<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH\r\nTANGKAP OLEH TIM DETASEMEN KHUSUS\r\n88 DALAM KASUS DUGAAN TERORISME"^^ . "ABSTRAK\r\n\r\nBanyaknya rangkaian peristiwa pemboman yang dilakukan oleh terorisme di\r\nwilayah Negara Republik Indonesia telah menimbulkan rasa takut bagi\r\nmasyarakat luas. yang mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta\r\nbenda, sehingga menimbulkan pengaruh yang besar pada kehidupan sosial,\r\nekonomi, politik, dan hubungan dengan dunia internasional, akan tetapi tidak\r\ndiimbangi dengan penegakan hukum yang baik karena masih banyaknya\r\npelanggaran yang dilakukan oleh Densus 88 Anti Teror.\r\nAdapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah: Bagaimana\r\nperlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam kasus dugaan\r\nterorisme oleh tim Detasemen Khusus 88 berdasarkan hukum di Indonesia?\r\nBagaimanakah upaya korban salah tangkap dalam menuntut ganti rugi maupun\r\nrehabilitasi terhadap tindakan Detasemen Khusus 88?\r\nPenelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Penelitian\r\nnormatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum,\r\nsedangkan pendekatan empiris yaitu dilakukan untuk mempelajari hukum dalam\r\nkenyataannya baik berupa penilaian perilaku\r\nBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diketahui bahwa :\r\nPerlindungan hukum bagi korban salah tangkap terhadap terduga terorisme di\r\nIndonesia Perlindungan hukum bagi korban salah tangkap terhadap terduga\r\nterorisme di Indonesia yakni dengan berbagai cara dalah satunya adalah\r\nmengajukan praperadilan kepada Pengadilan Negeri.. Dalam hal putusan\r\npraperadilan dimenangkan oleh korban salah tangkap oleh hakim yang memeriksa\r\ndan memutus tuntutan tersebut maka korban salah tangkap oleh Densus 88\r\ntersebut berhak menerima ganti kerugian dan rehabilitasi tersebut sebagaimana\r\ndiatur dalam Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP, Kemudian mengajukan permohonan\r\nkepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk meminta keselamatan\r\ndiri, meminta perlindungan, dan juga meminta ganti rugi terhadap oknum yang\r\nmengakibatkan kerugian bagi korban, dan juga yang terakhir ada juga mekanisme\r\nGito Nugroho\r\nrestitusi yakni ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya\r\noleh pelaku atau pihak ketiga. dan Upaya korban salah tangkap dalam menuntut\r\nganti rugi maupun rehabilitasi terhadap tindakan Detasemen Khusus 88 ketika\r\nwarga menjadi korban kesewenang-wenangan pihak berwajib maka sudah ada\r\ninstrument yang mengaturnya di internal kepolisian sendiri ada yang dinamakan\r\nProvost yakni kesatuan yang khusus menangani apabila ada anggota kepolisian\r\nyang menjalankan tugas dengan sewenang-wenang tugas Provost tersebut dapat\r\nmemberikan hukuman apabila ada anggota yang melakukan tugas tidak sesuai\r\ndengan prosedur.\r\nBerdasarkan uraian diatas maka yang menjadi saran penulis adalah: Hendaknya\r\ndalam peraturan perundang-undangan tersebut juga harus memuat mengenai\r\nsanksi yang tegas bagi aparat Densus 88 agar tidak terjadi korban salah tangkap\r\ndari kesewenang-wenangan Densus 88 sehingga tidak terjadi korban yang\r\nditembak mati dan dianiaya dalam melaksanakan tugasnya; dan Hendaknya\r\nPemberantasan Tindak Pidana Terorisme segera diamandemen dan perlu\r\nmemperhatikan prinsip Ultimum Remidium dengan mengintegrasikan pendekatan\r\npenal dan non-penal. Hal ini dikarenakan pendekatan non-penalmemegang\r\nperanan yang sangat penting dalam pemberantasan tindak pidana terorisme,\r\nterutama terhadap tindak pidana terorisme\r\n.\r\nKata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban Salah Tangkap, Terorisme\r\n\r\nABSTRACT\r\nThe number of series of bombings carried out by terrorism in the territory of the Republic of\r\nIndonesia has raised fears for the wider community. Those terrorism acts resulted in the loss of\r\nlive and the loss of property, leading to a great lead o social, economic, political, and interntional\r\nrelations, yet it’s lack of a good law enforcement since there are still many violations committed\r\nby special Detachment (Densus 88) Anti-Terror. The issues in the research are formulate d as\r\nfollows : How is the legal protection against the victim of false arrest by densus 88 in the case of\r\nalleged terrorism based on the constitution in indonesia? What efforts can the victim of false\r\narrest take in demanding compensation and rehabilitation for any damage committed by Densus\r\n88?\r\nThis research used normative and empirical approaches. The normative approach was conducted\r\nto study the theoretical aspects of law principles, while the empirical approach was conducted to\r\nstudy law in practical in form of behavior assessment.