<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA KORUPSI\r\nMELALUI KEBIJAKAN EKSEKUSI SECARA INTEGRAL\r\nOLEH LEMBAGA KEJAKSAAN\r\n(Studi Pada Kejaksaan Negeri Metro)"^^ . "ABSTRAK\r\nKejaksaan RI mempunyai tugas dan wewenang melakukan eksekusi, namun\r\ndalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan hambatan khususnya dalam\r\nmelakukan eksekusi pidana tambahan berupa pidana pembayaran uang pengganti\r\nperkara korupsi UUTPK Nomor 3 tahun 1971 yang mengakibatkan banyaknya\r\ntunggakan eksekusi perkara korupsi di Kejaksaan RI. Untuk menyelesaikan\r\neksekusi perkara korupsi tersebut Kejaksaan melakukan upaya pengembalian\r\nkeuangan negara melalui kebijakan secara integral sehingga dapat melakukan\r\neksekusi pidana uang pengganti tersebut dan permasalahan dalam penelitian ini\r\nadalah (1) Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan eksekusi secara integral oleh\r\nlembaga Kejaksaan untuk pengembalian keuangan negara dalam perkara korupsi?\r\n(2) Mengapa terjadi hambatan pada pelaksanaan kebijakan eksekusi secara\r\nintegral oleh lembaga Kejaksaan untuk pengembalian keuangan negara dalam\r\nperkara korupsi?\r\nPenelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan\r\nyuridis empiris. Kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif yang\r\nselanjutnya ditarik kesimpulan yang bersifat induktif.\r\nBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan : (1)\r\nPengembalian keuangan negara dalam perkara korupsi khususnya yang telah\r\nmelanggar UUTPK 3 Tahun 1971 melalui kebijakan eksekusi secara Integral oleh\r\nlembaga Kejaksaan secara hukum pidana tidak dapat dilaksanakan eksekusinya\r\ndengan menggunakan ketentuan Pasal 18 UUTPK 31 tahun 1999 Jo. UUTPK 20\r\ntahun 2001 karena UUTPK 3 tahun 1971 tidak mengatur mengenai tata cara\r\npelaksanaan eksekusi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tindak\r\npidana korupsi yang tidak dibayarkan oleh terpidana tersebut. Untuk dapat\r\nmelaksanakan eksekusinya tersebut seharusnya diatur tersendiri dengan instrumen\r\nUndang-undang. Pelaksanaan eksekusi pidana tambahan berupa pembayaran\r\nuang pengganti tindak pidana korupsi khususnya yang melanggar UUTPK 3 tahun\r\n1971 dapat terlaksana dengan baik apabila RUU perampasan aset segera\r\ndiundangkan dengan memasukkan aturan mengenai adanya kewenangan Jaksa\r\nselaku eksekutor untuk melakukan perampasan aset terpidana korupsi maupun\r\nahli warisnya termasuk terpidana korupsi maupun ahli warisnya yang diputus\r\ndengan UUTPK 3 Tahun 1971. (2) Terjadinya hambatan dalam pelaksanaan\r\npengembalian keuangan negara dalam perkara korupsi melalui kebijakan eksekusi\r\nsecara integral oleh lembaga Kejaksaan khususnya yang diputus berdasarkan\r\nUUTPK 3 tahun 1971 dikarenakan tidak adanya pengaturan yang mengatur\r\nmengenai tata cara pelaksanaan eksekusi pidana tambahan berupa pembayaran\r\nuang pengganti didalam UUTPK 3 tahun 1971 tersebut sehingga Jaksa selaku\r\nEksekutor tidak dapat melaksanakan eksekusi pidana tambahan berupa\r\npembayaran uang pengganti tersebut menggunakan instrumen Pasal 18 UUTPK\r\nsaat ini. Ditambah lagi dengan tidak adanya petunjuk teknis dan pelaksanaan bagi\r\nJaksa selaku eksekutor untuk melakukan eksekusi terhadap terpidana maupun ahli\r\nwarisnya yang secara nyata tidak mampu melakukan pembayaran uang pengganti\r\ntindak pidana korupsi tersebut.\r\nSaran dalam penelitian ini adalah : (1) Dalam upaya pengembalian keuangan\r\nnegara melalui eksekusi pidana tambahan berupa pidana pembayaran uang\r\npengganti UUTPK 3 tahun 1971 disarankan menempuh jalur Perdata baik secara\r\nlitigasi maupun dengan cara non litigasi (2) agar Pemerintah RI segera\r\nmengundangkan RUU perampasan aset guna mempermudah Jaksa selaku\r\nEksekutor untuk melakukan eksekusi pidana uang pengganti dalam perkara\r\nkorupsi UUTPK 3 tahun 1971. (3) agar Pemerintah RI membuat kebijakan\r\ndengan menggunakan konsep pengampunan untuk melakukan pemutihan terhadap\r\nperkara pembayaran uang pengganti bagi terpidana yang diputus dengan UUTPK\r\n3 tahun 1971 yang secara nyata tidak mampu untuk membayar uang pengganti\r\ntindak pidana korupsi tersebut.