TY  - THES
ID  - eprints26999
UR  - http://digilib.unila.ac.id/26999/
A1  - DEA ASRIKA, 1422011119
Y1  - 2017/05/24/
N2  - ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP MAKANAN DAN MINUMAN YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL
Oleh

DEA ASRIKA

Perlindungan hukum terhadap konsumen adalah upaya pemerintah menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada masyarakat agar hak-haknya sebagai konsumen tidak dilanggar. Adapun permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap makanan dan minuman yang tidak halal/tidak bersertifikat halal dan bagaimana sistem ganti kerugian yang diperoleh konsumen terhadap makanan dan minuman yang tidak halal/tidak bersertifikat halal.
Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris sebagai penunjang. Narasumber penelitian adalah Kasi Kesmavet Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Peternakan Kota Metro. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa (1) Upaya perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan dan minuman yang tidak halal dan/atau tidak bersertifikat halal di Kota Metro cukup maksimal. Dalam hal kehalalan suatu produk dinas pertahanan pangan, pertanian dan perternakan mempunyai peran sebagai badan yang memeriksa kandungan yang terdapat pada makanan atau minuman di rumah makan yang ada di Kota Metro. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Peternakan secara rutin setiap minggu melakukan surveillans pada pelaku usaha pangan dan hewan baik olahan daging susu telur dan produk olahan lainnya seperti bakso, mie ayam nugget dan sosis. Kegiatan ini telah dilakukan secara rutin disetiap minggunya oleh laboratorium kesmavet kota Metro. kemudian dicek di laboratoriun ternyata hasilnya ada yang positif mengandung babi langsung dari laboratorium kesmavet melaporkan hasilnya ke dinas ketahanan pangan, pertanian dan perternakan kota metro. Dari dinas akan ditindak lanjuti oleh pengawas kesmavetnya ibu drh. Ruri Astuti. Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah Kota Metro adalah dengan memeriksa dan mengawasi makanan olahan daging, susu, telur yang dan produk olahan lainnya yang beredar di Kota Metro. Bila pelaku usaha terbukti menggunakan bahan olahan daging babi di produknya maka pelaku usaha wajib memberi informasi bahwa produk olahannya menggunakan olahan daging babi di label/banner produk usahanya.(2) Upaya preventif yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perternakan berkerjasama dengan LP POM MUI terkait dengan produk olahan pelaku usaha yang menjual produk tidak halal dan/atau tidak bersertifikat halal di Kota Metro yaitu dengan melaksanakan sosialisasi kepada para pelaku usaha di Kota Metro. Upaya represif yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perternakan berkerjasama dengan LP POM MUI terkait dengan produk olahan pelaku usaha yang menjual produk tidak halal dan/atau tidak bersertifikat halal di Kota Metro yaitu dengan memberikan hukuman atau sanksi berupa sanksi administratif yang dapat diterapkan secara berjenjang mulai dari dengan diberikan teguran/peringatan, denda sampai pada pencabutan ijin usaha.
Saran dalam penelitian ini adalah: Pemerintah dan lembaga terkait haruslah memberikan pembinaan sosialisasi secara maksimal untuk konsumen dan pelaku usaha mengenai pentingnya memberikan informasi yang jelas terkait produk yang dijual. Perlunya akses yang menunjang, aturan dan tatacara yang kuat bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, usul dan keluhan terhadap ketidak jujuran informasi oleh pelaku usaha. Peran MUI sebagai pelaksana sertifikasi halal haruslah memaksimalkan pelaksanaannya agar tidak pasif. Bagi pelaku usaha janganlah menjadi pelaku usaha?nakal? dengan memasukan bahan olahan daging babi dan tidak mencantumkan informasi yang jelas terkait komposisi produk tersebut. Pemerintah harus lebih mempublikasikan bahwa produk olahan tersebut mengandung babi pada media. Jadilah konsumen yang cerdas dengan teliti atau bertanya sebelum membeli produk.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Makanan dan Minuman, Halal.

ABSTRACT
CUSTOMER'S CONSUMER PROTECTION OF FOOD AND BEVERIFICATION OF HALAL CERTIFICATE
By
DEA ASRIKA

Legal protection of consumers is the government's effort to ensure legal certainty to give protection to the public so that their rights as consumers are not violated. The problem in writing this thesis is how the protection of consumer law against foods and beverages that are not kosher / not certified halal and how the system of compensation obtained by consumers to food and beverages that are not kosher / not certified halal.

The problem approach used is the normative juridical approach and the empirical juridical approach as a supporter. The research sources are Kasi Kesmavet Food Security, Agriculture and Livestock Office of Metro City. Data collection was done by literature study and field study.

The results of research and discussion show that (1) The legal protection efforts for consumers against food and beverages that are not kosher and / or not certified halal in Metro City is maximum. In the case of the halal of a product of the defense service of food, agriculture and animal husbandry has a role as a body that check the content contained in food or beverages in restaurants in Metro City. Food Security, Agriculture and Animal Husbandry Department regularly conducts surveillance on food and animal business perpetrators of processed egg milk meat and other processed products such as meatballs, chicken nugget noodles and sausages. This activity has been done routinely every week by Metro municipal laboratory. Then checked in laboratory was the result there is a positive direct pig containing from kesmavet laboratory reported the results to the food security service, agriculture and livestock metro. From the service will be followed up by the supervisor kesmavetnya mother drh. Ruri Astuti. Forms of legal protection by Metro City government is to check and supervise processed meat, milk, eggs and other processed products that circulate in Metro City. If the business actor is proven to use pork processed ingredients in their products, then the business actor must inform that the processed products use processed pork in the label / banner of their business products. (2) Preventive efforts undertaken by the Office of Food Security, Agriculture and Livestock in cooperation with LP POM MUI is related to processed products of business actors who sell non-halal and / or halal certified products in Metro City by conducting socialization to business actors in Metro City. Repressive efforts undertaken by the Office of Food Security, Agriculture and Livestock in cooperation with LP POM MUI associated with processed products business actors who sell products are not kosher and / or not certified halal in Metro City is by imposing penalties or sanctions in the form of administrative sanctions that can be applied Tiered from the given warning / warning, fine to the revocation of business permit.
Suggestions in this research are: Government and related institutions must provide maximum socialization for consumers and business actors about the importance of providing clear information related to products sold. The need for strong access, rules and procedures for the community to express opinions, suggestions and complaints against dishonest information by business actors. The role of MUI as the implementer of halal certification must maximize its implementation so as not to be passive. For business actors do not become a "naughty business actors" by including pork processed ingredients and do not include clear information related to the composition of the product. The government should further publicize that the processed products contain pigs in the media. Be a conscientious consumer with care or ask before buying a product.

Keywords: Legal Protection, Consumer, Food and Beverage, Halal.
PB  - UNIVERSITAS LAMPUNG
M1  - masters
TI  - PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP MAKANAN DAN MINUMAN YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL
AV  - restricted
ER  -