerapan pasal 3 uuptpk terhadap swasta adalah terdakwa dalam hal ini Evi Meita tidak merasa bersalah dan tidak mengakui perbuatannya pada saat di persidangan dan vonis hakim yang menurut JPU sangat ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera. Selain itu yang menjadi hambatan diantaranya, substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Sedangkan saran yang bisa penulis berikan adalah diperlukan persamaan tanggapan dan penafsiran antara institusi baik Kehakiman, Kejaksaan dan Lembaga Bantuan Hukum, sehingga dapat dilakukan secara maksimal dan efektif atas kasus-kasus korupsi dalam proses penegakan hukum. Kemudian Hendaknya ada penyempurnaan secara substansi Dan terakhir Mengharapkan seluruh komponen masyarakat untuk bersatu padu dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kata Kunci : Analisis, Pasal 3 UUPTPK, Swasta
ANALISIS PENERAPAN PASAL 3 UUPTPK TERHADAP SWASTA (Studi Perkara Nomor : 27/Pid/TPK/2012/PN.TK) (File PDF)
ANALISIS PENERAPAN PASAL 3 UUPTPK TERHADAP SWASTA (Studi Perkara Nomor : 27/Pid/TPK/2012/PN.TK) (Other)
HTML Summary of #2296 ANALISIS PENERAPAN PASAL 3 UUPTPK TERHADAP SWASTA (Studi Perkara Nomor : 27/Pid/TPK/2012/PN.TK)
Hukum Pidana
KZ Law of Nations