@mastersthesis{eprints25339,
           month = {Desember},
           title = {KESIAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
DALAM MENGHADAPI
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN},
          school = {Universitas Lampung},
          author = {1422011137 Tomy Pasca Rifai},
            year = {2016},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/25339/},
        abstract = {ABSTRAK

Pembaruan hukum merek dan indikasi geografis bukan hanya didasarkan kepentingan
hukum baik pidana maupun perdata semata tetapi juga kepentingan nasional.
Pembaharuan hukum merupakan kesadaran Indonesia untuk menjadi bagian dari
globalisasi dunia khususnya untuk menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN
(MEA), sehingga dapat memberikan manfaat terbaik bagi perekonomian nasional.
Dalam alenia ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 ditegaskan bahwa bagian dari tujuan pembentukan pemerintah Indonesia
adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Adapun beberapa permasalahan yang
akan dibahas dalam penelitian ini adalah pembaruan substansial perlindungan hukum
merek dan indikasi geografis menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016
tentang Merek dan Indikasi Geografis serta kesiapan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam menghadapi Masyarakat
Ekonomi ASEAN
Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis
dan pendekatannya adalah yuridis normatif. Deskriptif analitis berarti
menggambarkan dan melukiskan sesuatu yang menjadi obyek penelitian secara kritis
melalui analisis yang bersifat kualitatif. Oleh karena yang ingin dikaji berada dalam
ruang lingkup ilmu hukum, maka pendekatan normatif tersebut meliputi: asas-asas
hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun
horizontal, sistematika hukum dan inventarisasi hukum positif.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesiapan perlindungan hukum dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk
menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN, menekankan pada kawasan ekonomi
yang berdaya saing, yaitu perluasan definisi merek, pendaftaran merek internasional
berdasarkan protokol madrid, penyederhanaan jangka waktu proses pendaftaran
merek, adanya pembinaan dan pengawasan indikasi geografis, penggunaan media
elektronik atau non-elektronik, serta sistem jaringan dokumentasi dan informasi
merek dan indikasi geografis diselenggarakan melalui sarana elektronik dan/atau nonelektronik yang dapat diakses secara nasional dan internasional.

Kata kunci: Masyarakat Ekonomi ASEAN, Merek, Indikasi Geografis,Kepentingan Nasional

ABSTRACT

The amendment of law regarding the trademarks and geographical indications is not
only based on the legal interests of civil and criminal law but also based on the
national interest. The law reforms is an awareness of Indonesia?s Government to
become part of the globalization of the world especially in facing the ASEAN
Economic Community (AEC), hence it can provide the most benefit for the national
economy. Pursuant to the preamble of the 1945 Constitution of the Republic Of
Indonesia assert that the part of the purpose of forming the Indonesian government is
to promote the general welfare. The issues in this research are the substantial
amendment of legal protection of trademark and geographical indications according
to the Law No. 20 of 2016 regarding Trademarks and Geographical indications and
the readiness of the Law No. 20 of 2016 regarding the Trademarks and Geographical
Indications in facing ASEAN Economic Community.
The research methods in this research using the descriptive analytical method and the
research approach is normative juridical. The descriptive analytical means that to
describe and depict the object of research critically through qualitative analysis.
Therefore that the scope of the study is within the scope of the law, then the
normative approach include: general principles of law, the synchronization of laws
and regulations either vertical or horizontal, systematic of law and inventory of
positive law.
The results of this research assert that the readiness of legal protection in the Law No.
20 of 2016 regarding the Trademarks and Geographical Indications in facing the
ASEAN Economic Community emphasizes the competitive economic region, namely
the expansion of the definition of the trademark, the registration of international
trademark based on Madrid Protocol, the simplification of a trademark registration
period procedures, the guidance and supervision of geographical indications, the use
of electronic or non-electronic media, as well as network documentation system and
geographical indications organized by electronic devices and/ or non-electronic which
accessible nationally and internationally.
keyword: ASEAN Economic Community, trademarks, geographical indications,
national interest}
}