%0 Generic
%A Willy Ariadi, 1212011358
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2016
%F eprints:24805
%I FAKULTAS HUKUM
%T PELAKSANAAN MEKANISME PENUNTUTAN DALAM RENCANA  TUNTUTAN YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM  TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI  (Studi Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-003/A/JA/02/2010)
%U http://digilib.unila.ac.id/24805/
%X Korupsi dinilai sebagai kejahatan yang luar biasa, sehingga dalam pemberantasan  dan penanganannya membutuhkan upaya dan cara-cara yang luar biasa. Lembaga  Kejaksaan diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam  bidang penuntutan. Dalam kaiatannya dengan tugas yang diemban oleh Jaksa  Penuntut Umum sebelum mengajukan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terlebih  dahulu harus mengajukan rencana tuntutan kepada atasannya secara berjenjang  Khusus untuk tindak pidana korupsi Kejaksaan Agung telah memberlakukan  Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-003/A/JA/2010 tentang Pedoman Tuntutan  Perkara Tindak Pidana Korupsi. Adapun permasalahan yang diteliti adalah  bagaimanakah pelaksanaan mekanisme penuntutan dalam rencara tuntutan yang  dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana korupsi dan apakah  yang menjadi faktor penghambat dalam proses penuntutan dalam rencana tuntutan  yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana korupsi.  Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis  empiris dengan data utama adalah data primer yang diperoleh dengan penelitian  langsung dilapangan yang dilakukan di kantor Kejaksaan Negeri Bandar  Lampung serta Kejaksaan Tinggi Lampung dan dilengkapi dengan data sekunder  yang di dapat dari studi kepustakaan.  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Jaksa Penuntut Umum dalam  rangka menyusun surat tuntutan pidana (requsitoir), terutama dalam menetapkan  jenis dan beratnya pidana dilakukan secara berjenjang, yaitu menyampaikan  rencana tuntutan untuk meminta usul atau pendapat terlebih dahulu kepada Kasi  PidSus, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Jaksa Agung  sesuai dengan tingkat keseriusan perkara dan tingkat pengendalian perkara. Dan  faktor penghambat dalam mekanisme penuntutan dalam rencana tuntutan yang  diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana korupsi adalah faktor    hukumnya sendiri yang mengharuskan Jaksa Penuntut Umum menyampaikan  rencana tuntutan secara berjenjang memakan waktu yang lama dan proses yang  belarut-larut karena belum adanya pengaturan mengenai batas waktu dalam  mekanisme rencana tuntutan yang berjenjang dalam perkara tindak pidana  korupsi. Kemudia faktor penegak hukum, mekanisme rencana tuntutan secara  berjenjang mengurangi kemandirian Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan  penuntutan yang menjadi tugasnya.  Berdasarkan hasil penelitian saran yang dapat diajukan penulis adalah Perlu  ditingkakannya disiplin para aparat kejaksaan untuk menghindari mekanisme  rencana tuntutan yang berlarut – larut dan memakan waktu yang tidak  singkat.Serta perlu dilakukan peningkatan kwalitas terhadap Jaksa – Jaksa baik  secara intelektual maupun akhlak.  Kata Kunci: Rencana Tuntutan, Jaksa Penuntut Umum, Korupsi.