@misc{eprints27037,
           month = {Juni},
           title = {PELAKSANAAN BAGI HASIL DAN PENGGUNAAN PAJAK ROKOK
DI PROVINSI LAMPUNG},
          author = {1212011055 AULIA SYAWALUDIN},
         address = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
       publisher = {FAKULTAS HUKUM},
            year = {2017},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/27037/},
        abstract = {Merokok bagi sebagian masyarakat di Indonesia sudah menjadi pola perilaku.
Tingkat konsumsi rokok yang tinggi di Indonesia dipengaruhi oleh besaran harga
rokok yang sangat pula dipengaruhi oleh besar cukai tembakau. Dalam Undang-
Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 31 lahir
kebijakan untuk alokasi khusus untuk mengendalikan peredaran rokok disebutkan
bahwa penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian
kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50\% untuk mendanai pelayanan
kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
Pengawasan peredaran rokok dilakukan oleh pemerintah daerah, baik provinsi,
kabupaten, maupun kota. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan: (1)
Bagaimanakah pelaksanaan bagi hasil dan penggunaan Pajak Rokok di Provinsi
Lampung? (2) Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan
bagi hasil dan penggunaan Pajak Rokok di Provinsi Lampung?
Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dan
empiris. Jenis data terdiri dari data sekunder dan data primer yang dikumpulkan
dengan wawancara dan dokumentasi Analisis data menggunakan analisis kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian
provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50\% (lima
puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan
hukum oleh aparat yang berwenang. Kegiatan yang dilakukan yaitu Pengembangan
Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat serta untuk mendanai bidang
penegakan hukum terkait rokok illegal. (2) Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak
Rokok untuk kesehatan sering kali mengalami keterlambatan pencairan dana.
Kurang jelasnya dana bagi hasil Pajak Rokok sehingga jadi kendala dalam
memprediksi atau menetapkan target pada tahun berikutnya.
Saran dalam penelitian ini adalah: 1) Perlunya kordinasi pemerintah daerah dengan
pemerintah pusat dalam hal pembagian Pajak Rokok dan perbaikan regulasi hukum
daerah agar Pajak Rokok dijadikan sebagai pajak provinsi yang bukannya menjadi
perdebatan bahwa pajak ini sebagai pajak pusat. 2) Perlunya pengawasan dalam
menjalankan pelayanan dan pembangunan sarana prasarana kesehatan yang
dialokasikan dari dana bagi hasil Pajak Rokok.
Kata Kunci: Bagi Hasil, Pajak Rokok

THE IMPLEMENTATION OF PROFIT SHARING AND THE ALLOCATION OF
CIGARETTES TAX IN LAMPUNG PROVINCE

Smoking for some people in Indonesia has become a behavioral pattern. The high rate of
cigarettes consumption in Indonesia is influenced by the price of cigarettes which is also
influenced by the rates of tobacco tax. Under the Regional Tax Law and Regional Retribution
Number 28/2009, the policy was made for special allocation to control the circulation of
cigarettes, as mentioned in Article 31 which states that the acceptance of the Cigarettes Tax, both
in the province and district/city, is allocated for at least 50\% to fund the public health service and
the law enforcement by the authorities. The cigarettes distribution is carried out by local
governments, both provinces, districts, and cities. The problems in this research are formulated
as follows: (1) How is the implementation of profit sharing and the allocation of Cigarettes Tax
in Lampung Province? (2) What are the inhibiting factors in the implementation of profit sharing
and the allocation of Cigarettes Tax in Lampung Province?
The approaches used in this research were normative and empirical approaches. The data sources
consisted of secondary data and primary data which were collected through interviews and
documentation. The data analysis was done using qualitative analysis.
The results of this research showed that: (1) The Cigarette Tax Revenues, both in the province
and district/city, has been allocated for at least 50\% (fifty percents) to fund public health services
and law enforcement by the authorized personnel. Among some activities undertaken included
Media Development Promotion and Healthy Living Awareness Information as well as to fund
law enforcement related to illegal cigarettes cases. (2) The profit sharing of Cigarettes Tax
Revenue on public health service frequently delays in the disbursement. Further, the lack of
clarity of the tax revenue sharing fund became an obstacle in the prediction or target setting for
the following year.
The suggestions for this research included : 1) The need for coordination of local government
with the central government in terms of the distribution of cigarettes tax and the improvement of
local legal regulations for cigarettes tax revenue should be put as a provincial tax rather than as
the tax revenue for central government, 2) The need for a supervision in carrying out the services
and construction of health infrastructure facilities allocated from the profit sharing of the
Cigarettes Tax revenue.
Keywords: Profit Sharing, Cigarettes Tax}
}