\r\nbased on the results and discussion of the research, it can be concluded that: the legal protection\r\nfor victim of police misconduct against the alleged terrorism in Indonesia could be taken in\r\nvarious ways including by claiming for pre-pretrial to the District Court, if the judge who\r\nexamined and decided the claim won the victim false arrest, the victim would be entitled to\r\nreceive the replacement and rehabilitation as mentioned in article 95 and article 97 of The Book\r\nof Criminal Conduct. Then, the victim should seek for protection to the witness and victim\r\nprotection Agency to ask for safety and protection and also to ask for compensation to the\r\nperpetrator who has caused the victim’s damage and loss.\r\nThere was also a mechanism of restitution in which the compensation was given to the victim or\r\nthe family by the perpetrator or the thrid party. Further, the victim of false arrest could demand\r\nfor compensation and rehabilitation against the misconduct of Densus 88 by reporting to a police\r\ninternal division called provost which a special unit in police force which run the tasks of\r\narbitrary violation committed by its members. The provost would provide pinishment if its\r\nmembers violate the standart operational procedur.\r\nBased on the description above, it can be concluded that: the govermment should establish a\r\nlegislation with a strict sanctions for apparatus of Densus 88 in order to prevent the same\r\nviolation of false arrest and police brutality so that there will be no more people shot dead and\r\npersecuted; further, the Eradication of criminal Acts of Terrorism must be immediately amanded\r\nABSTRACT\r\nBY :\r\nGITO NUGROHO\r\nand must be considered to Ultimum Remidium principle by integrating penal and non penal\r\napproaches. This is bacause the non-penal approach holds an important role in eradicating\r\ncriminal offense, especially against criminal acts of terrorism.\r\nKeywords: Legal Protection, victim of False Arrest, Terrorism"^^ . "2017-05-17" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . " 1212011136"^^ . "GITO NUGROHO"^^ . " 1212011136 GITO NUGROHO"^^ . . . . . . "UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH\r\nTANGKAP OLEH TIM DETASEMEN KHUSUS\r\n88 DALAM KASUS DUGAAN TERORISME (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH\r\nTANGKAP OLEH TIM DETASEMEN KHUSUS\r\n88 DALAM KASUS DUGAAN TERORISME (File PDF)"^^ . . . "UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH\r\nTANGKAP OLEH TIM DETASEMEN KHUSUS\r\n88 DALAM KASUS DUGAAN TERORISME (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH\r\nTANGKAP OLEH TIM DETASEMEN KHUSUS\r\n88 DALAM KASUS DUGAAN TERORISME (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH\r\nTANGKAP OLEH TIM DETASEMEN KHUSUS\r\n88 DALAM KASUS DUGAAN TERORISME (Other)"^^ . . . . . . "UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH\r\nTANGKAP OLEH TIM DETASEMEN KHUSUS\r\n88 DALAM KASUS DUGAAN TERORISME (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH\r\nTANGKAP OLEH TIM DETASEMEN KHUSUS\r\n88 DALAM KASUS DUGAAN TERORISME (Other)"^^ . . . . . . "UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH\r\nTANGKAP OLEH TIM DETASEMEN KHUSUS\r\n88 DALAM KASUS DUGAAN TERORISME (Other)"^^ . . . . . . "UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH\r\nTANGKAP OLEH TIM DETASEMEN KHUSUS\r\n88 DALAM KASUS DUGAAN TERORISME (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH\r\nTANGKAP OLEH TIM DETASEMEN KHUSUS\r\n88 DALAM KASUS DUGAAN TERORISME (Other)"^^ . . . . . . "UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH\r\nTANGKAP OLEH TIM DETASEMEN KHUSUS\r\n88 DALAM KASUS DUGAAN TERORISME (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH\r\nTANGKAP OLEH TIM DETASEMEN KHUSUS\r\n88 DALAM KASUS DUGAAN TERORISME (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH\r\nTANGKAP OLEH TIM DETASEMEN KHUSUS\r\n88 DALAM KASUS DUGAAN TERORISME (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH\r\nTANGKAP OLEH TIM DETASEMEN KHUSUS\r\n88 DALAM KASUS DUGAAN TERORISME (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH\r\nTANGKAP OLEH TIM DETASEMEN KHUSUS\r\n88 DALAM KASUS DUGAAN TERORISME (Other)"^^ . . . . . . "UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH\r\nTANGKAP OLEH TIM DETASEMEN KHUSUS\r\n88 DALAM KASUS DUGAAN TERORISME (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH\r\nTANGKAP OLEH TIM DETASEMEN KHUSUS\r\n88 DALAM KASUS DUGAAN TERORISME (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH\r\nTANGKAP OLEH TIM DETASEMEN KHUSUS\r\n88 DALAM KASUS DUGAAN TERORISME (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #26780 \n\nUPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH \nTANGKAP OLEH TIM DETASEMEN KHUSUS \n88 DALAM KASUS DUGAAN TERORISME\n\n" . "text/html" . . . "KZ Law of Nations"@en . .