%A 1012011052 LUKMAN HAKIM
%T ANALISIS PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA DI
LEMBAGA PERMASYARAKATAN SEBAGAI PERWUJUDAN HAK ASASI
MANUSIA WARGA NEGARA INDONESIS
(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih)
%X Sistem hukum negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila,pemikiran mengenai
fungsi pemidanaan tidak lagi hanya sekedar penjeraan bagi narapidana tetapi
merupakan suatu rehalibitasi dan reintergrasi sosial warga binaan. Permasalahan
dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pemenuhan hak-hak narapidana di
lembaga permasyarakatan sebagai perwujudan hak asasi manusian warga negara
Apakah faktor penghambat yang dihadapi petugas Lembaga Permasyarakatan sebagai
perwujudan hak asasi manusia warga negara ?
Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif
dan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi
pustaka dan studi lapangan. Narasumber penelitian terdiri dari Kepala Lembaga
Gunung sugih pada Lapas Gunung sugih , Kepala balai pemasyarakatan pada BAPAS
metro, Advokat LBH Bandar Lampung, Dosen Fakultas Hukum Analisis data
dilakukan secara kualitatif. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada setiap
manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi, sekalipun terhadap
seorang narapindana. Perlindungan HAM terhadap narapidana menunjukkan asas
penghormatan terhadap hak asasi narapidana .Timbulnya permasalahan yang dapat
menjadi kendala terhadap pelaksanaan perlindungan hak-hak narapidana di lembaga
pemasyarakatan.
Berdasarkan penelitian dan pembahasan di ketahui bahwa kaidah-kaidah hukum yang
berkenaan dengan perlindungan HAM bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan,
untuk menganalisis tentang pelaksanaan perlindungan HAM bagi narpidana di
lembaga pemasyarakatan Gunung Sugih, untuk menemukan dan menganalisis
hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan perlindungan HAM bagi narapidana
di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih sekaligus upaya-upaya untuk
mengatasinya. Dengan menganalisis permasalahan dalam penelitian melalui asas-asas
hukum serta mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan
perundang-undangan tentang perlindungan HAM, tentang Pemasyarakatan dan
bahan-bahan hukum lainnya serta didukung oleh data yang diperoleh dari hasil
wawancara dengan beberapa informen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
perlindungan HAM bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan telah diatur dalam
berbagai instrumen hukum internasional .maupun instrumen hukum nasional. Lembaga Pemasyarakatan Gunung sugih dalam
melaksanakan pemenuhan hak-hak narapidana berpedoman kepada peraturanperaturan
perundang-undangan yang berlaku, namun dalam pelaksanaannya masih
terdapat berbagai hambatan diantaranya : kurangnya sarana dan prasarana yang
tersedia, serta wujud nyata HAM dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan disusun
hanya bersifat sederhana. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut lembaga
pemasyarakatan Gunung Sugih berupaya menggunakan seluruh potensi yang ada,
mengambil langkah kebijakan yang tidak melanggar aturan serta memaksimalkan
peran serta masyarakat dan institusi pemerintah lainnya, khususnya di wilayah
lembaga pemasyarakatan Gunung sugih berada.
Saran dalam penelitian ini adalah: Seharusnya sistem pemasyarakatan dijalankan
sesuai sistem atau aturan yang sebagaimana mestinya. Lembaga Pemasyarakatan juga
semestinya harus memberikan pelatihan khusus terhadap staf Lapas yang melakukan
kontak langsung dengan anak pidana. Disarankan agar Lembaga Pemasyarakatan
seharusnya memberikan sanksi yang tegas dan sifat nya nestapa terhadap narapidana
dalam hal pembinaan ketika melanggar tata tertib di Lembaga
Kata Kunci : Pelaksanaan, Hak Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan
FULFILLMENT ANALYSIS OF THE CONVICT RIGHTS
IMPLEMENTATION IN PENITENTIARY AS A REALIZATION OF
INDONESIAN HUMAN RIGHTIndonesian law system which is based on Pancasila, the thought about punishment
function does not only imprison for the convict, but it is about rehabilitation and
social reintegration of the resident under jurisdiction. The problem in this research
is, How to fulfill the convict rights in penitentiary as realization of citizen human
rights? What are the retardation factors which penitentiary officials face as
realization of citizen human right?
Problem approaches in this research used normative juridical approach and
empirical juridical approach. Collecting data was done by literature study and
field study. The informants in this research consisted of The Head of Gunung
Sugih Penitentiary, The Head of Metro Penitentiary, lawyer of Bandar Lampung
LBH, and lecturer of Law Faculty. Data analysis was done qualitatively. Human
rights is a set of rights which attach to every human being that every person must
respects to and protects it, even though to a convict. Human right protection to a
convict indicated to the respect of principle of human right of the convict. The
appearing of the problems which could retard to the implementation of convict
human rights protection in penitentiary.
Based on the research and discussion it was known that law principles concerning
to human rights protection to the convict in the penitentiary, to analyze the
implementation of human right protection for the convict in Gunung Sugih
penitentiary, to find and to analyze the retardation in implementation of protection
of human rights for the convict in Gunung Sugih penitentiary and do efforts to
overcome simultanousely. By analyzing the problems in the research through law
principles and referring to law norms that exist in the rule and law of human
rights, about penitentiary and law materials which supported by data which was
gained by interviewing some informants. The result of the research showed that
human rights protection for convict in penitentiary had been arranged in varied
law instruments nationally and internationally. Gunung Sugih penitentiary carried
out the fulfillment convict right referred to rule and law apply, however inimplementation there were problems namely, lack of facilitations, and realization
of human rights in the penitentiary tasks arranged simply. To over come the
retardations, Gunung Sugih penitentiary did effort with all the potentials, took
action without breaking the law and maximized society participations and other
institution especially around Gunung Sugih penitentiary.
Research suggested that penitentiary system must be carried out according to rule
and law. Penitentiary must carry out special training to penitentiary staff who
contact directly to the convict's children. Penitentiary must give strict sanction and
sorrow to convicts in term of coaching when they broke the penitentiary's rule.
Key words: implementation, convict right, penitentiary
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2016
%I FAKULTAS HUKUM
%L eprints24973