The repository administrator has not yet configured an RDF license.
ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP SUBSIDI PUPUK (Studi Kasus pada Petani di Kabupaten Pringsewu Lampung)
The agricultural sector is a sector that has a strategic role in national development, the government policy to subsidize fertilizer to boost agriculture sector. Pringsewu as one of regency in Lampung province where the agricultural sector is the main sector for GDP caused the need for fertilizer subsidy is also high to effort in optimizing revenue in this district. This study aims to determine the effectiveness of fertilizer subsidies to farmers based on the timeliness, quantity, type, right (target), quality, and price in Pringsewu Regency. The data used in this study is primary data to obtain data on the effectiveness of fertilizer distribution is based on indicators of timeliness, amount, type, right (target), quality, and price. Population and samples of this study were 5908 farmers registered as members of farmer groups of Pringsewu Regency. Data analysis is using descriptive analysis through single table for knowing distribution and the proportion of each variable. The results showed that the fertilizer subsidy policy on punctuality indicators have been effective (76.0%). Indicators of accuracy the amount classified as effective (80.3%), classified as an effective indicator of the type of fertilizer (78.9%), relatively effective indicator targeting accuracy (75.1%), quality indicators classified as effective (73.9%) and price indicators also quite effective (69.3%). Overall government policy on fertilizer subsidy in Pringsewu Regency terms of six indicators included in the effective category with an average percentage of 75.2% achievement Keywords: Effectiveness, Policy Subsidized Fertilizer Sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki peran strategis dalam pembangunan Nasional untuk itu pemerintah mengeluarkan kebijakan pupuk bersubsidi untuk meningkatkan sektor pertanian. Kabupaten Pringsewu sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung dimana sektor pertanian menjadi sektor utama PDRB membuat kebutuhan pupuk subsidi juga tinggi sebagai salah satu upaya untuk mengoptimalisasikan pendapatan daerah di Kabupaten ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas penyaluran subsidi pupuk kepada petani berdasarkan ketepatan waktu, jumlah, jenis, tepat (sasaran), mutu, dan harga di Kabupaten Pringsewu. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer untuk menggali data tentang efektifitas penyaluran pupuk berdasarkan indikator ketepatan waktu, jumlah, jenis, tepat (sasaran), mutu, dan harga.Populasi dan sampel penelitian ini adalah 5908 petani yang tercatat sebagai anggota kelompok tani Kabupaten Pringsewu. Analisis data menggunakan analisis deskriptif melalui tabel tunggal untuk mengetahi distribusi dan proporsi dari masing-masing variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan subsidi pupuk pada indikator ketepatan waktu sudah efektif (76.0%). Indikator ketepatan jumlah tergolong efektif (80,3%), indikator jenis pupuk tergolong efektif (78,9%), Indikator ketepatan sasaran tergolong efektif (75,1%), indikator mutu tergolong efektif (73,9%) dan indikator harga juga tergolong efektif (69,3%). Secara menyeluruh kebijakan pemerintah terhadap subsidi pupuk di Kabupaten Pringsewu ditinjau dari enam indikator termasuk dalam kategori efektif dengan rata-rata persentase pencapaian sebesar 75,2% Kata Kunci: Efektifitas, Kebijakan Pupuk Bersubsidi
ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP SUBSIDI PUPUK (Studi Kasus pada Petani di Kabupaten Pringsewu Lampung) (File PDF)
ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP SUBSIDI PUPUK (Studi Kasus pada Petani di Kabupaten Pringsewu Lampung) (Archive)
ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP SUBSIDI PUPUK (Studi Kasus pada Petani di Kabupaten Pringsewu Lampung) (Other)
HTML Summary of #263 ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP SUBSIDI PUPUK (Studi Kasus pada Petani di Kabupaten Pringsewu Lampung)
HN Social history and conditions. Social problems. Social reform
JS Local government Municipal government
Pertanian ( Umum )