<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "KEBIJAKAN DINAS KOPERASI DAN UMKM DALAM\r\nMENYALURKAN KREDIT USAHA RAKYAT OLEH\r\nPIHAK KETIGA UNTUK MODAL USAHA\r\nMIKRO KECIL DAN MENENGAH\r\nDI PROVINSI LAMPUNG"^^ . "Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki peran dan kontribusi yang cukup\r\nbesar dalam Perekonomian Indonesia. Dalam upaya untuk mengambil langkahlangkah\r\npenyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan\r\npembiayaan bagi UMKM, maka perlu diatur Pedoman Pelaksana Kredit Usaha\r\nRakyat yang mengacu pada Kebijakan Dinas Koperasi dan UMKM dalam\r\nmenyalurkan Kredit Usaha Rakyat yaitu Peraturan Menteri Koordinator Bidang\r\nPerekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro,\r\nKecil, dan MenengahNomor 4 Tahun 2015 TentangPedoman Pelaksanaan Kredit\r\nUsaha Rakyat Mikro.\r\nPermasalahan penelitian: (1) Bagaimanakah Kebijakan Dinas Koperasi dan\r\nUMKM dalam Menyalurkan Kredit Usaha Rakyat oleh Pihak Ketiga untuk Modal\r\nUsaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Lampung?(2) Faktor-faktorapakah\r\nyang menjadi penghambat dalam Menyalurkan Kredit Usaha Rakyat oleh Pihak\r\nKetiga untuk Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Kantor Dinas\r\nKoperasi dan UMKM di Provinsi Lampung?\r\nPendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris. Sumber\r\ndata yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data\r\ndilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan\r\nmelalui tahap seleksi data, pemeriksaan data, klasifikasi data, dan penyusunan\r\ndata. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.\r\nBerdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam penyaluran Kredit\r\nUsaha Rakyat, Bank Pelaksana tidak mengharuskan pemohon untuk menjadi\r\nanggota koperasi. Hal ini dikarenakan merupakan sebuah kebijakan yang telah\r\nditetapkan oleh pihak Bank Pelaksana. Faktor penghambat dalam penyaluran\r\nKredit Usaha Rakyat oleh Pihak Ketiga yaitu tersendat nya pembayaran angsuran\r\nkredit tersebut dan sektor usaha yang ditunjuk oleh Menteri Koordinator Bidang\r\nPerekonomian memiliki keuntungan yang tidak stabil.\r\nKata Kunci: Kebijakan, Dinas Koperasi, Kredit Usaha Rakyat\r\n\r\nTHE POLICY OF COOPERATIVE DEPARTMENT AND MSMEs IN\r\nDISTRIBUTING CREDIT FOR BUSSINESS (KUR) AS BUSSINESS\r\nCAPITAL BY THIRD PARTY IN LAMPUNG PROVINCE\r\n\r\nEnterprises like Micro, Small and Medium have a significant role and contribution\r\nin the Indonesian economy. In an effort to solve the obstacles and problems in the\r\nfinancial policies for MSMEs (Micro Small, Medium Enterprises), it is necessary\r\nto regulate the Guidelines for the Implementation of Credit for Bussiness (KUR)\r\nwhich refers to the Policy of the Cooperative Department and MSMEs in\r\ndistributing Credit for Bussiness, namely the Coordinating Minister for Economic\r\nAffairs as the Chairman of the Policy Committee on Financing For Micro, Small\r\nand Medium Enterprises No. 4/2015 regarding the Guidelines for Micro Credit of\r\nMicro Business Enterprises.\r\nThe research problems are formulated as follows : (1) How is the policy of the\r\nCooperative Department and MSMEs in distributing Credit for Bussiness (KUR)\r\nby third party to Micro, Small and Medium Enterprises in Lampung Province? (2)\r\nWhat are the inhibiting factors in distributing Credit for Bussiness (KUR) as\r\nbussiness capital by third party to Micro, Small and Medium Enterprises at the\r\noffice of Cooperative Department and MSMEs in Lampung Province?\r\nThe approach used in this research was empirical normative approach. The data\r\nsources consisted of primary data and secondary data. The data collection was\r\ndone through literature study and field study. While the data processing was done\r\nthrough data selection, data examination, data classification, and data preparation.\r\nThe data analysis was done with descriptive qualitative analysis.\r\nBased on the results of the research, it showed that: in the distribution of Credit\r\nfor Bussines (KUR), the Executing Bank did not require the applicant to become a\r\nmember of the cooperative. This is a policy that has been established by the\r\nExecuting Bank. The inhibiting factors in the distribution of Credit for Bussiness\r\nby third party included the stagnant payment of loans and that the chosen\r\nenterprises by the Coordinating Minister for Economic Affairs has less stable\r\nprofits.