@mastersthesis{eprints26061,
           month = {Februari},
           title = {PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA KORUPSI
MELALUI KEBIJAKAN EKSEKUSI SECARA INTEGRAL
OLEH LEMBAGA KEJAKSAAN
(Studi Pada Kejaksaan Negeri Metro)},
          school = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
          author = {1522011099 LUTFI FRESLY },
            year = {2017},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/26061/},
        abstract = {ABSTRAK
Kejaksaan RI mempunyai tugas dan wewenang melakukan eksekusi, namun
dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan hambatan khususnya dalam
melakukan eksekusi pidana tambahan berupa pidana pembayaran uang pengganti
perkara korupsi UUTPK Nomor 3 tahun 1971 yang mengakibatkan banyaknya
tunggakan eksekusi perkara korupsi di Kejaksaan RI. Untuk menyelesaikan
eksekusi perkara korupsi tersebut Kejaksaan melakukan upaya pengembalian
keuangan negara melalui kebijakan secara integral sehingga dapat melakukan
eksekusi pidana uang pengganti tersebut dan permasalahan dalam penelitian ini
adalah (1) Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan eksekusi secara integral oleh
lembaga Kejaksaan untuk pengembalian keuangan negara dalam perkara korupsi?
(2) Mengapa terjadi hambatan pada pelaksanaan kebijakan eksekusi secara
integral oleh lembaga Kejaksaan untuk pengembalian keuangan negara dalam
perkara korupsi?
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan
yuridis empiris. Kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif yang
selanjutnya ditarik kesimpulan yang bersifat induktif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan : (1)
Pengembalian keuangan negara dalam perkara korupsi khususnya yang telah
melanggar UUTPK 3 Tahun 1971 melalui kebijakan eksekusi secara Integral oleh
lembaga Kejaksaan secara hukum pidana tidak dapat dilaksanakan eksekusinya
dengan menggunakan ketentuan Pasal 18 UUTPK 31 tahun 1999 Jo. UUTPK 20
tahun 2001 karena UUTPK 3 tahun 1971 tidak mengatur mengenai tata cara
pelaksanaan eksekusi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tindak
pidana korupsi yang tidak dibayarkan oleh terpidana tersebut. Untuk dapat
melaksanakan eksekusinya tersebut seharusnya diatur tersendiri dengan instrumen
Undang-undang. Pelaksanaan eksekusi pidana tambahan berupa pembayaran
uang pengganti tindak pidana korupsi khususnya yang melanggar UUTPK 3 tahun
1971 dapat terlaksana dengan baik apabila RUU perampasan aset segera
diundangkan dengan memasukkan aturan mengenai adanya kewenangan Jaksa
selaku eksekutor untuk melakukan perampasan aset terpidana korupsi maupun
ahli warisnya termasuk terpidana korupsi maupun ahli warisnya yang diputus
dengan UUTPK 3 Tahun 1971. (2) Terjadinya hambatan dalam pelaksanaan
pengembalian keuangan negara dalam perkara korupsi melalui kebijakan eksekusi
secara integral oleh lembaga Kejaksaan khususnya yang diputus berdasarkan
UUTPK 3 tahun 1971 dikarenakan tidak adanya pengaturan yang mengatur
mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi pidana tambahan berupa pembayaran
uang pengganti didalam UUTPK 3 tahun 1971 tersebut sehingga Jaksa selaku
Eksekutor tidak dapat melaksanakan eksekusi pidana tambahan berupa
pembayaran uang pengganti tersebut menggunakan instrumen Pasal 18 UUTPK
saat ini. Ditambah lagi dengan tidak adanya petunjuk teknis dan pelaksanaan bagi
Jaksa selaku eksekutor untuk melakukan eksekusi terhadap terpidana maupun ahli
warisnya yang secara nyata tidak mampu melakukan pembayaran uang pengganti
tindak pidana korupsi tersebut.
