<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MENARA TELEKOMUNIKASI TAK\r\nBERIZIN DI KOTA BANDAR LAMPUNG"^^ . "Menara Telekomunikasi adalah sebuah perkembangan teknologi yang menjadi\r\nsebuah kebutuhan bagi masyarakat yang tidak terlepas dari alat komunikasi, sehingga\r\nterjadinya peningkatan pembangunan. Menara telekomunikasi diatur di dalam UU No\r\n36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi di Kota Bandar Lampung di atur dalam\r\nPeraturan Walikota No 7 tahun 2015 Tentang Pembangunan dan Penataan Menara\r\nTelekomunikasi tetapi, dalam penerapan di lapangan masih terdapat menara\r\ntelekomunikasi yang belum memiliki izin dan sampai saat ini masih ada beberapa\r\nyang berdiri. Permasalahannya adalah (1) bagaimanakah penegakan hukum terhadap\r\nmenara telekomunikasi tak berizin di Bandar lampung (2) faktor-faktor penghambat\r\ndalam penegakan hukum menara telekomunikasi tak berizin di Bandar lampung.\r\nPenelitian ini dilakukan melalui pendekatan normatif dan empiris dengan data primer\r\ndan data sekunder, data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan. Analisis\r\ndata dilakukan secara kualitatif.\r\nBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa, (1) Penegakan hukum terhadap\r\nmenara telekomunikasi tak berizin di kota Bandar lampung dilakukan dengan dua\r\ncara yaitu: Secara preventif berarti pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan,\r\nkepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang\r\nmenimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. yaitu dilakukan\r\ndengan cara penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang bersifat\r\npengawasan (pengambilan sampel, penghentian dan sebagainya) Kemudian Secara\r\nReprensif jelas diatur dalam Pasal 26 Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2015\r\nberupa sanksi adminisratif yaitu peringatan tertulis, penghentian pembangunan\r\nkegiatan pembangunan, penghentian sementara operasional menara, pembekuaan\r\nsementara IMB menara, pencabutan IMB menara dan perintah pembongkaran\r\nmenara. (2) Faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap menara\r\ntelekomunikasi tak berizin di Kota Bandar Lampung antara lain, kurang Optimalnya\r\nTim Pengawasan Pemerintah Kota Bandar lampung, kurangnya Sumber Daya\r\nManusia yang menangani mengenai Pengendalian Menara Telekomunikasi,\r\nPenyelenggara Menara Telekomunikasi yang tidak mempunyai itikad baik; dan\r\nkurangnya kordinasi antar satuan kerja perangkat daerah.\r\nSaran dalam penelitian ini adalah 1) Penerapan perizinan agar memberikan kepastian\r\nhukum kepada penanggung jawab terhadap pihak pendiri menara telekomunikasi; dan\r\n2) reformasi birokrasi dalam proses permohonan perizinan dan penambahan sumber\r\ndaya manusia sebagai pengawas dan pengendali untuk menjamin terlaksananya\r\npenegakan hukum dibidang perizinan telekomunikasi di Kota Bandar Lampung.\r\nKata Kunci: Penegakan Hukum, Perizinan, Menara Telekomunikasi\r\n\r\nLAW ENFORCEMENT AGAINST UNAUTHORIZED\r\nTELECOMMUNICATION TOWERS IN BANDAR LAMPUNG\r\n\r\nTelecommunication Towers is a manifestation of technological development\r\nwhich is becoming a necessity as people cannot be separated from a means of\r\ncommunication to take part in development. Telecommunication tower has been\r\nregulated under Law No. 36/1999 and in Bandar Lampung, it has been set under\r\nMayor Regulation No. 7/2015 regarding the Development and Planning of\r\nTelecommunication Towers; however, there are still some towers which have not\r\nbeen licensed and they are remain unauthorized. The problems in this research are\r\nformulated as follows: (1) how is the law enforcement against unauthorized\r\ntelecommunication towers in Bandar Lampung (2) what are the inhibiting factors\r\nin law enforcement of the unauthorized telecommunication towers in Bandar\r\nLampung.\r\nThis research was conducted through a normative and empirical approaches using\r\nprimary data and secondary data which were obtained from literature study and\r\nfield research. The data were analyzed qualitatively.\r\nBased on the results of the research and discussion, it showed that (1) The law\r\nenforcement against unauthorized telecommunication towers in the city of Bandar\r\nLampung was done in two measures: By applying preventive measures which\r\nmeans active supervision was conducted on compliance, to rule without an\r\nincident necessarily to happen of real setting which raise a suspicion of rules had\r\nbeen violated. This effort was done by means of education, monitoring and use of\r\nmonitored authority (sampling, termination, etc.) While in represive measure as\r\nstipulated in Article 26 of the Mayor Regulation Number 7/ 2015 regarding the\r\nadministrative sanctions in form of written warnings, discontinuation of\r\nconstruction development, the temporary suspension of operations tower,\r\ntemporary inactivation of IMB tower, revocation of IMB towers and tower\r\ndemolition order. (2) The inhibiting factors in law enforcement against the\r\nunauthorized telecommunication towers in the city of Bandar Lampung included:\r\nthe supervisory boards of Bandar Lampung local government was less optimal,\r\nthe lack of human resources to handle the Control of Telecommunication Tower,\r\nmannerless operator, and lack of coordination between local work unit.\r\nRisky Khairullah\r\nThe researcher suggested that 1) It is important to implement the authorization in\r\norder to provide legal certainty to the person in charge of the telecom towers; and\r\n2) It is important to reform the bureaucracy during the process of authorization\r\nand to increase the number of human resources as supervisor and control power to\r\nensure the law enforcement of the authorization of telecommunication towers in\r\nthe city of Bandar Lampung.\r\nKeywords: Law Enforcement, Authorization, Telecommunication Tower"^^ . "2017-01-25" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . "1212011289"^^ . "Risky Khairullah"^^ . "1212011289 Risky Khairullah"^^ . . . . . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MENARA TELEKOMUNIKASI TAK\r\nBERIZIN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MENARA TELEKOMUNIKASI TAK\r\nBERIZIN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (File PDF)"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MENARA TELEKOMUNIKASI TAK\r\nBERIZIN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MENARA TELEKOMUNIKASI TAK\r\nBERIZIN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MENARA TELEKOMUNIKASI TAK\r\nBERIZIN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MENARA TELEKOMUNIKASI TAK\r\nBERIZIN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MENARA TELEKOMUNIKASI TAK\r\nBERIZIN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MENARA TELEKOMUNIKASI TAK\r\nBERIZIN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MENARA TELEKOMUNIKASI TAK\r\nBERIZIN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MENARA TELEKOMUNIKASI TAK\r\nBERIZIN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MENARA TELEKOMUNIKASI TAK\r\nBERIZIN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MENARA TELEKOMUNIKASI TAK\r\nBERIZIN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MENARA TELEKOMUNIKASI TAK\r\nBERIZIN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MENARA TELEKOMUNIKASI TAK\r\nBERIZIN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MENARA TELEKOMUNIKASI TAK\r\nBERIZIN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MENARA TELEKOMUNIKASI TAK\r\nBERIZIN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MENARA TELEKOMUNIKASI TAK\r\nBERIZIN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MENARA TELEKOMUNIKASI TAK\r\nBERIZIN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . "HTML Summary of #25418 \n\nPENEGAKAN HUKUM TERHADAP MENARA TELEKOMUNIKASI TAK \nBERIZIN DI KOTA BANDAR LAMPUNG\n\n" . "text/html" . . . "KZ Law of Nations"@en . .