%0 Generic
%A ENDRI ASTOMI, 1212011109
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2016
%F eprints:24196
%I FAKULTAS HUKUM
%T PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KETIDAK PATUHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2)   DI KOTA BANDAR LAMPUNG  
%U http://digilib.unila.ac.id/24196/
%X Pajak merupakan kontribusi wajib pajak negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Salah satu aspek penunjak dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumberdaya alam dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak. Penelitian ini mengkaji dan membahas tentang penegakan hukum terhadap ketidakpatuhan pembayaran (PBB P2) Serta faktor apakah yang menjadi penghambat terhadap ketidakpatuhan pembayaran (PBB P2).  Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan tipe penelitian secara langsung kelokasi penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan empiris dengan melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data primer yang terdiri dari sumber data yang didapat langsung dari pihak terkait, dan data hukum skunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan dengan cara identifikasi data, editing, klasifikasi data penyusunan data yang selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan secara analisis kualitatif.   Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa penegakan hukum terhadap Wajib Pajak harus lah dtingkatkan demi terciptanya pelaksanaan pemungutan pajak yang sesuai dengan Undang-Undang. Peran pemerintah diharapkan mampu untuk berkerja sama dengan masyarakat demi terselenggarakannya pembayaran pajak. Faktor penghambat terhadap ketidak patuhan pembayaran PBB P2 kurangnya peran pemerintah mengenai tata cara pembayaran pajak.  Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pembayaran Pajak, Bumi dan Bagunan Pedesaan dan Perkotaan       LAW ENFORCEMENT ON DISOBEDIENCE OF THE TAX PAYMENT OF LAND ON URBAN AND RURAL BULIDING SECTOR   IN BANDAR LAMPUNG (PBB P2)    Tax is one of the compulsory contribution of the state taxes owed by individuals or entities who enforce under the law, by not getting the repayment directly and used for the necessity of the state as the prosperity of the society. One of the supporting aspect which is in the success of National Development Goals Achievement beside of the aspect of human resources, natural resources and other resources are the availability of construction funds either the sources of tax or non tax. This study examines and discusses the Law enforcement against disobedience (PBB P2) As well as the factor that becomes an obstacle of Disobedience payment (PBB P2).    This research was law empirical research by going to the location directly. The problem approach which was used empirical approach by looking directly to the law rules implementation. The data which was used is primary data that consists of data resources that was got from related parties and the secondary law data that consisted of law rules the law tertiary. Data collecting was conducted by the literature study and field studies. It was done by using identification, editing, classification of data arrangement and conclusion by qualitative analysis.    Result of the research and discussion showed that law enforcement on taxpayers must be increased in order to create the tax election that is in accordance with the law. The role of governments expected to be able to cooperate with the society so that tax payment can be established. The obstacle factor on Disobedience of taxes payment PBB P2 is lack of the role of the government about mechanism of tax payment.    Keywords: Law enforcement, tax payments, PBB P2