\r\nKata Kunci : Eksekusi, Keuangan Negara, Korupsi, Kejaksaan.\r\n\r\nABSTRACT\r\nThe Prosecutor of the Republic of Indonesia has the duty and authority to execute,\r\nbut in practice there are still obstacles and barriers, particularly in the execution of\r\ncriminal punishment in the form of additional compensation payments corruption\r\nUUTPK No. 3 of 1971 which resulted in the number of backlog cases of\r\ncorruption in the execution of the Prosecutor. To solve the problem of corruption\r\nis execution Attorney efforts financial returns through state policies integrally so\r\nas to execute a criminal compensation and the problems in this study were (1)\r\nHow does the implementation of integrally execution policy by the prosecutor’s\r\nagencies for state financial return in corruption case? (2) Why the barriers on the\r\nimplementation of integrally execution policy policies for state financial return in\r\ncorruption case ?\r\nThis research used normative juridical and juridical empirical approach. Then the\r\ndata was analyzed qualitatively the conclusion was drawn that is inductive.\r\nBased on the results of research and discussion, we can conclude: (1) Return on\r\nfinancial corruption in the country that have been particularly violated UUTPK 3\r\nof 1971 through the execution policy for the agency Integral Prosecutor for\r\ncriminal law can not be implemented with the execution using the provisions of\r\nArticle 18 UUTPK 31, 1999 Jo. UUTPK 20, 2001 because UUTPK 3 1971 does\r\nnot regulate the procedure for execution of an additional sentence in the form of\r\npayment of compensation of corruption that are not paid by the convicted person.\r\nTo be able to carry out the execution should be governed by a law instrument. The\r\nimplementation of additional executions for compensation of corruption,\r\nespecially in violation UUTPK 3 1971 can be as good as an asset forfeiture bill\r\nenacted by inserting immediately rule on the authority of the Attorney as\r\nexecutor, to seize the assets of convicted of corruption and their heirs, including\r\nconvicted of corruption and his heirs decided to UUTPK 3 year 1971. (2) the\r\nobstacles in the implementation of financial returns in the country through\r\ncorruption policy execution by the integral institutions, especially Attorney\r\ndecided by UUTPK 3 1971 due to a legal vacuum in the regulation on the\r\nprocedure for execution additional payments in the form of criminal restitution in\r\nUUTPK 3 1971 until prosecutors as executor is unable to perform executions in\r\nthe form of an additional payment of compensation using the instrument of Article\r\n18 UUTPK today. Coupled with the lack of technical guidance and\r\nimplementation of Attorney as executor to carry out the execution of the\r\nconvicted person or his heirs are expressly not be able to do for compensation of\r\ncorruption is.\r\nSuggestions in this research are: (1) In an effort to return the country through the\r\nfinancial execution of criminal punishment in the form of an additional payment\r\nof compensation UUTPK 3 1971 suggested pursue both civil litigation and nonlitigation\r\nby (2) to the Government of Indonesia immediately enact a bill of\r\nforeclosure assets to make it easier for prosecutors as executor to execute criminal\r\nrestitution in corruption cases UUTPK 3 1971. (3) to the Government of\r\nIndonesia to make policy by using the concept of forgiveness to the bleaching of\r\nthe payment of compensation for prisoners who decided to UUTPK 3 1971 for the\r\nreal can not afford to pay cash instead of corruption is.