TY  - GEN
CY  - UNIVERSITAS LAMPUNG
ID  - eprints25740
UR  - http://digilib.unila.ac.id/25740/
A1  - NURUN NAZMI, 1212011236
Y1  - 2017/02/16/
N2  - Pencemaran nama baik dilihat dari KUHP dapat diistilahkan sebagai penghinaan
atau penistaan terhadap seseorang. Penghinaan itu harus dilakukan dengan cara
menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud
tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak), yang dimaksud dengan
?menghina?, yaitu ?menyerang kehormatan dan nama baik seseorang?. Yang
diserang biasanya merasa ?malu?. ?Kehormatan? yang diserang disini hanya
mengenai kehormatan tentang ?nama baik?, bukan ?kehormatan? dalam lapangan
seksual.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yakni penulisan karya ilmiah
yang didasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapatpendapat
ataupun penemuan yang berhubungan dengan permasalahan.
Ketentuan Pidana pencemaran nama baik terhadap publik figur oleh haters
melalui media sosial dan media massa diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE
tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311
KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk
dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang.
Perbedaan ketentuan pidana pencemaran nama baik terhadap publik figur oleh
haters dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Di
dalam KUHP pencemaran nama baik atau penghinaan diatur didalam Pasal 310
dan 311 sedangkan di dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik
yang merupakan peraturan khusus dari KUHP sebagaimana asas hukum lex
spesialis derogate legi lex generalis diaturnya mengenai pencemaran nama baik di
dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE menyatakan setiap orang dengan
sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Ancaman
Hukuman Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Massa dan Media
Sosial, adapun ancaman pidana bagi mereka yang memenuhi unsur dalam Pasal
27 ayat (3) adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Mengenai keterkaitan antara Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan pasal-pasal dalam
KUHP tentang penghinaan atau pencemaran nama baik, khususnya dalam Pasal
310 dan Pasal 311 KUHP.
PB  - FAKULTAS HUKUM
TI  - PERBANDINGAN KETENTUAN PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
TERHADAP PUBLIK FIGUR OLEH HATERS MELALUI MEDIA
SOSIAL DAN MEDIA MASSA
AV  - restricted
ER  -