@misc{eprints26228,
           month = {Maret},
           title = {ANALISIS PIDANA TAMBAHAN PADA PELAKU KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016},
          author = {1312011037 ANDRE RINALDY. T},
         address = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
       publisher = {FAKULTAS HUKUM},
            year = {2017},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/26228/},
        abstract = {Dewasa ini, kekerasan seksual makin marak terjadi. Pemerintah sebagai pihak yang
menjamin kesejahteraan warganya tak tinggal diam. Presiden melalui menterinya,
melakukan rapat terbatas untuk membentuk perppu tentang pemberatan pidana yakni
berupa pidana tambahan pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia dan pemasangan
alat deteksi eletronik bagi pelaku. Namun dengan pengesahan perppu tersebut
terdapat berbagai penolakan sebab pidana tambahan yang terdapat dalam perppu
tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dan melanggar hak asasi manusia.
Permasalahan yang dikaji penulis adalah analisis pidana tambahan pada pelaku
kekerasan seksual berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2016, faktor-faktor
penghambat dan apakah pidana tambahan tersebut memenuhi rasa keadilan.
Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif
dan yuridis empiris. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder.
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian
kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data menggunakan analisis data
kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka diperoleh
kesimpulan bahwa. pelaku kekerasan seksual yang dapat dituntut pidana tambahan
sesuai Undang-undang nomor 1 tahun 2016 antara lain Residivis, incest, aparatur
penegak hukum, tenaga pendidik, yang menimbulkan Korban banyak, dan apabila
korban sampai meninggal dunia. Faktor penghambat yang paling urgen adalah faktor
hukumnya, yaitu karena belum adanya undang-undang atau pun peraturan yang
secara khusus mengatur tentang tata cara pelaksanaan pidana tambahan tersebut.
Andre Rinaldy.T
Pidana tambahan pada Undang-undang nomor 1 tahun 2016 yakni pengumuman
identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan chip elektronik hanya semata-mata
sebagai suatu tindakan pembalasan dari pemerintah tanpa upaya memperbaiki pribadi
pelaku kekerasan seksual. Sedangkan bagian dari teori relative yang diterapkan di
Indonesia terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan menyebutkan bahwa tujuan sistem pemasyarakatan adalah untuk
membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya dan
memperbaiki dirinya agar menjadi manusia yang lebih baik lagi. Hal inilah yang
tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan Indonesia.
Pidana tambahan yang terdapat pada Undang-undang nomor 1 tahun 2016 yakni
pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan chip elektronik juga
tidak memenuhi rasa keadilan karena melanggar hak asasi manusia seperti yang
tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) Undang- Undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Hak
Asasi Manusia, menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari
penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat
kemanusiannya.
Saran yang disampaikan dalam penelitian ini adalah diharapkan pemerintah juga
mengkaji ulang Undang-undang nomor 1 tahun 2016 sebab pidana tambahan yang
diatur dalam perppu tersebut dirasa tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan di
Indonesia dan tidak memenuhi rasa keadilan. Dengan disahkannya undang-undang
nomor 1 tahun 2016, diharapkan profesi dokter agar tidak menolak melakukan pidana
tambahan kebiri kimia.
Kata Kunci : Pidana Tambahan, Kekerasan Seksual, Anak}
}