<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "ANALISIS PIDANA TAMBAHAN PADA PELAKU KEKERASAN\r\nSEKSUAL TERHADAP ANAK BERDASARKAN\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016"^^ . "Dewasa ini, kekerasan seksual makin marak terjadi. Pemerintah sebagai pihak yang\r\nmenjamin kesejahteraan warganya tak tinggal diam. Presiden melalui menterinya,\r\nmelakukan rapat terbatas untuk membentuk perppu tentang pemberatan pidana yakni\r\nberupa pidana tambahan pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia dan pemasangan\r\nalat deteksi eletronik bagi pelaku. Namun dengan pengesahan perppu tersebut\r\nterdapat berbagai penolakan sebab pidana tambahan yang terdapat dalam perppu\r\ntersebut tidak memenuhi rasa keadilan dan melanggar hak asasi manusia.\r\nPermasalahan yang dikaji penulis adalah analisis pidana tambahan pada pelaku\r\nkekerasan seksual berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2016, faktor-faktor\r\npenghambat dan apakah pidana tambahan tersebut memenuhi rasa keadilan.\r\nPendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif\r\ndan yuridis empiris. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder.\r\nMetode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian\r\nkepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data menggunakan analisis data\r\nkualitatif.\r\nBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka diperoleh\r\nkesimpulan bahwa. pelaku kekerasan seksual yang dapat dituntut pidana tambahan\r\nsesuai Undang-undang nomor 1 tahun 2016 antara lain Residivis, incest, aparatur\r\npenegak hukum, tenaga pendidik, yang menimbulkan Korban banyak, dan apabila\r\nkorban sampai meninggal dunia. Faktor penghambat yang paling urgen adalah faktor\r\nhukumnya, yaitu karena belum adanya undang-undang atau pun peraturan yang\r\nsecara khusus mengatur tentang tata cara pelaksanaan pidana tambahan tersebut.\r\nAndre Rinaldy.T\r\nPidana tambahan pada Undang-undang nomor 1 tahun 2016 yakni pengumuman\r\nidentitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan chip elektronik hanya semata-mata\r\nsebagai suatu tindakan pembalasan dari pemerintah tanpa upaya memperbaiki pribadi\r\npelaku kekerasan seksual. Sedangkan bagian dari teori relative yang diterapkan di\r\nIndonesia terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang\r\nPemasyarakatan menyebutkan bahwa tujuan sistem pemasyarakatan adalah untuk\r\nmembentuk Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya dan\r\nmemperbaiki dirinya agar menjadi manusia yang lebih baik lagi. Hal inilah yang\r\ntidak sesuai dengan tujuan pemidanaan Indonesia.\r\nPidana tambahan yang terdapat pada Undang-undang nomor 1 tahun 2016 yakni\r\npengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan chip elektronik juga\r\ntidak memenuhi rasa keadilan karena melanggar hak asasi manusia seperti yang\r\ntercantum dalam Pasal 33 ayat (1) Undang- Undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Hak\r\nAsasi Manusia, menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari\r\npenghukuman yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat\r\nkemanusiannya.\r\nSaran yang disampaikan dalam penelitian ini adalah diharapkan pemerintah juga\r\nmengkaji ulang Undang-undang nomor 1 tahun 2016 sebab pidana tambahan yang\r\ndiatur dalam perppu tersebut dirasa tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan di\r\nIndonesia dan tidak memenuhi rasa keadilan. Dengan disahkannya undang-undang\r\nnomor 1 tahun 2016, diharapkan profesi dokter agar tidak menolak melakukan pidana\r\ntambahan kebiri kimia.\r\nKata Kunci : Pidana Tambahan, Kekerasan Seksual, Anak"^^ . "2017-03-31" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . "1312011037"^^ . "ANDRE RINALDY. T"^^ . "1312011037 ANDRE RINALDY. T"^^ . . . . . . "ANALISIS PIDANA TAMBAHAN PADA PELAKU KEKERASAN\r\nSEKSUAL TERHADAP ANAK BERDASARKAN\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "ANALISIS PIDANA TAMBAHAN PADA PELAKU KEKERASAN\r\nSEKSUAL TERHADAP ANAK BERDASARKAN\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 (File PDF)"^^ . . . "ANALISIS PIDANA TAMBAHAN PADA PELAKU KEKERASAN\r\nSEKSUAL TERHADAP ANAK BERDASARKAN\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "ANALISIS PIDANA TAMBAHAN PADA PELAKU KEKERASAN\r\nSEKSUAL TERHADAP ANAK BERDASARKAN\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS PIDANA TAMBAHAN PADA PELAKU KEKERASAN\r\nSEKSUAL TERHADAP ANAK BERDASARKAN\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PIDANA TAMBAHAN PADA PELAKU KEKERASAN\r\nSEKSUAL TERHADAP ANAK BERDASARKAN\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS PIDANA TAMBAHAN PADA PELAKU KEKERASAN\r\nSEKSUAL TERHADAP ANAK BERDASARKAN\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PIDANA TAMBAHAN PADA PELAKU KEKERASAN\r\nSEKSUAL TERHADAP ANAK BERDASARKAN\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PIDANA TAMBAHAN PADA PELAKU KEKERASAN\r\nSEKSUAL TERHADAP ANAK BERDASARKAN\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PIDANA TAMBAHAN PADA PELAKU KEKERASAN\r\nSEKSUAL TERHADAP ANAK BERDASARKAN\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PIDANA TAMBAHAN PADA PELAKU KEKERASAN\r\nSEKSUAL TERHADAP ANAK BERDASARKAN\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS PIDANA TAMBAHAN PADA PELAKU KEKERASAN\r\nSEKSUAL TERHADAP ANAK BERDASARKAN\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS PIDANA TAMBAHAN PADA PELAKU KEKERASAN\r\nSEKSUAL TERHADAP ANAK BERDASARKAN\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS PIDANA TAMBAHAN PADA PELAKU KEKERASAN\r\nSEKSUAL TERHADAP ANAK BERDASARKAN\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS PIDANA TAMBAHAN PADA PELAKU KEKERASAN\r\nSEKSUAL TERHADAP ANAK BERDASARKAN\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS PIDANA TAMBAHAN PADA PELAKU KEKERASAN\r\nSEKSUAL TERHADAP ANAK BERDASARKAN\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS PIDANA TAMBAHAN PADA PELAKU KEKERASAN\r\nSEKSUAL TERHADAP ANAK BERDASARKAN\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS PIDANA TAMBAHAN PADA PELAKU KEKERASAN\r\nSEKSUAL TERHADAP ANAK BERDASARKAN\r\nUNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #26228 \n\nANALISIS PIDANA TAMBAHAN PADA PELAKU KEKERASAN \nSEKSUAL TERHADAP ANAK BERDASARKAN \nUNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016\n\n" . "text/html" . . . " "@en . ""@id . .