creators_name: Yetty Andriani, 1421031068
creators_id: yettyandriani@gmail.com
type: thesis
datestamp: 2017-02-17 04:03:32
lastmod: 2017-02-22 06:51:37
metadata_visibility: show
title: Analisis Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup dan Peran
Pemerintah Daerah sebelum dan setelah Penerapan Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Lampung)
ispublished: pub
subjects: HF5601
subjects: JS
full_text_status: restricted
abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris apakah ada perbedaan
alokasi Dana Alokasi Khusus bidang Lingkungan Hidup (DAK bidang LH) dan
peran pemerintah kabupaten/kota di provinsi Lampung dalam Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup sebelum dan setelah diterapkannya Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
Sampel yang digunakan sebanyak 10 pemerintah kabupaten/kota di provinsi
Lampung tahun 2006-2015. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini
menggunakan uji beda Independent Sample t-test dan Mann Whitney.
Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan
yang signifikan terhadap besaran DAK bidang LH pemerintah kabupaten/kota di
provinsi Lampung sebelum dan setelah penerapan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009. Namun berdasarkan pengujian tambahan terhadap nilai nominal
DAK bidang LH, menunjukkan hasil yang berbeda. Sedangkan hasil pengujian
hipotesis kedua terhadap 16 peran pemerintah daerah menunjukkan bahwa
terdapat perbedaan yang signifikan terhadap peran pemerintah kabupaten/kota di
provinsi Lampung sebelum dan setelah penerapan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009. Begitu juga dengan pengujian tambahan terhadap 31 peran
pemerintah daerah, menunjukkan hasil yang sama. Penelitian ini memiliki
implikasi terhadap pemerintah daerah bahwa diharapkan agar dapat memperoleh
dana yang berasal dari sumber lainnya, dapat memanfaatkan DAK bidang LH
dengan sebaik-baiknya, permasalahan lingkungan hidup dapat teratasi dengan
lebih baik, serta pemerintah daerah diharapkan dapat melaksanakan pengarsipan
6
data dengan lebih baik. Adapun implikasi terhadap pemerintah pusat bahwa
temuan penelitian ini dapat dijadikan masukan dan pertimbangan dalam
mengalokasikan DAK bidang LH, melakukan revisi terhadap Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 serta menambahkan tugas dan wewenang pemerintah
daerah sesuai dengan praktik pengelolaan lingkungan yang digunakan negara
Portugal.
Kata kunci : DAK bidang LH, peran pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup

abstract

The objective of this research was to test empirically the hypothesis whether there
were differences in the special allocation fund in the living environment and the
role of local government before and after the application of the Act number 32 in
2009 about the protection and management of living environment.
This research used 10 district/municipal governments in Lampung province from
2006 to 2015 as samples. Hypothesis was tested by using independent sample
t-test and Mann Whitney test.
The results showed that there were no significant differences of the sizes of the
special allocation fund in the living environment in the district/municipal
governments in Lampung province before and after the application of the Act
number 32 in 2009. However, based on the additional test to the nominal values of
special allocation fund in the living environment, it showed different results. The
hypothesis test on the 16 roles of district/municipal governments showed that
there were significant differences of the roles of district/municipal governments
before and after the application of the Act number 32 in 2009. The additional test
to the 31 roles of local governments showed the same results. The implications of
this research are that the local governments should obtain the fund allocation
source from other sources, be able to use the special allocation fund in the living
environment optimally, be able to overcome the living environment problems
properly, and local governments are expected to be able to conduct better data
archiving monitoring. The implications of this research results to national
4
government are that this research findings can be used as inputs and
considerations in allocating special allocation fund in the living environment,
revising Act number 32 in 2009, and to improve tasks and authorities of local
governments according to the practices of living environment management used
by Portugal.
Keywords : Special allocation fund in the living environment, Roles of local
government, Act number 32 in 2009 about the Protection and
Management of Living Environment
date: 2017-02-07
date_type: published
institution: Universitas Lampung
department: Fakultas Ekonomi dan Bisnis
thesis_type: masters
related_url_type: pub
citation:   Yetty Andriani, 1421031068  (2017) Analisis Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup dan Peran Pemerintah Daerah sebelum dan setelah Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Lampung).  Masters thesis, Universitas Lampung.   
document_url: http://digilib.unila.ac.id/25594/1/ABSTRAK%20%28ABSTRACT%29.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/25594/2/TESIS%20FULL.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/25594/3/TESIS%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf