creators_name: ANGGUN ARIENA RAHMAN, 1312011044
creators_id: anggunariena@gmail.com
type: other
datestamp: 2017-05-30 04:31:09
lastmod: 2017-05-30 04:31:09
metadata_visibility: show
title: PERSEKONGKOLAN PERDAGANGAN YANG MENGAKIBATKAN
PENGUASAAN PASAR DALAM IMPORTASI BAWANG PUTIH
SEBAGAI PELANGGARAN HUKUM PERSAINGAN USAHA
(Studi Putusan Nomor 05/KPPU-I/2013)
ispublished: pub
subjects: KZ
full_text_status: restricted
abstract: Dugaan pelanggaran Hukum Persaingan Usaha dalam importasi bawang putih
adalah perkara yang lahir dari inisiatif KPPU berdasarkan kewenangannya yang
diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999. KPPU memeriksa dan memutus dugaan
perkara tersebut sebagai pelanggaran persekongkolan perdagangan yang
mengakibatkan penguasaan pasar yang dilakukan oleh 19 (sembilan belas) pelaku
usaha yang terafiliasi dan 2 (dua) instansi pemerintah di Indonesia yang terbukti
melanggar Pasal 24 dan Pasal 19 huruf c UU No. 5 Tahun 1999, sebagaimana
dimuat dalam putusan nomor 05/KPPU-I/2013. Penelitian ini akan mengkaji dan
membahas tentang alasan dugaan pelanggaran hukum persaingan usaha,
pertimbangan Majelis Komisi atas adanya dugaan pelanggaran, serta akibat
hukum atas pelanggaran.
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif
dan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif-terapan
dengan tipe pendekatan judicial case study. Data yang digunakan adalah data
sekunder dan pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi
dokumen. Selanjutnya data diolah dan dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa KPPU menetapkan alasan
adanya dugaan persekongkolan perdagangan lahir dari penerbitan RIPH dan SPI
oleh instansi pemerintah terkait yang mengakibatkan kerjasama tidak sehat berupa
perpanjangn SPI untuk periode kedua kepada Dirjen Daglu RI melalui pihak yang
sama secara bersamaan yang menimbulkan terjadinya penimbunan bawang putih
di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Sedangkan dugaan adanya penguasaan
pasar lahir karena adanya hubungan afiliasi antar pelaku usaha sehingga mampu
mengatur pasokan dan pemasaran bawang putih ke pasar dalam negeri.
Pertimbangan hukum KPPU menentukan bahwa 19 (sembilan belas) pelaku usaha terbukti melakukan pelanggaran Pasal 24 dan Pasal 19 Huruf c, sedangkan 2 (dua)
instansi pemerintah terkait hanya terbukti melakukan pelanggaran Pasal 24. Untuk
itu, akibat hukum putusan KPPU sebagai sanksi atas pelanggaran tersebut adalah
pengenaan denda di bawah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada 19
(sembilan belas) pelaku usaha dan apabila tidak dilaksanakan maka dapat
dilakukan penuntutan sanksi pidana. Sedangkan kepada 2 (dua) instansi
pemerintah sanksi yang dikenakan berupa perbaikan kebijakan ke arah persaingan
usaha sehat yang dilakukan dengan advokasi hukum melalui diskusi berkala
antara KPPU dengan pemerintah serta melakukan pengawasan terhadap
penerapan kebijakan yang berpeluang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.
Kata Kunci : KPPU, Persekongkolan Perdagangan, Penguasaan Pasar
date: 2017-05-02
date_type: published
publisher: FAKULTAS HUKUM
place_of_pub: UNIVERSITAS LAMPUNG
citation:   ANGGUN ARIENA RAHMAN, 1312011044  (2017) PERSEKONGKOLAN PERDAGANGAN YANG MENGAKIBATKAN PENGUASAAN PASAR DALAM IMPORTASI BAWANG PUTIH SEBAGAI PELANGGARAN HUKUM PERSAINGAN USAHA (Studi Putusan Nomor 05/KPPU-I/2013).  FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.     
document_url: http://digilib.unila.ac.id/26693/1/ABSTRAK.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/26693/3/SKRIPSI%20FULL.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/26693/2/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf