@mastersthesis{eprints25983,
           month = {Februari},
           title = {PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
(PPNS) KEHUTANAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGERJAAN
KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH di PROVINSI LAMPUNG},
          school = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
          author = {1422011023 Dedi Setiadi},
            year = {2017},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/25983/},
        abstract = {ABSTRAK

Tindak Pidana Pengerjaan Kawasan Hutan secara tidak sah merupakan suatu
kejahatan yang berdampak pada kerusakan pada ekosistem dan sumber daya alam
di kawasan hutan sehingga harus dilaksanakan penegakan hukum secara optimal
dan salah satu penyidik yang memiliki wewenang dalam penegakan hukum
tersebut adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan. Permasalahan
penelitian ini adalah : Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Pengerjaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) Kehutanan? Mengapa terjadi hambatan dalam Penegakan Hukum Tindak
Pidana Pidana Pengerjaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah?
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris,
Prosedur Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan.
Data dianalisis secara kualitatif guna memperoleh simpulan.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan Penegekan
hukum pidana terhadap tindak pidana pengerjaan kawasan hutan secara tidak sah
dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS) dengan mengajak masyarakat untuk mengikuti program
Hutan Tanaman Rakyat dan Penegakan Hukum Refresif adalah Upaya Terakhir
yang diambil oleh penyidik. Faktor-Faktor yang menghambat proses penegakan
hukum pidana terhadap tindak pidana pengerjaan kawasan hutan secara tidak sah
yaitu penyidik PPNS yang berpotensi menyalahgunakan kewenangan diskresi,
lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, Aktifitas perambahan yang
dilakukan dalam kawasan hutan saat ini menjadi tidak diatur baik di dalam UU
No 41 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Budaya
hukum yang ada dimasyarakat masih lemah dan keterbatasan personel, sarana,
prasarana dalam penegakaan hukum yang dilakukan oleh PPNS.
Saran penelitian ini adalah : Sosialisasi tentang Program Hutan Tanaman Rakyat
harus lebih ditingkatkan dan adanya ketegasan dari aparat penegak hukum apabila
ada masyrakat yang tidak mau mengikuti program tersebut.. Lembaga Eksekutif
dalam hal ini Pemerintah dan Lembaga Legislatif dalam hal ini Dewan
Perwakilan Rakyat merevisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Kehutanan
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Kehutanan, PPNS.

ABSTRACT

Crime Working Forest Zone illegally is a crime that affects the damage to
ecosystems and natural resources in forest areas should be carried out law
enforcement optimally and one of the investigators who have authority in law
enforcement is a civil servant investigators (investigators) Forestry. The research
problem is: How Law Enforcement Against Crime Working Forest Zone
Unlawfully by civil servant investigators (PPNS)? Why the resistance in Criminal
Law Enforcement Crime Working Forest Zone Unlawfully?
This study uses the approach of juridical normative and empirical, procedure data
were collected by library research and field study. Data were analyzed
qualitatively in order to obtain conclusions.
Based on the results of research and wetting can be concluded enforcement of the
criminal law of the offenses workmanship forest areas illegally conducted by
Investigator Indonesian National Police and Civil Servant Investigators
(investigators) to invite the community to join the program Plantation Forest and
Law Enforcement refresif is effort Recently the taken by investigators, Factors
which could hinder the criminal enforcement against criminal acts workmanship
forest areas illegally investigators are investigating potential misuse of
discretionary authority, lack of coordination between enforcement agencies,
Activity encroachment into forest areas now be set either in the Act No. 41 of
1999 and Law No. 18 Year 2013, Existing legal culture in society is still weak
and limited personnel, facilities, infrastructure in penegakaan law made by the
investigators.
Suggestion of this research are: Socialization of the Forest Plantation Programme
should be further improved and the firmness of the law enforcement officers when
there is society that does not want to attend the program .. Executive Institute in
this regard the Government and the Legislature in this case the House of
Representatives to revise the Law Law Number 18 of 2013 on the Prevention and
Eradication of Forest destruction
Keywords: Law Enforcement, Crime Forestry, investigators.}
}