\r\nKeywords : Policy, Cooperative Department, Credit for Bussiness"^^ . "2017-07-19" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . "1342011099"^^ . "M. ATHA HIDAYATULLAH"^^ . "1342011099 M. ATHA HIDAYATULLAH"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN DINAS KOPERASI DAN UMKM DALAM\r\nMENYALURKAN KREDIT USAHA RAKYAT OLEH\r\nPIHAK KETIGA UNTUK MODAL USAHA\r\nMIKRO KECIL DAN MENENGAH\r\nDI PROVINSI LAMPUNG (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "KEBIJAKAN DINAS KOPERASI DAN UMKM DALAM\r\nMENYALURKAN KREDIT USAHA RAKYAT OLEH\r\nPIHAK KETIGA UNTUK MODAL USAHA\r\nMIKRO KECIL DAN MENENGAH\r\nDI PROVINSI LAMPUNG (File PDF)"^^ . . . "KEBIJAKAN DINAS KOPERASI DAN UMKM DALAM\r\nMENYALURKAN KREDIT USAHA RAKYAT OLEH\r\nPIHAK KETIGA UNTUK MODAL USAHA\r\nMIKRO KECIL DAN MENENGAH\r\nDI PROVINSI LAMPUNG (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "KEBIJAKAN DINAS KOPERASI DAN UMKM DALAM\r\nMENYALURKAN KREDIT USAHA RAKYAT OLEH\r\nPIHAK KETIGA UNTUK MODAL USAHA\r\nMIKRO KECIL DAN MENENGAH\r\nDI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "KEBIJAKAN DINAS KOPERASI DAN UMKM DALAM\r\nMENYALURKAN KREDIT USAHA RAKYAT OLEH\r\nPIHAK KETIGA UNTUK MODAL USAHA\r\nMIKRO KECIL DAN MENENGAH\r\nDI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN DINAS KOPERASI DAN UMKM DALAM\r\nMENYALURKAN KREDIT USAHA RAKYAT OLEH\r\nPIHAK KETIGA UNTUK MODAL USAHA\r\nMIKRO KECIL DAN MENENGAH\r\nDI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "KEBIJAKAN DINAS KOPERASI DAN UMKM DALAM\r\nMENYALURKAN KREDIT USAHA RAKYAT OLEH\r\nPIHAK KETIGA UNTUK MODAL USAHA\r\nMIKRO KECIL DAN MENENGAH\r\nDI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN DINAS KOPERASI DAN UMKM DALAM\r\nMENYALURKAN KREDIT USAHA RAKYAT OLEH\r\nPIHAK KETIGA UNTUK MODAL USAHA\r\nMIKRO KECIL DAN MENENGAH\r\nDI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN DINAS KOPERASI DAN UMKM DALAM\r\nMENYALURKAN KREDIT USAHA RAKYAT OLEH\r\nPIHAK KETIGA UNTUK MODAL USAHA\r\nMIKRO KECIL DAN MENENGAH\r\nDI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN DINAS KOPERASI DAN UMKM DALAM\r\nMENYALURKAN KREDIT USAHA RAKYAT OLEH\r\nPIHAK KETIGA UNTUK MODAL USAHA\r\nMIKRO KECIL DAN MENENGAH\r\nDI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN DINAS KOPERASI DAN UMKM DALAM\r\nMENYALURKAN KREDIT USAHA RAKYAT OLEH\r\nPIHAK KETIGA UNTUK MODAL USAHA\r\nMIKRO KECIL DAN MENENGAH\r\nDI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN DINAS KOPERASI DAN UMKM DALAM\r\nMENYALURKAN KREDIT USAHA RAKYAT OLEH\r\nPIHAK KETIGA UNTUK MODAL USAHA\r\nMIKRO KECIL DAN MENENGAH\r\nDI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN DINAS KOPERASI DAN UMKM DALAM\r\nMENYALURKAN KREDIT USAHA RAKYAT OLEH\r\nPIHAK KETIGA UNTUK MODAL USAHA\r\nMIKRO KECIL DAN MENENGAH\r\nDI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN DINAS KOPERASI DAN UMKM DALAM\r\nMENYALURKAN KREDIT USAHA RAKYAT OLEH\r\nPIHAK KETIGA UNTUK MODAL USAHA\r\nMIKRO KECIL DAN MENENGAH\r\nDI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN DINAS KOPERASI DAN UMKM DALAM\r\nMENYALURKAN KREDIT USAHA RAKYAT OLEH\r\nPIHAK KETIGA UNTUK MODAL USAHA\r\nMIKRO KECIL DAN MENENGAH\r\nDI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN DINAS KOPERASI DAN UMKM DALAM\r\nMENYALURKAN KREDIT USAHA RAKYAT OLEH\r\nPIHAK KETIGA UNTUK MODAL USAHA\r\nMIKRO KECIL DAN MENENGAH\r\nDI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN DINAS KOPERASI DAN UMKM DALAM\r\nMENYALURKAN KREDIT USAHA RAKYAT OLEH\r\nPIHAK KETIGA UNTUK MODAL USAHA\r\nMIKRO KECIL DAN MENENGAH\r\nDI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN DINAS KOPERASI DAN UMKM DALAM\r\nMENYALURKAN KREDIT USAHA RAKYAT OLEH\r\nPIHAK KETIGA UNTUK MODAL USAHA\r\nMIKRO KECIL DAN MENENGAH\r\nDI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #27573 \n\nKEBIJAKAN DINAS KOPERASI DAN UMKM DALAM \nMENYALURKAN KREDIT USAHA RAKYAT OLEH \nPIHAK KETIGA UNTUK MODAL USAHA \nMIKRO KECIL DAN MENENGAH \nDI PROVINSI LAMPUNG\n\n" . "text/html" . . . "HD28 Management. Industrial Management"@en . . . "JS Local government Municipal government"@en . .