%0 Generic
%A MESISKA LARASTI, 1312011195
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2017
%F eprints:25657
%I FAKULTAS HUKUM
%T KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT PEMAKAMAN   UMUM NON MEWAH    (Studi Kasus : TPU Joglo Blok A Balaad 004 Srengseng )  
%U http://digilib.unila.ac.id/25657/
%X Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pemungutan retribusi tempat pemakaman umum non mewah merupakan suatu upaya kebebasan dalam mengambil keputusan dalam situasi yang dihadapi dengan tindakan yang mengarah pada tujuan-tujuan yang diusulkan oleh pemerintah khusunya Gubernur DKI Jakarta serta Dinas Pemakaman dan Pertamanan untuk mencapai sasaran. Tujuan yang dimaksud adalah untuk memaksimalkan pelayanan bagi publik serta meningkatkan aksesbilitas kawasan. Pemungutan Retribusi pelayanan pemakaman telah diatur oleh  pihak Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Pajak dan retribusi daerah, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pelayanan Pemakaman dan Peraturan Gubernur DKI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelaksaan Peraturan Daerah. Adapun tata cara yang telah diatur dari peraturan gubernur dalam pemungutan retribusi tempat pemakaman umum non mewah masih terjadinya pemungutan liar dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mereka buat sendiri dengan biaya lebih tinggi dari peraturan retribusi yang telah dibuat padahal Dinas Pertamanan dan Pemakaman sudah memperingatkan  para warga masyarakat bila masih ada pemungutan liar dari pihak manapun segera dilaporkan dan orang tersebut akan diberikan sanksi.  Permasalahannya adalah : a). Bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam pemungutan retribusi pelayanan Pemakaman Umum Joglo Blok A Balaad 004? b). Bagaimana Pelaksanaan Pemungutan Retribusi pelayanan Pemakaman Umum Joglo Blok A Balaad 004?   Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis dan data empiris. Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder. Data dianalisis secara kualitatif.   Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam  pemungutan retribusi tempat Pemakaman Umum Non Mewah belum berjalan optimal. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemakaman dan Pertamanan Jakarta dan masyrakat setempat masih terdapat pungutan liar. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Kebijkaan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam pemungutan retribusi pelayanan pemakaman Umum Non Mewah yaitu faktor pendukung sanksi untuk para petugas pemungut dan dalam pembayarannya harus melalui Bank DKI dan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Faktor penghambat dalam  pelaksanaan pemungutan masih terjadinya tidak mengikuti peraturan pembayaran yang dibuat dikarenakan tempat Bank DKI dan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu ) jaraknya jauh, jadi warga masyarakat memilih jalan alternative.  Kata Kunci : Kebijakan, Retribusi, Pemakaman Umum DKI Jakarta.    THE PROVINCIAL POLICY OF THE SPECIAL CAPITAL REGION OF JAKARTA (DKI) IN ILLEGAL LEVY COLLECTION  TO NON-LUXURY PUBLIC CEMETERY   (A Case Study on TPU Joglo Blok A Balaad 004 Srengseng)    The policy issued by DKI Jakarta Provincial Government regarding the levy charged to non-luxury cemeteries is an effort of freedom in decision making in certain situations with actions led to the targets proposed by the government especially by DKI Jakarta Governor and the Department of Cemeteries and Parks. The intended objectives are to maximize public service and to improve the accessibility of the area. The charging of levies funeral service has been arranged by the Local Government under the Act of Taxes and Levies, Regional Regulation No. 3/2012 regarding Funeral Service and The Jakarta Governor Regulation No. 17/2014 regarding the Implementation of the Regional Regulation. However, although the procedures of levy charged to non-luxury public cemeteries had been regulated in the Governor Regulations, illegal levy remains exist committed by unresponsible parties who charged levy in higher cost compared to the legal regulations, whilst the Cemetery Department has warned the members of the community to report any illegal levy collection by any party immediately in order to impose sanction.     The problems of the research are formulated as follows: a). How is the policy of DKI Jakarta Government regarding levy collection services of TPU Joglo Block A Balaad 004? b). How is the implementation of levy collection to TPU Joglo Block A Balaad 004?     This research used juridical research with empirical data. The data sources consist of primary and secondary data. The data were analyzed qualitatively. The results indicated that the implementation of the government policy of DKI Jakarta regarding the levy charged to non-luxury Public Cemetery has not been implemented optimally.     Based on the data obtained from the Department of Jakarta Park and Cemetery and from the local society, there were still illegal levy collection. The supporting factors affected the implementation of the provincial policy of DKI Jakarta regarding the levy charged to non-luxury Public Cemeteries was sanction for the illegal levy collectors and the payment must be paid via Bank DKI or PTSP (One Stop Integrated Service). While the inhibiting factor was that the payment of levy did not follow the payments procedures for a reason that Bank DKI and PTSP (One Stop Integrated Service) are located in remote areas, so the residents opted an alternative way.     Keywords: Policy, Levies, Jakarta Public Cemetery.