TY - GEN CY - UNIVERSITAS LAMPUNG ID - eprints23031 UR - http://digilib.unila.ac.id/23031/ A1 - HANAFI NUGROHO, 1216021050 Y1 - 2016/06/22/ N2 - Berlandaskan hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. undang-undang ini memberikan kesempatan bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangan dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah berdasarkan pada otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemandirian di Pringsewu dan Pesawaran yang diukur berdasarkan Rasio Tingkat kemandirian, Rasio Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Fiskal, Rasio Kontribusi Bantuan Pemerintah Pusat terhadap Kemandirian Fiskal, Rasio Pertumbuhan Kemandirian Fiskal, dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kemandirian fiskal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah APBD periode 2011-2013, di mana data tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Daerah, Pengeluaran Daerah, Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah. Teknik analisis yang digunakan untuk menjawab penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal di Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran menunjukan pola hubungan instruktif atau sangat rendah, namun rata-rata rasio tingkat kemandirian fiskal di Pringsewu lebih tinggi dari pada Pesawaran, kontribusi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah lebih tinggi di Pringsewu dari pada Pesawaran, sedangkan tingkat ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah Pusat di Kabupaten Pesawaran Lebih tinggi dari pada tingkat ketergantungan di Kabupaten Pringsewu. Berdasarkan temuan di lapangan faktor-faktor yang berhubungan dengan kemandirian fiskal di Pringsewu dan Pesawaran antara lain partisipasi masyarakat, luas wilayah, dan pertumbuhan produk domestik regional bruto. Kata Kunci: Kemandirian Fiskal ANALYSIS OF FISCAL AUTONOMY IN PRINGSEWU AND PESAWARAN YEAR 2011-2013 Based on the law of Act Number 23 of 2014 on Local Government and Law Number 33 of 2004 on The Financial Balance Between Central and Local Governments. This legislation provides an opportunity for the region to explore the potential of local and improving financial performance, in order to realize the autonomy of the region based on regional autonomy. This study aims to determine the level of autonomy in Pringsewu and Pesawaran measured by the ratio of rate regional autonomy, The ratio of contributions regional revenue to fiscal autonomy, The ratio of Central Government?s contributions assistance fiscal autonomy, Growth Ratio of Fiscal Autonomy, and factors that related to another fiscal autonomy in Pringsewu and Pesawaran. The data used in this study is APBD on the period of 2011-2013, that data is based on Regional Revenue, Regional Expenditure, Transfers from the Central Government, and Regional Loan. The analysis technique used to answer this research is descriptive quantitative method. The results showed that the level of fiscal autonomy in Pringsewu and Pesawaran Regency showed a pattern of Instructive relationship or very low, but basically the ratio of the level fiscal autonomy in Pringsewu is higher than Pesawaran, the contribution of real regional revenue of the regional revenue is higher in Pringsewu than Pesawaran. While the level of dependence on central government aid in the Pesawaran Regency is Higher than at the level of dependence on Pringsewu Regency. Based on the findings of field factors relating to fiscal autonomy in Pringsewu and Pesawaran include the society participation, large of area, and the growth regional gross domestic product. Keyword: Fiscal Autonomy PB - FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK TI - ANALISIS TINGKAT KEMANDIRIAN FISKAL KABUPATEN PRINGSEWU DAN KABUPATEN PESAWRAN TAHUN 2011 - 2013 AV - restricted ER -