<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "ANALISIS PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP BADAN HUKUM LEASING YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PENDAFTARAN\r\nJAMINAN FIDUSIA"^^ . "Badan hukum leasing mempunyai kewajiban mendaftarkan jaminan fidusia berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor:130/PMK.010/2012, jaminan fidusia merupakan salah satu jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. Apabila perusahaan pembiayaan telah menarik uang dari konsumen untuk membayar jaminan sertifikat fidusia, namun tidak didaftarkan pada kantor Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia maka dapat dikategorikan telah merugikan keuangan negara yang merupakan salah satu unsur dari tindak pidana korupsi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap badan hukum leasing yang tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia ? serta apakah hambatan penerapan sanksi pidana terhadap badan hukum leasing yang tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia ? Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, dengan narasumber pada penelitian ini adalah Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Bandar lampung, dan Staf Pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Hak Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung, Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan. Data selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa badan hukum leasing yang tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia yang merupakan salah satu jenis penerimaan negara bukan pajak merupakan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan merugikan keuangan negara. Penerapan sanksi pidana terhadap badan hukum leasing yang tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia dapat diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terutama di dalam Pasal 2 dan Pasal 3.\r\nBadan hukum leasing merupakan suatu korporasi maka sanksi pidana bagi\r\nkorporasi terdapat pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang\r\nPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan\r\nTindak Pidana Korupsi. Hambatan terletak pada faktor penegakan hukumnya\r\nyaitu mengenai hukuman terhadap korporasi jarang digunakan oleh aparat\r\npenegak hukum, kurangnya kesadaran perusahaan leasing untuk melaksanakan\r\nkewajiban pendaftaran jaminan fidusia dan kurangnya pengetahuan kedudukan\r\nhukum masyarakat dalam melakukan perjanjian kredit melalui lembaga\r\npembiayaan.\r\nSaran dalam penelitian ini adalah penerapan sanksi tindak pidana korupsi terhadap\r\nbadan hukum leasing yang tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran jaminan\r\nfidusia harus diterapkan karena jaminan fidusia merupakan salah satu jenis\r\nPenerimaan Negara Bukan Pajak yang merupakan lingkup keuangan negara.\r\nTerhadap penegak hukum seharusnya lebih proaktif dalam menangani kasus\r\nkorupsi pada suatu korporasi yang dilakukan badan hukum leasing yang tidak\r\nmelaksanakan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia.\r\nKata kunci : Penerapan Sanksi, Tindak Pidana Korupsi, Leasing, Jaminan\r\nFidusia."^^ . "2017-07-17" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . "1312011106"^^ . "DITA RISNIA"^^ . "1312011106 DITA RISNIA"^^ . . . . . . "ANALISIS PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP BADAN HUKUM LEASING YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PENDAFTARAN\r\nJAMINAN FIDUSIA (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "ANALISIS PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP BADAN HUKUM LEASING YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PENDAFTARAN\r\nJAMINAN FIDUSIA (File PDF)"^^ . . . "ANALISIS PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP BADAN HUKUM LEASING YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PENDAFTARAN\r\nJAMINAN FIDUSIA (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "ANALISIS PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP BADAN HUKUM LEASING YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PENDAFTARAN\r\nJAMINAN FIDUSIA (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP BADAN HUKUM LEASING YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PENDAFTARAN\r\nJAMINAN FIDUSIA (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP BADAN HUKUM LEASING YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PENDAFTARAN\r\nJAMINAN FIDUSIA (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP BADAN HUKUM LEASING YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PENDAFTARAN\r\nJAMINAN FIDUSIA (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP BADAN HUKUM LEASING YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PENDAFTARAN\r\nJAMINAN FIDUSIA (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP BADAN HUKUM LEASING YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PENDAFTARAN\r\nJAMINAN FIDUSIA (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP BADAN HUKUM LEASING YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PENDAFTARAN\r\nJAMINAN FIDUSIA (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP BADAN HUKUM LEASING YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PENDAFTARAN\r\nJAMINAN FIDUSIA (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP BADAN HUKUM LEASING YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PENDAFTARAN\r\nJAMINAN FIDUSIA (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP BADAN HUKUM LEASING YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PENDAFTARAN\r\nJAMINAN FIDUSIA (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP BADAN HUKUM LEASING YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PENDAFTARAN\r\nJAMINAN FIDUSIA (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP BADAN HUKUM LEASING YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PENDAFTARAN\r\nJAMINAN FIDUSIA (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP BADAN HUKUM LEASING YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PENDAFTARAN\r\nJAMINAN FIDUSIA (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP BADAN HUKUM LEASING YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PENDAFTARAN\r\nJAMINAN FIDUSIA (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP BADAN HUKUM LEASING YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PENDAFTARAN\r\nJAMINAN FIDUSIA (Other)"^^ . . . . . "HTML Summary of #27352 \n\nANALISIS PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP BADAN HUKUM LEASING YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PENDAFTARAN \nJAMINAN FIDUSIA\n\n" . "text/html" . . . " "@en . ""@id . .