%0 Generic
%A Risky Khairullah, 1212011289
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2017
%F eprints:25418
%I FAKULTAS HUKUM
%T PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MENARA TELEKOMUNIKASI TAK  BERIZIN DI KOTA BANDAR LAMPUNG
%U http://digilib.unila.ac.id/25418/
%X Menara Telekomunikasi adalah sebuah perkembangan teknologi yang menjadi  sebuah kebutuhan bagi masyarakat yang tidak terlepas dari alat komunikasi, sehingga  terjadinya peningkatan pembangunan. Menara telekomunikasi diatur di dalam UU No  36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi di Kota Bandar Lampung di atur dalam  Peraturan Walikota No 7 tahun 2015 Tentang Pembangunan dan Penataan Menara  Telekomunikasi tetapi, dalam penerapan di lapangan masih terdapat menara  telekomunikasi yang belum memiliki izin dan sampai saat ini masih ada beberapa  yang berdiri. Permasalahannya adalah (1) bagaimanakah penegakan hukum terhadap  menara telekomunikasi tak berizin di Bandar lampung (2) faktor-faktor penghambat  dalam penegakan hukum menara telekomunikasi tak berizin di Bandar lampung.  Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan normatif dan empiris dengan data primer  dan data sekunder, data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan. Analisis  data dilakukan secara kualitatif.  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa, (1) Penegakan hukum terhadap  menara telekomunikasi tak berizin di kota Bandar lampung dilakukan dengan dua  cara yaitu: Secara preventif berarti pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan,  kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang  menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. yaitu dilakukan  dengan cara penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang bersifat  pengawasan (pengambilan sampel, penghentian dan sebagainya) Kemudian Secara  Reprensif jelas diatur dalam Pasal 26 Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2015  berupa sanksi adminisratif yaitu peringatan tertulis, penghentian pembangunan  kegiatan pembangunan, penghentian sementara operasional menara, pembekuaan  sementara IMB menara, pencabutan IMB menara dan perintah pembongkaran  menara. (2) Faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap menara  telekomunikasi tak berizin di Kota Bandar Lampung antara lain, kurang Optimalnya  Tim Pengawasan Pemerintah Kota Bandar lampung, kurangnya Sumber Daya  Manusia yang menangani mengenai Pengendalian Menara Telekomunikasi,  Penyelenggara Menara Telekomunikasi yang tidak mempunyai itikad baik; dan  kurangnya kordinasi antar satuan kerja perangkat daerah.  Saran dalam penelitian ini adalah 1) Penerapan perizinan agar memberikan kepastian  hukum kepada penanggung jawab terhadap pihak pendiri menara telekomunikasi; dan  2) reformasi birokrasi dalam proses permohonan perizinan dan penambahan sumber  daya manusia sebagai pengawas dan pengendali untuk menjamin terlaksananya  penegakan hukum dibidang perizinan telekomunikasi di Kota Bandar Lampung.  Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perizinan, Menara Telekomunikasi    LAW ENFORCEMENT AGAINST UNAUTHORIZED  TELECOMMUNICATION TOWERS IN BANDAR LAMPUNG    Telecommunication Towers is a manifestation of technological development  which is becoming a necessity as people cannot be separated from a means of  communication to take part in development. Telecommunication tower has been  regulated under Law No. 36/1999 and in Bandar Lampung, it has been set under  Mayor Regulation No. 7/2015 regarding the Development and Planning of  Telecommunication Towers; however, there are still some towers which have not  been licensed and they are remain unauthorized. The problems in this research are  formulated as follows: (1) how is the law enforcement against unauthorized  telecommunication towers in Bandar Lampung (2) what are the inhibiting factors  in law enforcement of the unauthorized telecommunication towers in Bandar  Lampung.  This research was conducted through a normative and empirical approaches using  primary data and secondary data which were obtained from literature study and  field research. The data were analyzed qualitatively.  Based on the results of the research and discussion, it showed that (1) The law  enforcement against unauthorized telecommunication towers in the city of Bandar  Lampung was done in two measures: By applying preventive measures which  means active supervision was conducted on compliance, to rule without an  incident necessarily to happen of real setting which raise a suspicion of rules had  been violated. This effort was done by means of education, monitoring and use of  monitored authority (sampling, termination, etc.) While in represive measure as  stipulated in Article 26 of the Mayor Regulation Number 7/ 2015 regarding the  administrative sanctions in form of written warnings, discontinuation of  construction development, the temporary suspension of operations tower,  temporary inactivation of IMB tower, revocation of IMB towers and tower  demolition order. (2) The inhibiting factors in law enforcement against the  unauthorized telecommunication towers in the city of Bandar Lampung included:  the supervisory boards of Bandar Lampung local government was less optimal,  the lack of human resources to handle the Control of Telecommunication Tower,  mannerless operator, and lack of coordination between local work unit.  Risky Khairullah  The researcher suggested that 1) It is important to implement the authorization in  order to provide legal certainty to the person in charge of the telecom towers; and  2) It is important to reform the bureaucracy during the process of authorization  and to increase the number of human resources as supervisor and control power to  ensure the law enforcement of the authorization of telecommunication towers in  the city of Bandar Lampung.  Keywords: Law Enforcement, Authorization, Telecommunication Tower