<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI \r\nKECAMATAN PEMEKARAN SEBAGAI PERANGKAT\r\nDAERAH PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG \r\n\r\n"^^ . "ABSTRAK\r\n\r\nSejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang \r\nPemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23\r\nTahun 2014, Pemerintah Daerah secara terus-menerus meningkatkan pelayanan\r\npublik. Terkait dengan peningkatan kepuasan pelayanan masyarakat, Pemerintah\r\nKota Bandar Lampung telah menetapkan Perda Nomor 04 Tahun 2012 tentang\r\nPenataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan, dimana Pemerintah Kota\r\nBandar Lampung melakukan pemekaran wilayah kecamatan dari 13 kecamatan\r\nmenjadi 20 kecamatan. Pemekaran wilayah yang banyak terjadi menimbulkan\r\npermasalahan baru yang tidak sesuai dengan semangat otonomi daerah.\r\nKecamatan pemekaran sebagai kecamatan baru belum dapat memberikan\r\npelayanan publik yang cepat, efektif dan efesien seperti yang diinginkan. Hal ini\r\ndisebabkan kurang siapnya pemerintah daerah ketika melakukan pemekaran\r\nwilayah seperti kantor-kantor kecamatan pemekaran kurang ideal untuk kantor\r\ndan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 2006. \r\n\r\nBerdasarkan alasan tersebut maka penulis mengangkat judul ini dengan tujuan\r\nuntuk mengetahui kesiapan dan penyelenggaraan dari kecamatan pemekaran\r\nuntuk melakukan pelayanan publik sebagai perangkat daerah dan untuk\r\nmenganalisis upaya penguatan pemerintah kecamatan untuk meningkatkan\r\npelayanan yang optimal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009\r\ntentang Pelayanan Publik. Dan dalam penelitian ini metodeyang digunakan adalah\r\npendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. \r\n\r\nBerdasarkan penelitian yang penulis lakukan persiapan dan penyelenggaraan\r\ndalam pelayanan publik pada pemekaran kecamatan baru tidak terlaksana dengan\r\nbaik, hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya fator anggaran\r\ndan dukungan dari pemerintah kota Bandar Lampung yang belum bisa\r\nmengakomudir segala kebutuhan kecamatan baru seperti SDM, sarana dan\r\nprasarana. Penyelenggaraan pemekaran kecamatan belum dapat memberikan\r\npelayanan publik secara maksimal. \r\n\r\nKata Kunci: Penyelenggaraan, Pelayanan Publik, Pemekaran, Kecamatan,\r\nPemerintah. \r\n\r\nABSTRACT\r\n\r\nSince the enactment of Law Number 32 Year 2004 regarding Regional\r\nGovernment which was then revised by Law Number 23 Year 2014, the Local\r\nGovernment continuously improves public services. Related to the increase of\r\npublic service satisfaction, the City Government of Bandar Lampung has set\r\nLocal Regulation No. 04 Year 2012 on the Arrangement and Formation of SubDistrict\r\n\r\nand District, where the Government of Bandar Lampung City to expand\r\nthe sub-district from 13 districts to 20 districts. Expansion of the area that many\r\noccur to cause new problems that are not in accordance with the spirit of regional\r\nautonomy. The subdistrict of newly created sub-districts has not been able to\r\nprovide a fast, effective and efficient public service as desired. This is due to the\r\nlack of readyness of local governments when expanding regions such as\r\nsubdistrict offices of expansion less ideal for offices and not in accordance with\r\nthe Minister of Home Affairs Regulation No. 7 Year 2006.\r\n\r\nBased on these reasons, the writer raised this title with the aim to know the\r\nreadiness and implementation of the subdistrict expansion to perform public\r\nservices as a regional tool and to analyze efforts to strengthen the district\r\ngovernment to improve the optimal service in accordance with Law Number 5\r\nYear 2009 on Public Service. And in this research the method used is the\r\nnormative juridical approach and the empirical juridical approach\r\n\r\nBased on the research that the authors do preparation and implementation in the\r\npublic service at new sub-district expansion not be implemented properly, it is\r\ncaused by various factors one of fator budget and support from the city\r\ngovernment Bandar Lampung that can not accommodate all the needs of new\r\ndistricts such as human resources, and infrastructure. The implementation of\r\nsubdistrict expansion not able to provide maximum public service.\r\n \r\nKeywords: Implementation, Public Service, Expansion, Sub-district,\r\nGovernment.\r\n "^^ . "2017-05-24" . . . . . "Universitas Lampung"^^ . . . "Fakultas Hukum, Universitas Lampung"^^ . . . . . . . . . "Nevirda Sari"^^ . "Dewi "^^ . "Nevirda Sari Dewi "^^ . . . . . . "PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI \r\nKECAMATAN PEMEKARAN SEBAGAI PERANGKAT\r\nDAERAH PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG \r\n\r\n (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK (INDONESIA & INGGRIS).pdf"^^ . . . "PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI \r\nKECAMATAN PEMEKARAN SEBAGAI PERANGKAT\r\nDAERAH PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG \r\n\r\n (File PDF)"^^ . . . "PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI \r\nKECAMATAN PEMEKARAN SEBAGAI PERANGKAT\r\nDAERAH PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG \r\n\r\n (File PDF)"^^ . . . "TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI \r\nKECAMATAN PEMEKARAN SEBAGAI PERANGKAT\r\nDAERAH PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG \r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI \r\nKECAMATAN PEMEKARAN SEBAGAI PERANGKAT\r\nDAERAH PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG \r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI \r\nKECAMATAN PEMEKARAN SEBAGAI PERANGKAT\r\nDAERAH PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG \r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI \r\nKECAMATAN PEMEKARAN SEBAGAI PERANGKAT\r\nDAERAH PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG \r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI \r\nKECAMATAN PEMEKARAN SEBAGAI PERANGKAT\r\nDAERAH PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG \r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI \r\nKECAMATAN PEMEKARAN SEBAGAI PERANGKAT\r\nDAERAH PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG \r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI \r\nKECAMATAN PEMEKARAN SEBAGAI PERANGKAT\r\nDAERAH PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG \r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI \r\nKECAMATAN PEMEKARAN SEBAGAI PERANGKAT\r\nDAERAH PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG \r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI \r\nKECAMATAN PEMEKARAN SEBAGAI PERANGKAT\r\nDAERAH PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG \r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI \r\nKECAMATAN PEMEKARAN SEBAGAI PERANGKAT\r\nDAERAH PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG \r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI \r\nKECAMATAN PEMEKARAN SEBAGAI PERANGKAT\r\nDAERAH PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG \r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI \r\nKECAMATAN PEMEKARAN SEBAGAI PERANGKAT\r\nDAERAH PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG \r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI \r\nKECAMATAN PEMEKARAN SEBAGAI PERANGKAT\r\nDAERAH PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG \r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI \r\nKECAMATAN PEMEKARAN SEBAGAI PERANGKAT\r\nDAERAH PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG \r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI \r\nKECAMATAN PEMEKARAN SEBAGAI PERANGKAT\r\nDAERAH PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG \r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #27172 \n\nPENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI \nKECAMATAN PEMEKARAN SEBAGAI PERANGKAT \nDAERAH PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG \n \n\n\n" . "text/html" . . . "340 Ilmu hukum" . .