%A Sutarto Wilson, S.H.  
%T EKSISTENSI PERADILAN MILITER DALAM PERSPEKTIF
SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA
%X Masyarakat Tentara Nasional Indonesia atau anggota militer merupakan bagian
warga negara Indonesia yang sama kedudukannya dengan anggota masyarakat
biasa yang ada kemungkinan melakukan suatu pelangaran hukum. Apabila
dipandang dari perspektif sistem peradilan pidana di Indonesia maka peradilan
militer mempunyai kedudukan yang sama dengan peradilan lainnya di Indonesia.
Masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana eksistensi peradilan militer
dimasa datang terhadap pemisahan yurisdiksi kewenangan mengadili ? Hambatanhambatan
apa yang terjadi terhadap eksistensi peradilan militer dalam penegakan
sistem pertanggungjawaban pidana bagi prajurit ?
Penelitian mengunakan pendekatan yuridis-normatif. Data diperoleh dari data
primer dan data sekunder. Secara yuridis eksistensi peradilan militer dimuat
dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 jo UU Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi :
kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan
tata usahan Negara dan oleh sebuah mahkamah Konstitusi. Keberadaan/eksistensi
peradilan militer memang harus dipertahankan, keberadaannya/ eksistensinya
masih diperlukan, hal ini karena adanya kekhususan beban tugas yang diemban
oleh prajurit TNI (Militer) dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara.
Hambatan-hambatan dalam pertanggungjawaban pidana bagi prajurit adalah
adanya kewenangan Ankum dan Papera yang besar dalam sistem
pertanggungjawaban pidana dan proses penegakan hukum bagi prajurit yang
berada dibawah wewenang komandonya, serta hambatan lainnya adalah
kedudukan peradilan militer yang tidak semua provinsi/Kabupaten/Kota
memilikinya.
Selanjutnya disarankan bilamana dimungkinkan untuk pemisahan yurisdiksi
peradilan militer, penyidik dan penuntut tetap dari kalangan militer, dengan hakim
kombinasi antara hakim militer dan hakim umum (sipil), apabila perkara militer
murni maka komposisi hakim terdiri dari 2 (dua) hakim militer dan 1 (satu)
hakim sipil, apabila perkara pidana umum maka 2 (dua) hakim sipil, dan 1 (satu)
hakim militer.
Kata kunci : Militer perspektif sistem hukum pidana Indonesia.
%D 2014
%I UNIVERSITAS LAMPUNG
%L eprints2307