Saran dalam penelitian ini adalah : (1) Dalam upaya pengembalian keuangan
negara melalui eksekusi pidana tambahan berupa pidana pembayaran uang
pengganti UUTPK 3 tahun 1971 disarankan menempuh jalur Perdata baik secara
litigasi maupun dengan cara non litigasi (2) agar Pemerintah RI segera
mengundangkan RUU perampasan aset guna mempermudah Jaksa selaku
Eksekutor untuk melakukan eksekusi pidana uang pengganti dalam perkara
korupsi UUTPK 3 tahun 1971. (3) agar Pemerintah RI membuat kebijakan
dengan menggunakan konsep pengampunan untuk melakukan pemutihan terhadap
perkara pembayaran uang pengganti bagi terpidana yang diputus dengan UUTPK
3 tahun 1971 yang secara nyata tidak mampu untuk membayar uang pengganti
tindak pidana korupsi tersebut.
Kata Kunci : Eksekusi, Keuangan Negara, Korupsi, Kejaksaan.

ABSTRACT
The Prosecutor of the Republic of Indonesia has the duty and authority to execute,
but in practice there are still obstacles and barriers, particularly in the execution of
criminal punishment in the form of additional compensation payments corruption
UUTPK No. 3 of 1971 which resulted in the number of backlog cases of
corruption in the execution of the Prosecutor. To solve the problem of corruption
is execution Attorney efforts financial returns through state policies integrally so
as to execute a criminal compensation and the problems in this study were (1)
How does the implementation of integrally execution policy by the prosecutor?s
agencies for state financial return in corruption case? (2) Why the barriers on the
implementation of integrally execution policy policies for state financial return in
corruption case ?
This research used normative juridical and juridical empirical approach. Then the
data was analyzed qualitatively the conclusion was drawn that is inductive.
Based on the results of research and discussion, we can conclude: (1) Return on
financial corruption in the country that have been particularly violated UUTPK 3
of 1971 through the execution policy for the agency Integral Prosecutor for
criminal law can not be implemented with the execution using the provisions of
Article 18 UUTPK 31, 1999 Jo. UUTPK 20, 2001 because UUTPK 3 1971 does
not regulate the procedure for execution of an additional sentence in the form of
payment of compensation of corruption that are not paid by the convicted person.
To be able to carry out the execution should be governed by a law instrument. The
implementation of additional executions for compensation of corruption,
especially in violation UUTPK 3 1971 can be as good as an asset forfeiture bill
enacted by inserting immediately rule on the authority of the Attorney as
executor, to seize the assets of convicted of corruption and their heirs, including
convicted of corruption and his heirs decided to UUTPK 3 year 1971. (2) the
obstacles in the implementation of financial returns in the country through
corruption policy execution by the integral institutions, especially Attorney
decided by UUTPK 3 1971 due to a legal vacuum in the regulation on the
procedure for execution additional payments in the form of criminal restitution in
UUTPK 3 1971 until prosecutors as executor is unable to perform executions in
the form of an additional payment of compensation using the instrument of Article
18 UUTPK today. Coupled with the lack of technical guidance and
implementation of Attorney as executor to carry out the execution of the
convicted person or his heirs are expressly not be able to do for compensation of
corruption is.
Suggestions in this research are: (1) In an effort to return the country through the
financial execution of criminal punishment in the form of an additional payment
of compensation UUTPK 3 1971 suggested pursue both civil litigation and nonlitigation
by (2) to the Government of Indonesia immediately enact a bill of
foreclosure assets to make it easier for prosecutors as executor to execute criminal
restitution in corruption cases UUTPK 3 1971. (3) to the Government of
Indonesia to make policy by using the concept of forgiveness to the bleaching of
the payment of compensation for prisoners who decided to UUTPK 3 1971 for the
real can not afford to pay cash instead of corruption is.
Keywords: Execution, State Finances, Corruption, Prosecutor.}
}