creators_name: FEARDINAN ZULKARNAIN, 1212011117
creators_id: feardinan02@gmail.com
type: other
datestamp: 2016-12-28 08:08:10
lastmod: 2016-12-28 08:08:10
metadata_visibility: show
title: PELANGGARAN PERJANJIAN YANG DILARANG OLEH HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM PEMASARAN BAN DI INDONESIA(Studi Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2014)
ispublished: pub
subjects: KZ
full_text_status: restricted
abstract: KPPU adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 ( UU
Persaingan Usaha) yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan
penyelesaian perkara hukum persaingan usaha di Indonesia. UU Persaingan
Usaha, menentukan KPPU berwenang menangani perkara pelanggaran hukum
berdasarkan inisiatif sendiri, salah satunya pada pada perkara perjanjian yang
dilarang yang patut diduga dilakukan oleh anggota Asosiasi Pengusaha Ban
Indonesia. KPPU meneliti dan mengamati adanya dugaan pelanggaran atau
terjadinya persaingan usaha tidak sehat pada Industri ban di Indonesia, dan
menetapkan enam pelaku usaha anggota Asosiasi Pengusaha Ban Indonesia
(APBI) sebagai terlapor. Selanjutnya, memeriksa dan memutus perkara telah
terjadi pelanggaran dalam perjanjian yang dilarang dalam pemasaran ban di
Indonesia yang diputus dalam Putusan No.08/KPPU/I/2014. Untuk itu, penelitian
ini mengkaji dan membahas tentang dugaan pelanggaran perjanjian yang dilarang
dalam pemasaran ban di Indonesia, pertimbangan hukum KPPU atas terjadinya
pelanggaran perjanjian yang dilarang dalam pemasaran ban dan akibat hukum atas
pelanggaran yang ditetapkan KPPU dalam putusannya tentang telah terjadinya
pelanggaran dalam pemasaran ban di Indonesia.
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif.
Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif terapan dengan
tipe pendekatan studi kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder yang
terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen.
Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data dan
sistematisasi data yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif.
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa KPPU atas inisiatif sendiri
melakukan investigasi dan menemukan alat bukti yang cukup sebagai dasar dalammenetapkan bahwa para terlapor patut diduga melakukan pelanggaran perjanjian
yang dilarang dalam pemasaran ban. Setelah melakukan pemberkasan, KPPU
menetapkan dugaan pelanggaran bagi para terlapor yaitu Pasal 5 (penetapan
harga) dan Pasal 11 (kartel) UU Persaingan Usaha. Pertimbangan hukum Majelis
Komisi berdasarkan hasil pemeriksaan dengan menggunakan analisis rumusan
pasal dan pendekatan per se Illegal, rule of reason menyatakan bahwa para
terlapor terbukti secara sah memenuhi unsur pelanggaran Pasal 5 (penetapan
harga) dan Pasal 11 (kartel) UU Persaingan Usaha dan dimuat dalam Putusan
KPPU Nomor 08/KPPU-I/2014. Pelanggaran persaingan usaha yang dilakukan
para terlapor tersebut menimbulkan kondisi persaingan usaha yang tidak sehat
(monopoli), karena kebutuhan produksi dan harga ban di Indonesia hanya dapat
terpenuhi oleh beberapa perusahaan ban yang tergabung sebagai anggota APBI.
Untuk itu, Majelis Komisi menetapkan sanksi hukum bagi para terlapor akibat
pelanggaran tersebut yaitu denda masing-masing sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua
puluh lima milyar rupiah).
Kata Kunci: KPPU, Perjanjian yang Dilarang, Monopoli
date: 2016-12-19
date_type: published
publisher: FAKULTAS HUKUM
place_of_pub: UNIVERSITAS LAMPUNG
citation:   FEARDINAN ZULKARNAIN, 1212011117  (2016) PELANGGARAN PERJANJIAN YANG DILARANG OLEH HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM PEMASARAN BAN DI INDONESIA(Studi Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2014).  FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.     
document_url: http://digilib.unila.ac.id/24948/1/ABSTRAK.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/24948/2/SKRIPSI%20FULL.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/24948/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf