<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL\r\n(PPNS) KEHUTANAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGERJAAN\r\nKAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH di PROVINSI LAMPUNG"^^ . "ABSTRAK\r\n\r\nTindak Pidana Pengerjaan Kawasan Hutan secara tidak sah merupakan suatu\r\nkejahatan yang berdampak pada kerusakan pada ekosistem dan sumber daya alam\r\ndi kawasan hutan sehingga harus dilaksanakan penegakan hukum secara optimal\r\ndan salah satu penyidik yang memiliki wewenang dalam penegakan hukum\r\ntersebut adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan. Permasalahan\r\npenelitian ini adalah : Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana\r\nPengerjaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil\r\n(PPNS) Kehutanan? Mengapa terjadi hambatan dalam Penegakan Hukum Tindak\r\nPidana Pidana Pengerjaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah?\r\nPenelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris,\r\nProsedur Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan.\r\nData dianalisis secara kualitatif guna memperoleh simpulan.\r\nBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan Penegekan\r\nhukum pidana terhadap tindak pidana pengerjaan kawasan hutan secara tidak sah\r\ndilakukan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai\r\nNegeri Sipil (PPNS) dengan mengajak masyarakat untuk mengikuti program\r\nHutan Tanaman Rakyat dan Penegakan Hukum Refresif adalah Upaya Terakhir\r\nyang diambil oleh penyidik. Faktor-Faktor yang menghambat proses penegakan\r\nhukum pidana terhadap tindak pidana pengerjaan kawasan hutan secara tidak sah\r\nyaitu penyidik PPNS yang berpotensi menyalahgunakan kewenangan diskresi,\r\nlemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, Aktifitas perambahan yang\r\ndilakukan dalam kawasan hutan saat ini menjadi tidak diatur baik di dalam UU\r\nNo 41 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Budaya\r\nhukum yang ada dimasyarakat masih lemah dan keterbatasan personel, sarana,\r\nprasarana dalam penegakaan hukum yang dilakukan oleh PPNS.\r\nSaran penelitian ini adalah : Sosialisasi tentang Program Hutan Tanaman Rakyat\r\nharus lebih ditingkatkan dan adanya ketegasan dari aparat penegak hukum apabila\r\nada masyrakat yang tidak mau mengikuti program tersebut.. Lembaga Eksekutif\r\ndalam hal ini Pemerintah dan Lembaga Legislatif dalam hal ini Dewan\r\nPerwakilan Rakyat merevisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang\r\nPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Kehutanan\r\nKata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Kehutanan, PPNS.\r\n\r\nABSTRACT\r\n\r\nCrime Working Forest Zone illegally is a crime that affects the damage to\r\necosystems and natural resources in forest areas should be carried out law\r\nenforcement optimally and one of the investigators who have authority in law\r\nenforcement is a civil servant investigators (investigators) Forestry. The research\r\nproblem is: How Law Enforcement Against Crime Working Forest Zone\r\nUnlawfully by civil servant investigators (PPNS)? Why the resistance in Criminal\r\nLaw Enforcement Crime Working Forest Zone Unlawfully?\r\nThis study uses the approach of juridical normative and empirical, procedure data\r\nwere collected by library research and field study. Data were analyzed\r\nqualitatively in order to obtain conclusions.\r\nBased on the results of research and wetting can be concluded enforcement of the\r\ncriminal law of the offenses workmanship forest areas illegally conducted by\r\nInvestigator Indonesian National Police and Civil Servant Investigators\r\n(investigators) to invite the community to join the program Plantation Forest and\r\nLaw Enforcement refresif is effort Recently the taken by investigators, Factors\r\nwhich could hinder the criminal enforcement against criminal acts workmanship\r\nforest areas illegally investigators are investigating potential misuse of\r\ndiscretionary authority, lack of coordination between enforcement agencies,\r\nActivity encroachment into forest areas now be set either in the Act No. 41 of\r\n1999 and Law No. 18 Year 2013, Existing legal culture in society is still weak\r\nand limited personnel, facilities, infrastructure in penegakaan law made by the\r\ninvestigators.\r\nSuggestion of this research are: Socialization of the Forest Plantation Programme\r\nshould be further improved and the firmness of the law enforcement officers when\r\nthere is society that does not want to attend the program .. Executive Institute in\r\nthis regard the Government and the Legislature in this case the House of\r\nRepresentatives to revise the Law Law Number 18 of 2013 on the Prevention and\r\nEradication of Forest destruction\r\nKeywords: Law Enforcement, Crime Forestry, investigators."^^ . "2017-02-22" . . . . . "UNIVERSITAS LAMPUNG"^^ . . . "FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG"^^ . . . . . . . . . "1422011023"^^ . "Dedi Setiadi"^^ . "1422011023 Dedi Setiadi"^^ . . . . . . "PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL\r\n(PPNS) KEHUTANAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGERJAAN\r\nKAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH di PROVINSI LAMPUNG (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL\r\n(PPNS) KEHUTANAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGERJAAN\r\nKAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH di PROVINSI LAMPUNG (File PDF)"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL\r\n(PPNS) KEHUTANAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGERJAAN\r\nKAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH di PROVINSI LAMPUNG (File PDF)"^^ . . . "TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL\r\n(PPNS) KEHUTANAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGERJAAN\r\nKAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH di PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL\r\n(PPNS) KEHUTANAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGERJAAN\r\nKAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH di PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL\r\n(PPNS) KEHUTANAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGERJAAN\r\nKAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH di PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL\r\n(PPNS) KEHUTANAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGERJAAN\r\nKAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH di PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL\r\n(PPNS) KEHUTANAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGERJAAN\r\nKAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH di PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL\r\n(PPNS) KEHUTANAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGERJAAN\r\nKAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH di PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL\r\n(PPNS) KEHUTANAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGERJAAN\r\nKAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH di PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL\r\n(PPNS) KEHUTANAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGERJAAN\r\nKAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH di PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL\r\n(PPNS) KEHUTANAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGERJAAN\r\nKAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH di PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL\r\n(PPNS) KEHUTANAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGERJAAN\r\nKAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH di PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL\r\n(PPNS) KEHUTANAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGERJAAN\r\nKAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH di PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL\r\n(PPNS) KEHUTANAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGERJAAN\r\nKAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH di PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL\r\n(PPNS) KEHUTANAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGERJAAN\r\nKAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH di PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL\r\n(PPNS) KEHUTANAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGERJAAN\r\nKAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH di PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL\r\n(PPNS) KEHUTANAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGERJAAN\r\nKAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH di PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #25983 \n\nPENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL \n(PPNS) KEHUTANAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGERJAAN \nKAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH di PROVINSI LAMPUNG\n\n" . "text/html" . . . " "@en . ""@id . .