@misc{eprints27419,
           month = {Juli},
           title = {ASPEK HUKUM PENERBITAN OBLIGASI
DI INDONESIA},
          author = {1312011355 ZAHRATUL ALIYA},
         address = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
       publisher = {FAKULTAS HUKUM},
            year = {2017},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/27419/},
        abstract = {Pasar modal merupakan alternatif pembiayaan untuk menambah dana usaha bagi
suatu perusahaan. Obligasi merupakan salah satu jenis efek bersifat utang yang
terdapat di pasar modal. Pelaku pasar modal umumnya menggunakan istilah obligasi
untuk penerbitan surat utang dalam jumlah besar yang ditawarkan secara luas kepada
publik. Penerbitan obligasi merupakan salah satu cara untuk mendapatkan dana
secara cepat dimana dana tersebut dapat digunakan dalam pembiayaan terhadap
perusahaan. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah mengetahui
mekanisme penerbitan obligasi di pasar modal, hubungan hukum antara emiten,
investor serta wali amanat, dan tanggung jawab wali amanat dalam mewakili
kepentingan pemegang obligasi.
Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan
yang digunakan adalah yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi
pustaka dan studi dokumen. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri
dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data
yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa mekanisme penerbitan obligasi di pasar modal
terdiri dari tiga tahap , yaitu tahap persiapan penerbitan obligasi, tahap penerbitan
obligasi dan tahap sesudah penerbitan obligasi . Sedangkan hubungan hukum yang
terjadi dalam perjanjian perwaliamanatan merupakan suatu pemberian kuasa emiten
kepada wali amanat dalam hal mewakili kepentingan pemegang obligasi.
Kepentingan pemegang obligasi diwakili oleh wali amanat sesuai ketentuan Pasal 51
ayat (2) UUPM, yang mengatakan bahwa sejak ditandatangani perjanjian
perwaliamanatan antara emiten dan wali amanat, maka wali amanat telah sepakat dan
mengikatkan diri untuk mewakili pemegang efek bersifat utang. Tanggung jawab wali amanat dalam penerbitan obligasi yaitu mewakili kepentingan para pemegang
efek bersifat utang, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, harus dapat
memantau dan memprediksi tingkat perkembangan usaha serta kemampuan emiten
untuk membayar bunga dan pinjaman pokok tepat waktu. Wali amanat dapat
memeriksa emiten untuk melaksanakan kewajiban kepada pemegang obligasi
sebagaimana yang telah diperjanjikan.
Kata Kunci: Pasar Modal, Penerbitan Obligasi, Wali amanat.}
}