TY - THES ID - eprints26754 UR - http://digilib.unila.ac.id/26754/ A1 - ARISTAMA MEGA JAYA, 1422011094 Y1 - 2017/05/04/ N2 - ABSTRAK Eksekusi putusan atas perkara ekonomi syari?ah yang diselesaikan pada Badan Arbitrase Syari?ah Nasional (Basyarnas) mengalami tumpang tindih kewenangan antar lembaga peradilan yakni peradilan agama, dan peradilan negeri, tumpang tindihnya kewenangan lembaga pengadilan dalam pelaksanaan putusan Basyarnas akan menyebabkan suatu ketidak pastian hukum. Adapun permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui kewenangan pengadilan agama dalam mengeksekusi putusan Basyarnas dan untuk mengetahui implementasi eksekusi putusan badan arbitrase syari?ah nasional. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis normatif adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data diperoleh dari penelitian kepustakaan. Analisis data, dilakukan dengan cara melakukan penafsiran atas data yang diperoleh yang selanjutnya disimpulkan dan dideskripsikan dalam bentuk uraian kalimat yang tersusun secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa Kewenangan untuk menyelesaikan (mengeksekusi) sengketa ekonomi syari?ah melalui jalur litigasi adalah kewenangan absolut peradilan agama. Pernyataan tersebut berdasarkan pada Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari?ah, dan putusan Mahkamah Konstisusi Nomor 93/PUU-X/2012. Undang-Undang dan putusan MK ini memberikan kewenangan absolut kepada peradilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari?ah termasuk di dalamnya perbankan syari?ah. Penyelesaian sengketa ekonomi syari?ah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syari?ah. Berdasarkan asas lex specialis derogat legi generalis. Eksekusi putusan Basyarnas setelah 30 hari putusan dibacakan oleh arbiter diajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan agama. Kata Kunci: Ekskusi Putusan Arbitrase, Badan Arbitrase Syariah Nasional, Pengadilan Agama. ABSTRACT The verdict execution against Syari?ah economic case that solved by institute of national syari?ah arbitration (Basyarnas) experienced the overlapping authority intercourt. Those were religious court and district court, The overlapping authority of the court in implementation Basyarnas verdict will cause the legal insecurity. Therefore, the aims of the research were : (1) to explain and analyze how the religious court authority in executing the Basyarnas verdict was; (2) to explain and analyze how the implementation of Basyarnas verdict was. This research used normative legal research. This research used the secondary data that obtained from library research. The analyzed data carried out by way of interpretation of the data that had been obtained, than the data would be summarized and described in narrative sentences form that arranged systematically. The result showed that the authority for executing the Syari?ah economic case through the litigation was a religious court. It was based on article 49 alphabet(i) the Law Number 3 year 2006 concerning Amendment of the Law Number 7 year 1989 concerning Religious Court and the Law Number 21 year 2008 concerning Syari?ah Banking that gave the absolute authority to religious court in settle the economic dispute including Syari?ah banking. Settlement Syari?ah economic dispute must not contradict with the Syari?ah principle that was lex specialis derogat legi generalis principle. Therefore, after 30 days the verdict has been read by arbitrator, than submitted the appeal execution to religious court. Key Words: Verdict Execution Arbitration, Institute Of National Syari?ah Arbitration(Basyarnas), Religious Court. PB - UNIVERSITAS LAMPUNG M1 - masters TI - EKSEKUSI PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARI?AH NASIONAL AV - restricted ER -