\r\nKeywords: Execution, State Finances, Corruption, Prosecutor."^^ . "2017-02-22" . . . . . "UNIVERSITAS LAMPUNG"^^ . . . "FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG"^^ . . . . . . . . . "1522011099"^^ . "LUTFI FRESLY "^^ . "1522011099 LUTFI FRESLY "^^ . . . . . . "PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA KORUPSI\r\nMELALUI KEBIJAKAN EKSEKUSI SECARA INTEGRAL\r\nOLEH LEMBAGA KEJAKSAAN\r\n(Studi Pada Kejaksaan Negeri Metro) (File PDF)"^^ . . . "ABSTRACT (ABSTRAK).pdf"^^ . . . "PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA KORUPSI\r\nMELALUI KEBIJAKAN EKSEKUSI SECARA INTEGRAL\r\nOLEH LEMBAGA KEJAKSAAN\r\n(Studi Pada Kejaksaan Negeri Metro) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA KORUPSI\r\nMELALUI KEBIJAKAN EKSEKUSI SECARA INTEGRAL\r\nOLEH LEMBAGA KEJAKSAAN\r\n(Studi Pada Kejaksaan Negeri Metro) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA KORUPSI\r\nMELALUI KEBIJAKAN EKSEKUSI SECARA INTEGRAL\r\nOLEH LEMBAGA KEJAKSAAN\r\n(Studi Pada Kejaksaan Negeri Metro) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA KORUPSI\r\nMELALUI KEBIJAKAN EKSEKUSI SECARA INTEGRAL\r\nOLEH LEMBAGA KEJAKSAAN\r\n(Studi Pada Kejaksaan Negeri Metro) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA KORUPSI\r\nMELALUI KEBIJAKAN EKSEKUSI SECARA INTEGRAL\r\nOLEH LEMBAGA KEJAKSAAN\r\n(Studi Pada Kejaksaan Negeri Metro) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA KORUPSI\r\nMELALUI KEBIJAKAN EKSEKUSI SECARA INTEGRAL\r\nOLEH LEMBAGA KEJAKSAAN\r\n(Studi Pada Kejaksaan Negeri Metro) (File PDF)"^^ . . . "PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA KORUPSI\r\nMELALUI KEBIJAKAN EKSEKUSI SECARA INTEGRAL\r\nOLEH LEMBAGA KEJAKSAAN\r\n(Studi Pada Kejaksaan Negeri Metro) (File PDF)"^^ . . . "TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA KORUPSI\r\nMELALUI KEBIJAKAN EKSEKUSI SECARA INTEGRAL\r\nOLEH LEMBAGA KEJAKSAAN\r\n(Studi Pada Kejaksaan Negeri Metro) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA KORUPSI\r\nMELALUI KEBIJAKAN EKSEKUSI SECARA INTEGRAL\r\nOLEH LEMBAGA KEJAKSAAN\r\n(Studi Pada Kejaksaan Negeri Metro) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA KORUPSI\r\nMELALUI KEBIJAKAN EKSEKUSI SECARA INTEGRAL\r\nOLEH LEMBAGA KEJAKSAAN\r\n(Studi Pada Kejaksaan Negeri Metro) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA KORUPSI\r\nMELALUI KEBIJAKAN EKSEKUSI SECARA INTEGRAL\r\nOLEH LEMBAGA KEJAKSAAN\r\n(Studi Pada Kejaksaan Negeri Metro) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA KORUPSI\r\nMELALUI KEBIJAKAN EKSEKUSI SECARA INTEGRAL\r\nOLEH LEMBAGA KEJAKSAAN\r\n(Studi Pada Kejaksaan Negeri Metro) (Other)"^^ . . . . . . "PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA KORUPSI\r\nMELALUI KEBIJAKAN EKSEKUSI SECARA INTEGRAL\r\nOLEH LEMBAGA KEJAKSAAN\r\n(Studi Pada Kejaksaan Negeri Metro) (Other)"^^ . . . . . . "PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA KORUPSI\r\nMELALUI KEBIJAKAN EKSEKUSI SECARA INTEGRAL\r\nOLEH LEMBAGA KEJAKSAAN\r\n(Studi Pada Kejaksaan Negeri Metro) (Other)"^^ . . . . . . "PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA KORUPSI\r\nMELALUI KEBIJAKAN EKSEKUSI SECARA INTEGRAL\r\nOLEH LEMBAGA KEJAKSAAN\r\n(Studi Pada Kejaksaan Negeri Metro) (Other)"^^ . . . . . . "PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA KORUPSI\r\nMELALUI KEBIJAKAN EKSEKUSI SECARA INTEGRAL\r\nOLEH LEMBAGA KEJAKSAAN\r\n(Studi Pada Kejaksaan Negeri Metro) (Other)"^^ . . . . . . "PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA KORUPSI\r\nMELALUI KEBIJAKAN EKSEKUSI SECARA INTEGRAL\r\nOLEH LEMBAGA KEJAKSAAN\r\n(Studi Pada Kejaksaan Negeri Metro) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . "HTML Summary of #26061 \n\nPENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA KORUPSI \nMELALUI KEBIJAKAN EKSEKUSI SECARA INTEGRAL \nOLEH LEMBAGA KEJAKSAAN \n(Studi Pada Kejaksaan Negeri Metro)\n\n" . "text/html" . . . "KZ Law of Nations"@en . .