@mastersthesis{eprints25845,
           month = {Februari},
           title = {ANALISIS PRAKTIK PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI PADA TINGKAT BANDING 
STUDI DI PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG)},
          school = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
          author = {1422011018 Arief Rachman Hakim},
            year = {2017},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/25845/},
        abstract = {ABSTRAK

Penanganan perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding tidak berjalan
dengan maksimal. Kendala tersebut dikarenakan proses penanganan perkara tidak
berjalan sesuai dengan rancang bangunnya, baik dalam proses adminstrasi pengadilan
maupun pada proses pemeriksaan oleh majelis hakim sebagai ujung tombak pemberi
keadilan. Permasalahan, yaitu: bagaimanakah Praktik Penyelenggaraan dan
pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding? apakah putusan
hakim banding yang hanya melalui pemeriksaan berkas perkara, dapat mewujudkan
keadilan subtansial?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.
Narasumber terdiri dari panitera pengadilan tinggi, hakim tindak pidana korupsi, dan
jaksa. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis
data dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan, bahwa praktik
penanganan perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding melalui beberapa
peroses. Pertama, Proses adminitrasi pengadilan, berjalan atau tidak pemeriksaan
perkara sangat bergantung pada administrasi pengadilan. Apabila administrasi
pengadilan tidak berjalan secara baik, maka akan berdampak pula pada kinerja hakim
dalam menangani perkara. Kedua, pemeriksaan oleh majelis hakim dalam memeriksa
perkara hanya berdasarkan berkas perkara yang diterima dari pengadilan negeri, dan
dilakukan secara bergantian antar majelis hakim sebelum dilakukan musawarah
untuk menentukan putusan yang akan dijatuhkan. Putusan hakim yang hanya melalui
pemeriksaan berkas perkara dapat mengaburkan nilai keadilan yang sesungguhnya,
dikarenakan tidak selalu berkas perkara memaparkan secara jelas fakta-fakta hukum
yang terungkap serta alasan pembanding mengajukan banding.

Saran dalam penelitian ini adalah hendaknya pengawasan Mahkamah Agung
terhadap para pejabat di lingkungan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang lebih
ditingkatkan, sehingga para pejabat pengadilan bekerja sesuai dengan aturan yang
telah ditetapkan, karena berjalan atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada
subsistem di dalam pengadilan yakni administrasi pengadilan dan hakim sebagai
pemberi keadilan. Hendaknya keberadaan para Hakim Tindak Pidana Korupsi
(TIPIKOR) menekankan kinerja sebagai pemberi keadilan, bukan pelaksana undang undang.Sehingga dalam memeriksa perkara
tidak terkungkung pada kebiasaan yang
telah lama berjalan di dalam pengadilan sehingga mengaburkan nilai keadilan dalam putusannya.

Kata kuci: Praktik Penanganan Perkara, Tindak Pidana Korupsi, Banding. 

ABSTRACT

Case handling corruption crimes on the level of appeals not walk with a
maximum of .Constraint was because the case handling process does not run
according to the design were square cut , either in the process of adminstrasi
court and on the process of examination by the tribunal judges as spearheads
giver of justice. Problems, namely: how practical implementation and a matter of
corruption in of appeals? if the appeal the ruling that only investigating docket, to
subtansial justice? 
This study used normative juridical approach and empirical jurisdiction.
Informants consisted of a bailiff high, judge of corruption, and the prosecutor.
Data were collected by library research and field study. The data were analyzed
qualitatively. 
Based on the results of research and discussion it can be concluded , that
practices of case handling of criminal acts of corruption at the rate through
several appeals process . First, the process of adminitrasi court, walking or no
examination case relied heavily on the court administration. If the administration
of the court does not run smoothly , it will be impacted on the performance of the
judge in the cases of handle. Second, examination by the judge in case is in check
only on the basis of the docket received from the district court , and undertaken in
alternately between the judge in prior to musawarah to determine the award that
will be dropped .Judicial decisions that only melaui examination docket may blur
the value of the real justice, because not always docket clearly explained the facts
law being revealed as well as the reason for comparison appeal . 
Advice in this research was let supervision the supreme court to the officials in
the high court tanjung coral be improved, so that the court officials working
based on the established rules, for walking or failure law enforcement dependent
on subsystem on the court the administration court and judges to justice .Let the
presence of the judge of corruption ( tipikor ) stressed performance to justice , not
implementing the act .So that is in check matter is unbounded in a custom that is
have long walks on the court so obscure value justice in his ruling. 
Keywords : Case management practices, of corruption, appeal. }
}